Pembangunan IKN Nusantara Memperhatikan Lingkungan

Pembangunan IKN Nusantara Memperhatikan Lingkungan

Oleh : Gema Iva Kirana

IKN Nusantara sedang dalam masa pembangunan yang masif dan akan didirikan gedung-gedung pemerintahan serta fasilitas lain. Namun masyarakat tak usah takut akan kelestarian alam Kalimantan, karena pembangunan ibu kota tetap memperhatikan lingkungan.

Pemerintah menegaskan bahwa IKN adalah green city yang hijau dan tidak akan mengganggu status sebagai salah satu paru-paru dunia.
Ibu kota negara akan dipindah dari yang sebelumnya di Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan.

Pemindahan ini tentu dilengkapi dengan pembangunan infrastruktur berupa gedung Istana Kepresidenan, perumahan para menteri, ASN, dan gedung-gedung lain. Semua didirikan karena IKN menjadi ibu kota yang lengkap akan gedung dan fasilitasnya, dan akan lebih baik lagi dari DKI Jakarta.

Akan tetapi pembangunan gedung-gedung di IKN sempat dikhawatirkan oleh segelintir masyarakat. Mereka takut pembangunan IKN yang masif akan membuat pembalakan hutan secara massal dan merusak alam di Kalimantan, khususnya di sekitar Penajam Paser Utara (yang menjadi lokasi IKN Nusantara).

Namun kekhawatiran ini tidak usah diteruskan. Presiden Jokjo Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa seluruh pihak harus selalu memperhatikan lingkungan saat melakukan pembangunan di IKN ini. Yang paling penting, tekan Presiden Jokowi, untuk yang di lapangan, yang berkaitan dengan lingkungan, karena konsep kota yang ingin pemerintah hadirkan di Ibu Kota Nusantara adalah konsep lingkungan, sehingga sekecil apapun yang berkaitan dengan lingkungan itu harus diperhatikan
Presiden Jokowi juga tidak segan untuk memberi peringatan bila ada pihak yang tidak mengindahkan aspek lingkungan saat membangun IKN. Dalam artian, jika presiden dan menteri sudah taat aturan tapi ada oknum pekerja yang melanggar, ia bisa dilaporkan oleh masyarakat. Oknum tersebut akan mendapatkan peringatan agar tidak melakukan kesalahan lagi atau merusak lingkungan di Kalimantan Timur.
Di akhir Februari lalu Presiden Joko Widodo terbang ke Kalimantan untuk melihat pembangunan IKN dan meninjau proyek Jalan Tol Ibu Kota Nusantara (IKN), Segmen 3B, Ruas KKT Kariangau – Sp. Tempadung, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur,
Presiden Jokowi menambahkan, beliau sudah menyampaikan ke Kepala Otorita IKN (Bambang Soesantono) jangan sampai ada masyarakat yang dirugikan oleh pembangunan Ibu Kota Nusantara.
Presiden juga meninjau perumahan para menteri, ASN, dan anggota TNI serta Polri. Beliau melihat langsung bagaimana progress pembangunan IKN dan memastikan bahwa semuanya lancar serta tidak merusak alam.
Sementara itu, Prahesti Pandanwangi, Direktur Aparatur Negara Kementerian Bappenas, menyatakan bahwa IKN Nusantara adalah green city sekaligus sponge city. Dimana fungsinya bisa menampung air hujan dan memanfaatkannya sebagai sumber daya air. Kota ini bisa menahan air hujan agar tidak langsung ke saluran drainase, dan dapat meningkatkan peresapan ke dalam tanah.
Dalam artian, IKN akan jadi sponge city karena keberadaan pepohonan di dalamnya. Selain menjadi filter udara dan paru-paru dunia, pohon dalam hutan juga berfungsi menyerap air ujan seperti spons. Sehingga ketika musim hujan akan aman dan tidak kebanjiran, karena airnya diserap dengan baik oleh akar pohon.
Jangan bayangkan pemindahan ibu kota ke Kalimantan akan membuatnya seperti DKI Jakarta. Di Batavia sejak masa penjajahan memang sering banjir karena tidak ada penyerapan air, dan pohon ditebang untuk perumahan penduduk. Namun di Kalimantan pohonnya tidak ditebang demi pembangunan, justru dipelihara agar bisa menyerap air dan bebas banjir.
Ketika pohon sudah menyerap air maka akan diatur sehingga air yang diserap menjadi sumber mata air baru. Penduduk IKN tidak akan takut kekeringan saat musim kemarau. Juga tak takut kebanjiran saat musim hujan.
Pengertian dari forest city adalah kota yang berada di dalam hutan. IKN Nusantara sangat menarik karena posisinya berada di tengah hutan yang asri. Jadi, tidak akan ada pemotongan pohon-pohon di Penajam Paser Utara, demi membangun sebuah gedung pemerintahan. Justru gedung tersebut ‘dimasukkan’ di tengah hutan dan diatur agar tidak ada pepohonan yang ditebang dengan semena-mena.
Masyarakat tidak usah khawatir karena pemerintah akan terus menjaga status Kalimantan sebagai salah satu paru-paru dunia. Untuk mengatasi global warming maka dilarang keras menggunduli hutan, demi alasan apapun, termasuk pembangunan sebuah ibu kota. Menjaga keseimbangan lingkungan adalah salah satu janji Presiden Jokowi pada pemilu 2019 lalu, dan akan terus ditepati ketika beliau jadi kepala negara.
Dengan konsep forest city maka gedung-gedung pemerintahan akan dikelilingi pepohonan, sehingga para ASN bisa bekerja dengan maksimal, karena mereka betah di kantor yang sejuk walau tanpa AC. Pemindahan ibu kota tidak akan membuat Penajam Paser Utara dipaksakan seperti DKI Jakarta yang kota megapolitan, panas, dan penuh dengan gedung tinggi. Justru pemindahan akan mengubah konsep ibu kota menjadi lebih hijau.
Pembangunan IKN Nusantara akan memperhatikan lingkungan dan menjaga status Kalimantan sebagai salah satu paru-paru dunia. Presiden Jokowi menjamin bahwa IKN tidak akan membuat hutan tergusur atau merusak alam. Semua karena konsep IKN Nusantara adlah green city yang selaras dengan alam, dan sponge city yang bisa menyerap kelebihan air sehingga kota ini bebas banjir.

