Otsus Solusi Selamatkan Perekonomian Masyarakat Papua saat Pandemi

Oleh : Timotius Krei

Dana otonomi khusus menjadi penyelamat masyarakat Papua khususnya saat masa pandemi. Mereka mendapatkan pinjaman uang untuk modal berdagang dan juga bantuan beasiswa untuk anak-anaknya. Dana ini betul-betul bermanfaat bagi rakyat, sehingga mereka mendukung perpanjangan otsus di tahun 2021.

Otonomi khusus adalah kewenangan di Papua yang diberikan oleh pemerintah pusat sejak tahun 2001. Ketika ada otsus, maka masyarakat akan diberi dana besar, untuk membangun Bumi Cendrawasih. Uang itu digunakan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dll. Tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat Papua.

Dana otsus akan diberikan lagi tahun 2021 dan rencananya akan dinaikkan menjadi 7 Trilyun rupiah. Uang sebanyak ini selain untuk membangun Papua, juga diberikan untuk anggaran PON XX Papua. Namun yang jelas, dana otsus tetap diprioritaskan untuk mengentaskan kemiskinan di Bumi Cendrawasih.
Saat pandemi, dana otsus lebih bermanfaat lagi, karena akan mengurangi kesusahan masyarakat yang keadaan finansialnya menurun.

Akan tetapi, uang yang diberikan bukan berupa cash keras, karena pemerintah daerah lebih memilih untuk memberi kail, bukan ikan. Maksudnya adalah dana otsus diberikan sebagai pinjaman modal usaha, agar masyarakat semangat untuk berdagang.

Di Abepura sudah berjalan program pinjaman modal untuk masyarakat yang bersumber dari dana otsus. Di daerah lain semoga bisa dilakukan program serupa, agar para mama (sebutan untuk ibu-ibu di Papua) bisa berdagang dengan modal tersebut. Permasalahan utama mereka adalah kekurangan modal, dan kucuran dana otsus bisa menyelamatkan mereka.

Para mama bisa melanjutkan usaha menjual sayur-sayuran, ubi, sagu, dan hasil bumi lain ke pasar. Selain menjualnya ke pasar, para mama juga dibantu kaum muda untuk memasarkan jualannya via internet. Sehingga pangsa pasarnya makin luas. Semua dilakukan dengan bantuan dana otonomi khusus.

Usaha para mama ini dilakukan karena suaminya kesulitan keuangan. Karena saat pandemi banyak pekerja yang gajinya dipotong 50%, atau malah dirumahkan oleh perusahaan. Ketika suami tak punya penghasilan, maka istri yang maju untuk membantu mencari uang, agar anak-anak bisa makan dengan layak dan keluarganya tidak mati kelaparan.

Setelah mendapatkan keuntungan, maka para mama bisa mengembalikan pinjaman modal dengan cara mencicil. Dengan begitu, mereka tidak kesulitan lagi karena bisa tetap bekerja di masa pandemi, karena ada bantuan pinjaman modal dari dana otsus. Sehingga bisa berdikari.

Selain pinjaman modal untuk para mama, dana otsus juga dirupakan dalam bentuk beasiswa. Anak-anak Papua bisa tetap sekolah karena SPP-nya dibayarkan oleh dana otsus. Karena walau melakukan pembelajaran jarak jauh, mereka masih tetap wajib membayar SPP, untuk dana operasional sekolah.

Bedanya, di masa pandemi ini, dana otsus untuk bidang pendidikan tak hanya dirupakan beasiswa. Namun juga disalurkan untuk mendukung proses pembelajaran jarak jauh. Misalnya bantuan kuota/pulsa untuk para murid di Papua. Karena tidak semua orang tuanya mampu untuk membayar langganan wifi atau membeli pulsa secara reguler.

Bantuan untuk pembelajaran jarak jauh juga bisa diberikan kepada para guru. Karena tak semua dari mereka berstatus ASN. Para guru honorer akan mendapat bantuan untuk membeli pulsa dan juga tunjangan untuk bertahan hidup. Karena saat pandemi, mereka tidak bisa nyambi memberikan les kepada para murid.

Dana otsus benar-benar menyelamatkan perekonomian masyarakat Papua karena mereka mendapat bantuan berupa pinjaman modal, sehingga bisa berdagang lagi di pasar. Para mama bisa mendapatkan penghasilan tambahan sehingga dapur tetap mengepul. Selain itu, anak-anak juga mendapat manfaat dari dana otsus, karena mendapatkan beasiswa sekolah.

Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Bandung

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By 0

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

All Rights Reserved © 2025