Dua Tahun Prabowo Ekonomi Nasional Didorong dari Banyak Sektor
Jakarta – Memasuki dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Oktober 2026, pemerintah terus mengembangkan berbagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Ketahanan pangan dan energi, peningkatan investasi, serta pembangunan kualitas sumber daya manusia menjadi sejumlah sektor yang mendapat perhatian. Langkah tersebut ditempuh untuk memperkuat kemandirian ekonomi sekaligus memastikan hasil pembangunan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Selama menjalankan pemerintahan, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemerintah telah mengambil dan menerapkan sejumlah kebijakan yang bersifat transformatif. Kebijakan tersebut mencakup berbagai bidang strategis yang dinilai penting untuk menyelesaikan persoalan nasional.
“Selama 21 bulan atau sekitar 663 hari pemerintahan berjalan, sebanyak 121 kebijakan transformatif telah kami putuskan dan laksanakan untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi negara,” ujar Prabowo.
Pada sektor pangan, pemerintah menyebut sejumlah komoditas telah mencapai tingkat swasembada lebih cepat dibandingkan sasaran yang sebelumnya ditetapkan. Sementara di bidang energi, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia telah berhenti mengimpor solar sejak 1 Juli 2026. Kondisi itu dinilai menjadi bagian dari langkah memperkuat ketahanan energi nasional.
Dari sisi pertumbuhan ekonomi, investasi mulai menunjukkan kontribusi yang semakin penting. Tenaga Ahli Badan Komunikasi Pemerintah RI Fithra Faisal melihat adanya perubahan dalam pola pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Konsumsi masyarakat masih tumbuh di kisaran lima persen sebagai salah satu penggerak ekonomi, tetapi kini mulai mendapatkan dukungan yang lebih kuat dari peningkatan investasi. Kondisi ini menunjukkan adanya proses transformasi,” ujar Fithra Faisal.
Ia menjelaskan, pertumbuhan investasi yang berlangsung konsisten sejak kuartal IV 2025 hingga kuartal II 2026 menjadi salah satu tanda perubahan tersebut. Komitmen investasi dari sejumlah negara juga diharapkan mampu memperluas industri bernilai tambah dan membuka lapangan kerja baru.
Pemerintah juga memperkuat pembangunan manusia melalui Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat, revitalisasi sekolah, pendidikan vokasi, serta penguatan riset. IPM Indonesia pada 2025 tercatat mencapai 75,90, meningkat dibandingkan 75,02 pada 2024.
Berbagai capaian tersebut perlu diikuti evaluasi dan pelaksanaan yang konsisten. Keberhasilan pembangunan tidak cukup dinilai dari banyaknya kebijakan, tetapi dari dampaknya terhadap masyarakat. Dengan koordinasi pusat dan daerah yang kuat, pemerintah diharapkan mampu menjaga momentum transformasi sehingga pertumbuhan ekonomi semakin mandiri, merata, dan berkelanjutan. (*)
