Oleh : Angga Gumelar
Isu PKI dan komunisme selalu jadi bahan serangan ke lawan politik yang tiada habisnya. Kali ini Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo emosi dan menuduh banyak orang sebagai pro PKI. Alasannya hanya karena ia ditegur ketika akan mengadakan acara nonton bareng film G 30S PKI.
Padahal semua orang kini dapat mengakses film tersebut tanpa harus menonton bersama-sama. Masyarakat perlu mewaspadai provokasi Gatot Nurmantyo tentang isu PKI.
Baca juga: Jarang Diketahui Orang, Begini Alasan Kepribadian Saudara Kandung Berbeda-Beda
Gatot Nurmantyo kembali jadi sorotan. Kali ini ia menggemparkan publik dengan serangan bahwa saat ini Indonesia harus waspada dengan PKI gaya baru atau neokomunisme. Bahkan banyak orang dituduh pro PKI, mulai dari mantan presiden Gus Dur sampai Letjen (purn) Yunus Yosfiah.
Awal dari serangan ini adalah kala Gatot masih menjabat sebagai Panglima TNI, september 2017. Ia mewajibkan pemutaran film G30S PKI. Beberapa bulan setelahnya, ia diberhentikan dari jabatan, padahal belum masuk usia pensiun. Setelah itu ia mencak-mencak dan menuduh pemerintah pro PKI. Padahal penggantian panglima TNI adalah hak prerogratif presiden.
Tak hanya menuduh pemerintah, ia secara tak langsung menuduh 2 mantan presiden yakni alm BJ Habibie dan Gus Dur sebagai PKI. Karena film itu tak diwajibkan diputar di TV tahun 1998, di era Habibie. Sementara Gus Dur mencabut TAP MPRS nomor XXV tahun 1966, karena dibuat di bawah tekanan pemerintahan orde baru.
Letjen (purn) Yunus Yosfiah juga dituduh pro PKI karena tahun 1998 ia menjabat sebagai Mentri Penerangan di era Habibie. Saat film G 30 S PKI tak diwajibkan untuk diputar, Yunus menerangkan alasannya: karena film itu berbau politis. Gatot dianggap purnawirawan yang kurang attitude, karena Yunus adalah seniornya di TNI AD, yang seharusnya dihormati.
Gatot juga menyurati Presiden Jokowi untuk memperingatkan tentang kebangkitan PKI. Dalam suratnya (yang diatasnamakan KAMI) disebut bahwa Jokowi harus waspada akan kebangkitan neokomunisme dan PKI gaya baru. Bahkan ia menyebut banyak anak dan cucu PKI menjabat di Badan Legislatif dan Eksekutif. Juga menuduh RUU BPIP merendahkan pancasila.
Tuduhan Gatot dianggap ngawur oleh masyarakat, karena tidak berdasarkan fakta. Jika ada anak atau cucu PKI yang jadi pejabat, apakah ia juga berpaham komunis? Tentu saja tidak, karena Indonesia adalah negara demokrasi dan seluruh WNI paham akan bahaya PKI. Anggapan keturunan PKI itu tercela adalah fitnah gaya orde baru yang sangat ketinggalan zaman.
Donny Gahral Adian, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, menyatakan bahwa isu PKI adalah dinamika politik. Selalu ada tuduhan terhadap pemerintah yang berhubungan dengan PKI, tapi tidak ada kaitannya. Ia juga menyebut bahwa penggantian Gatot Nurmantyo sebagai panglima TNI tidak ada kaitannya dengan instruksi nonton film G 30S PKI.
Sebagai mantan panglima, harusnya Gatot memberi contoh yang baik kepada masyarakat, bukannya asal menuduh. Ia malah menunjukkan nafsu berkuasa dengan mengusulkan hak politik pada prajurut TNI, yang ditolak mentah-mentah. Akhirnya saat demo 212, ia berdalih mengamankan, namun malah memakai peci putih agar terlihat alim dan menarik simpati massa.
Tahun 2019 ia juga ingin mencalonkan diri sebagai presiden namun sayang tak punya kendaraan politik. Akhirnya Gatot mengenjot ketenaran dengan mendirikan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia bersama Din Syamsudin dkk. Dalihnya adalah menolong rakyat tapi gagal karena hanya bisa jual omongan.
Jangan termakan provokasi siapapun tentang kebangkitan PKI gaya baru dan komunisme. Indonesia tetap jadi negara demokrasi dan RUU BPIP menguatkan pancasila, bukan melemahkannya. Tuduhan Gatot Nurmantyo sangat subjektif dan bermotif dendam pribadi. Ia juga terbukti punya ambisi politik dan akhirnya memfitnah agar disorot publik.
Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini
