Oleh : Angga Gumilar
Pandemi Covid-19 masih terus terjadi di berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia. Pemerintah pun terus berusaha keras menangani wabah penyakit menular tersebut, termasuk dengan fokus pada kesehatan dan ekonomi masyarakat.
Anggapan tentang pelonggaran penanganan covid-19 dibantah oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Ia mengatakan bahwa setiap daerah yang memutuskan untuk membuka kembali kegiatan sosial dan ekonomi pasti telah melalui pertimbangan yang matang dan berbagai tahapan yang jelas.
Ia mengatakan, apabila pemerintah daerah sudah membuka wisata lokal, pasti mereka sudah mengkalkulasikannya dengan baik, lengkap dengan beragam skenario-skenarionya.
Moeldoko juga memastikan bahwa pemerintah memiliki perhatian yang sama terhadap sektor kesehatan dan ekonomi. Keduanya justru menjadi prioritas yang harus mendapatkan penanganan secara beriringan.
Baca juga: Mewaspadai Provokasi Khilafah dan Radikalisme di Media Sosial
Sementara itu, Lestari Moedjijat selaku Wakil Ketua MPR telah mengingatkan atas peringkat 10 Besar Indonesia sebagai negara di Asia dengan jumlah kasus positif covid-19 di Asia yang tentunya harus menjadi alarm bagi pemerintah.
Ia mengatakan bahwa kita harus berani mengevaluasi diri kita sendiri untuk mengetahui apa yang salah dari kebijakan pemerintah.
Lestari juga mengatakan akan perlunya kepedulian nasional yang kuat dari seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama keluar dari krisis di sektor kesehatan yang berdampak pada ekonomi akibat wabah covid-19.
Untuk menyelamatkan sektor kesehatan dan ekonomi, pemerintah telah menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020.
Staf Khusus Menteri Keuangan bidang Perumusan Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi Masyita Crystalin mengatakan, sebagai pemerintah terutama kemenkeu, pihaknya memastikan anggaran untuk kesehatan masyarakat tersedia dan meminimalisir penyebaran melalui berbagai kebijakan. Hal ini disebabkan penyebaran dan lamanya ini sangat mempengaruhi pemulihan ekonomi.
Masyita juga menuturkan, pemerintah tidak bisa memilih salah satu diantara keselamatan masyarakat maupun ekonomi saja. Namun, fokus utama pemerintah adalah bagaimana dampak negatif terhadap kedua sektor tersebut dapat diredam secepat mungkin.
Memang secara sekilas ada trade off antara ekonomi dan kesehatan. Namun, sebenarnya dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah jelas terlihat bahwa yang ingin diselamatkan adalah masyarakat.
Kita tentu tidak bisa menampik bahwa kesehatan dan ekonomi merupakan dua sisi yang saling berpengaruh.
Di satu sisi, pemberlakuan phisical distancing membuat ekonomi mengalami perlambatan, hingga ada yang berhenti karena terbatasnya interaksi pergerakan manusia dan pergerakan barang. Di sisi lain, kebijakan tersebut juga dapat mengurangi penyebaran covid-19.
Pemerintah-pun berupaya menyesuaikan APBN agar menjadi bantalan (shock absorber) untuk mencegah koreksi ekonomi yang lebih dalam. Krisis sekarang langsung menyentuh sektor riil akibat keterbatasan interaksi. Untuk itu, kita berusaha membuat APBN menjadi shock absorber.
Bank Dunia telah melaporkan dalam tajuk Global Economic Report pada Juni 2020, diketahui bahwa penyebaran covid-19 yang berkelanjutan menimbulkan pengaruh ekonomi pada semua level, global, regional dan nasional.
Hal tersebut tentu mempengaruhi kondisi Indonesia sehingga pertumbuhan ekonomi diproyeksikan akan menurut cukup signifikan dari 5 persen di 2019 menjadi 0 persen pada akhir tahun 2020.
Hal tersebut tentu saja tidak membuat pemerintah tinggal diam. Mulai awal Juni 2020 lalu, Indonesia secara bertahap telah memasuki masa adaptasi atau tatanan normal baru.
Keputusan tersebut diambil pemerintah setelah mempertimbangkan berbagai aspek.
Agar permasalahan ekonomi dan kesehatan dapat teratasi, tentu saja kegiatan ekonomi harus dilakukan secara bertahap, bangkitnya perusahaan tentu akan menyerap tenaga kerja dan mengurangi angka PHK.
Dari sisi kesehatan, pemerintah berupaya menyediakan berbagai fasilitas yang dapat mendukung percepatan penanganan covid-19. Selain itu di sektor sosial, pemerintah juga menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat golongan miskin yang kian kesulitan karena pandemi.
Meski PSBB telah dilonggarkan, pemerintah tetap menganjurkan masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan ketika melaksanakan pekerjaan atau aktifitas di luar rumah.
Di sisi lain, angka kejadian covid-19 di Jawa Timur masih tinggi, hal ini membuat menteri kesehatan Terawan Agus Putranto memutuskan untuk berkantor di Surabaya guna memastikan penanganan terhadap kasus tersebut berjalan dengan baik.
Keberadaan Terawan berkantor di Surabaya dimaksudkan untuk mempermudah koordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
Pemprov Jawa Timur juga menyediakan Area Rumah Sakit Lapangan Surabaya sebagai tempat pertemuan Menteri Kesehatan dengan pihak-pihak terkait penanganan Covid-19.
Pandemi covid-19 memang membawa banyak pengaruh, pemerintah baik pusat maupun daerah, masih terus berupaya agar masalah ini segera berakhir.
Penulis adalah kontributor Gerakan Mahasiswa (Gema) Jakarta
