• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Ekonomi»Energi»Pemerintah Genjot Hilirisasi Industri Baterai EV, Dorong Swasembada Energi dan Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintah Genjot Hilirisasi Industri Baterai EV, Dorong Swasembada Energi dan Pertumbuhan Ekonomi

  • Kata Indonesia
  • - Sunday, 6 July 2025

Pemerintah Genjot Hilirisasi Industri Baterai EV, Dorong Swasembada Energi dan Pertumbuhan Ekonomi

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan keseriusannya dalam mempercepat hilirisasi industri baterai kendaraan listrik (EV) sebagai bagian dari upaya transisi menuju energi bersih dan pertumbuhan ekonomi berbasis industri bernilai tambah. Proyek-proyek besar yang tengah digarap, seperti di Karawang dan Halmahera Timur, menjadi simbol komitmen pemerintah untuk menciptakan ketahanan energi nasional dan mempercepat pencapaian target emisi nol bersih (Net Zero Emission/NZE) pada 2060.

 

Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS, Meitri Citra Wardani, menyebut bahwa pembangunan industri baterai EV merupakan langkah strategis. “Proyek seperti di Karawang bukan hanya penguatan ekonomi nasional, tapi juga upaya mewujudkan swasembada energi. Ini bagian dari misi Asta Cita Presiden Prabowo dalam hilirisasi sumber daya alam secara berkelanjutan,” ujarnya.

 

Pembangunan industri ini juga diperkirakan menciptakan efek berganda terhadap perekonomian lokal. Selain membuka ribuan lapangan kerja, UMKM di sekitar kawasan industri pun terdorong tumbuh sebagai bagian dari ekosistem pendukung.

 

Proyek industri baterai EV di Karawang yang diproyeksikan memiliki kapasitas hingga 15 GWh ini diprediksi bisa menghemat impor BBM hingga 300.000 kiloliter per tahun. Hal ini menunjukkan keselarasan antara kebijakan hilirisasi dan tujuan jangka panjang menuju kemandirian energi.

 

Pengamat ekonomi energi UGM, Fahmy Radhi, menilai bahwa hilirisasi yang dilanjutkan dengan industrialisasi merupakan jalan keluar dari ketergantungan pada konsumsi domestik. “Dengan investasi di sektor strategis seperti baterai EV, Indonesia punya peluang menjadi negara industri yang maju,” katanya. Ia juga menekankan pentingnya transfer teknologi agar tenaga kerja lokal dapat berkembang bersama kemajuan industri.

 

Di Halmahera Timur, Maluku Utara, proyek Industri Baterai EV Terintegrasi juga mulai berjalan. Gubernur Sherly Tjoanda Laos menyampaikan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap proyek yang dinilainya mampu menjadi motor penggerak ekonomi kawasan timur. “Pembangunan tidak hanya soal teknologi, tapi soal keadilan. Kami ingin masyarakat, termasuk 11 suku adat di wilayah ini, merasakan manfaat nyata,” ujarnya.

 

Proyek yang berada di bawah koordinasi holding Danantara ini juga melibatkan konsorsium global seperti CATL, Brunp, dan Lygend, dengan nilai investasi mencapai USD 5,9 miliar. Target operasional di Karawang diproyeksikan dimulai pada 2026 dengan orientasi pasar domestik dan ekspor.

 

Langkah ini menegaskan bahwa percepatan hilirisasi baterai EV bukan hanya soal investasi, tetapi bagian dari strategi besar menuju kemandirian energi dan pembangunan berkelanjutan yang inklusif.

RUU Perampasan Aset Memberi Efek Jera Kejahatan Korupsi

September 23, 2026

Korupsi Rusak Kepercayaan Publik, RUU Perampasan Aset Dinilai Mendesak

September 23, 2026

RUU Perampasan Aset Memberi Efek Jera Kejahatan Korupsi

By Kata IndonesiaSeptember 23, 20260

RUU Perampasan Aset Memberi Efek Jera Kejahatan Korupsi Oleh : Jonathan Janoel Pembahasan Rancangan Undang-Undang…

Korupsi Rusak Kepercayaan Publik, RUU Perampasan Aset Dinilai Mendesak

By Kata IndonesiaSeptember 23, 20260

Korupsi Rusak Kepercayaan Publik, RUU Perampasan Aset Dinilai Mendesak JAKARTA – Upaya memperkuat pemberantasan korupsi…

RUU Perampasan Aset Didorong Jadi Instrumen Tegas Melawan Korupsi

By Kata IndonesiaSeptember 23, 20260

RUU Perampasan Aset Didorong Jadi Instrumen Tegas Melawan Korupsi JAKARTA — Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU)…

Penilaian MBG Menjadi Alat Koreksi agar Menu dan Distribusi Membaik

By Kata IndonesiaSeptember 23, 20260

Penilaian MBG Menjadi Alat Koreksi agar Menu dan Distribusi Membaik  Oleh : Abdul Razak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki tahap penguatan tata kelola melalui mekanisme evaluasi yang melibatkan sekolah sebagai penerima layanan secara langsung. Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan aplikasi yang memungkinkan kepala sekolah memberikan penilaian terhadap layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mulai dari kualitas menu hingga ketepatan distribusi. Mekanisme tersebut dapat menjadi instrumen koreksi untuk mengidentifikasi persoalan di lapangan sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, aplikasi tersebut dirancang agar kepala sekolah dapat memberikan rating dan catatan terhadap dapur yang melayani sekolah masing-masing. Masukan dapat mencakup kondisi menu, keterlambatan pengiriman, serta persoalan lain yang ditemukan selama pelaksanaan MBG. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bersumber dari pengalaman penerima layanan di tingkat sekolah. Menurut Sudaryono, sistem tersebut masih dalam tahap pengembangan dan ditargetkan dapat diakses kepala sekolah dalam waktu sekitar satu hingga tiga minggu. Bagi BGN, umpan balik dari sekolah diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat kepuasan terhadap layanan SPPG sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap penyedia makanan. Dalam perspektif tata kelola, mekanisme penilaian semacam ini memiliki fungsi penting karena memperpendek jarak antara pelaksana program dan pengambil keputusan. Keluhan mengenai menu yang kurang bervariasi, kualitas makanan, keterlambatan distribusi, maupun persoalan pelayanan dapat dicatat secara lebih terstruktur. Data tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk menemukan pola persoalan, menentukan tindak lanjut, dan mengevaluasi kinerja SPPG berdasarkan kondisi aktual di lapangan. Penguatan evaluasi juga berkaitan erat dengan aspek keamanan pangan. BGN telah menegaskan bahwa sekolah tidak hanya menjadi tempat penerima makanan, tetapi turut berperan sebagai lapisan pengawasan sebelum makanan dikonsumsi peserta didik. Guru didorong makan bersama siswa sekaligus melakukan pemeriksaan fisik terhadap makanan yang diterima, termasuk kondisi wadah, keberadaan label, dan kejelasan batas waktu konsumsi. …

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.