Oleh : Adyarso Winardi ( Pemerhati Sosial Politik)
Cita-cita menjadi Indonesia maju adalah mimpi yang tidak pernah padam. Pemerintah pun optimis dapat mewujudkan harapan tersebut dengan menggeber sejumlah pembangunan nasional. Kini, peningkatan di sejumlah sektor juga telah dapat diukur.
Jokowi, dalam pidatonya selepas pelantikan menyatakan bahwa pihaknya memiliki lima prioritas program pembangunan. Meliputi, Pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, menyederhanakan dan merevisi regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.
Dalam fokus yang pertama, pembangunan sumber daya manusia yang terampil serta berkompeten dan menguasai Iptek (Ilmu Pengetahuan dan teknologi), sehingga mampu menjawab tantangan global.
Yang menjadi sorotan kini adalah mengembangkan kapasitas tenaga kerja. Sebab, menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2019 menunjukkan jika mayoritas tenaga kerja masih berpendidikan rendah. Hanya sekitar 12,57 persen yang lulus dari universitas dan diploma, sementara lulusan sekolah dasar dan menengah hingga 87,43 persen. Hal ini dinilai sebagai ketimpangan yang cukup menonjol.
Maka dari itu, presiden Jokowi meningkatkan Enrolment Ratio melalui program wajib sekolah, menekan kesenjangan gender di tingkat pendidikan tinggi, serta mengurangi ketimpangan antar-daerah. Yang meliputi sumber daya, kualitas guru, pendanaan, hingga kualitas sekolah.
Fokus kedua ialah, pembangunan infrastruktur akan diteruskan guna mempermudah akses dari kawasan produksi ke kawasan distribusi termasuk kawasan wisata. Menurut Oxford Economies tahun 2017, memprediksi pembangunan infrastruktur Indonesia di sektor transportasi (jalan, laut, rel, dan bandar udara) terus mengalami peningkatan, yang semula dari US$ 31 miliar pada tahun 2020 menjadi US$ sebesar 40 miliar pada tahun 2025. Sementara, pembangunan infrastruktur di sektor telekomunikasi cukup kecil dibandingkan dengan sektor transportasi. Dengan rincian hanya berkisar US$ 2 miliar pada 2020 menginjak angka US$ 2,7 miliar pada 2025.
Menurut indeks PWC tahun 2017, kebutuhan akan infrastruktur yang terus mengalami peningkatan, disebabkan oleh beberapa faktor. Yakni, faktor geopolitik dan lingkungan, perubahan jumlah penduduk serta era disrupsi. Selain itu, Biaya belanja infrastruktur dinilai relatif besar. Sehingga, identifikasi insfrastruktur darurat sangat dibutuhkan guna menentukan proyek yang dinilai efektif.
Ketiga, penyederhanaan dan perevisian regulasi yang dianggap menghambat penciptaan lapangan kerja serta pemberdayaan usaha di level mikro, kecil, dan menengah. Langkah positif ini layak untuk didukung. Sebab, menurut Bank Dunia tahun 2019, data ease of business Nusantara menempati urutan ke-73, Namun jika dilihat dari starting business masih berada level ke-134 serta dealing with construction permit di peringkat ke-112.
Hal ini berarti, regulasi di Indonesia dinilai ruwet dan memakan waktu yang lama. Sehingga menciptakan regulasi yang dianggap ramah investasi, simplifikasi, dan juga sinkronisasi regulasi. Baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, juga penting untuk dilakukan.
Keempat, fokus pada penyederhanaan birokrasi secara besar-besaran, agar tercipta birokrasi yang langsing, sehat, dan efisien. Presiden Jokowi menyatakan langkahnya untuk meringkas eselonisasi hanya akan menjadi dua tingkatan saja. Dan Diganti menggunakan jabatan fungsional yang dinilai menghargai keahlian dan juga nilai kompetensi.
Tak lupa, Jokowi meminta kepada para menteri, birokrat, beserta para pejabat agar fokus menjamin terwujudnya tujuan program pembangunan. Dia menegaskan, tidak akan ada ampun bagi yang bermalas-malasan.
Kelima, transformasi ekonomi akan dilaksanakan untuk mengurangi ketergantungan sumber daya alam serta mampu meningkatkan daya saing manufaktur dan jasa modern. Yang dinilai memiliki nilai tambah cukup tinggi. Banyak pihak yang mendukung kebijakan tersebut, mengingat selama ini ekspor Indonesia hanya berupa komoditas mentah. Pemerintah dinilai harus mendorong para eksportir untuk mengolah komoditasnya agar nilai ekspornya menjadi lebih tinggi dengan memberikan insentif fiskal serta non-fiskal.
Sebelumnya, dalam pidato pelantikan sebagai Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan bahwa Indonesia akan masuk ke dalam lima besar ekonomi dunia dengan tingkat kemiskinan mendekati nol persen. Bahkan, produk domestik bruto mampu mencapai angka US$ 7 triliun pada tahun 2045.
Hal ini tentu saja akan mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi negara maju semakin dekat. Yakni dengan bekerja keras serta merealisasikan program pembangunan sesuai rencana pemerintahan. Semoga dalam kinerja pemerintahan Jokowi yang kedua ini akan lebih maju dan melesat menjadi negara adidaya dan disegani dunia Internasional. Serta akan mampu menciptakan stabilitas ekonomi yang mumpuni.