)* Penulis adalah kontributor Persada Institute

 

 

 

 

Merawat Demokrasi Yang Dewasa, Ketenangan Publik dan Penegakan Hukum Berbasis Bukti 

By 0

Merawat Demokrasi Yang Dewasa, Ketenangan Publik dan Penegakan Hukum Berbasis Bukti  Oleh : Desti Aisyah Demokrasi yang sehat tidak hanya ditandai dengan kebebasan masyarakat menyampaikan pendapat, tetapi juga kemampuan semua pihak menjaga ketenangan publik dan menghormati proses hukum. Di tengah perbedaan pandangan yang semakin mudah berkembang di ruang publik, kedewasaan demokrasi menjadi semakin penting. Kritik terhadap pemerintah harus tetap memiliki ruang, sementara tindakan yang melanggar hukum harus diproses secara adil. Keduanya tidak seharusnya dipertentangkan karena kebebasan berpendapat dan kepastian hukum merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi. Prinsip negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar untuk menjaga ketertiban sekaligus melindungi hak masyarakat. Peristiwa kericuhan setelah aksi demonstrasi di sekitar Gedung DPR/MPR pada 27 Agustus 2026 menjadi salah satu gambaran mengenai pentingnya keseimbangan tersebut. Aksi yang pada awalnya berlangsung sebagai penyampaian aspirasi kemudian berkembang menjadi kericuhan yang diwarnai perusakan dan gangguan terhadap ketertiban umum. Polda Metro Jaya menyebut sebanyak 322 orang diamankan untuk menjalani pemeriksaan, termasuk 160 anak. Dari proses pemeriksaan tersebut, sejumlah orang kemudian ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan dugaan keterlibatan dalam tindak pidana. Pada perkembangan berikutnya, jumlah tersangka dilaporkan bertambah menjadi 49 orang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan demonstrasi tidak hanya berkaitan dengan pengamanan massa, tetapi juga bagaimana aparat memilah antara peserta aksi yang menyampaikan aspirasi secara damai dengan mereka yang diduga melakukan pelanggaran hukum. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menegaskan pentingnya membedakan masyarakat yang menjalankan hak menyampaikan aspirasi dengan pihak yang diduga melakukan tindakan pidana. Dalam proses penanganannya, kepolisian melakukan pemeriksaan berdasarkan usia, peran, dan dugaan keterlibatan masing-masing orang yang diamankan. Pendekatan tersebut penting untuk memastikan proses hukum tidak dilakukan secara serampangan. Setiap tindakan aparat mengindikasikan dasar yang jelas, sementara masyarakat yang diperiksa juga mendapatkan kepastian mengenai alasan mereka diamankan. Dengan demikian, penegakan hukum dapat berjalan secara terukur dan tetap menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah menegaskan bahwa kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari pelaksanaan hak berpendapat yang harus dilindungi negara. Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa demokrasi membutuhkan ruang yang aman bagi semua pihak untuk menyampaikan ketidakpuasan, termasuk melalui demonstrasi. Selama dilakukan secara damai dan sesuai ketentuan hukum, penyampaian aspirasi merupakan bagian dari mekanisme kontrol masyarakat terhadap pemerintah. Karena itu, menjaga ketenangan publik seharusnya berjalan bersamaan dengan memastikan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat tetap dihormati. Dalam demokrasi, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima kebijakan, tetapi juga memiliki hak untuk mengawasi dan memberikan kritik terhadap jalannya pemerintahan. Kritik yang disampaikan secara terbuka dapat menjadi masukan untuk memperbaiki kebijakan yang dinilai belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, semua pihak perlu membangun pendekatan yang mampu membedakan kritik, aksi damai, dan tindakan yang benar-benar mengarah pada pelanggaran hukum. …

Menahan Diri Pascademo adalah Cara Menjaga Demokr si Tetap Bermartabat

By 0

Menahan Diri Pascademo adalah Cara Menjaga Demokr si Tetap Bermartabat  Oleh: Ricky Rinaldi Demonstrasi merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi karena menjadi salah satu ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan penolakan terhadap kebijakan yang dinilai tidak sesuai dengan kepentingan publik. Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum juga telah dijamin dalam konstitusi dan diatur melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Namun, demokrasi tidak hanya membutuhkan keberanian untuk menyampaikan pendapat, tetapi juga kedewasaan untuk menahan diri setelah aspirasi disampaikan. Menahan diri pascademonstrasi bukan berarti menghentikan kritik atau mengabaikan tuntutan masyarakat. Sikap tersebut justru menjadi bagian dari upaya menjaga agar perbedaan pendapat tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas. Setelah aksi berakhir, semua pihak memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan persoalan pada ruang dialog, evaluasi, dan penyelesaian melalui mekanisme hukum yang berlaku. …

All Rights Reserved © 2025