Oleh : Rebecca Marian
Masyarakat mendukung kesuksesan pembangunan infrastruktur di Papua. Dengan adanya pembangunan infrastruktur di Papua, maka kesejahteraan rakyat akan semakin mudah diwujudkan.
Pembangunan infrastruktur di wilayah Papua dan Papua Barat tentu bukan tanpa tujuan, pembangunan tersebut bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan, mengurangi indeks kemahalan dan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia.
Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan, untuk mendukung hal tersebut pihaknya akan mengambil langkah-langkah pembangunan infrastruktur dengan lebih terpadu dan bersinergi dengan Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah.
Pada Tahun Anggaran 2021 alokasi anggaran pembangunan infrastruktur PUPR untuk Provinsi Papua Rp 6.19 triliun untuk bidang Sumber Daya Air (SDA) Rp 732,87 miliar, jalan dan jembatan Rp 4,49 triliun, permukiman Rp 683,03 miliar dan perumahan Rp 288,35 miliar.
Peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua dapat dilakukan salah satunya dengan cara membuka keterisolasian wilayah dan meningkatkan akses serta konektivitas dari darat maupun multimoda, diantaranya yakni pembangunan Jalan Trans Papua dengan total panjang 3462 km.
Dari total panjang tersebut, saat ini jalan yang telah tembus sepanjang 3.446 km, dengan kondisi teraspal sepanjang 1.733 km, belum teraspal 1.712 km dan belum tembus 16 km. Pada tahun 2021 penanganan Jalan Trans Papua di Papua yakni sepanjang 139 km dan Papua Barat 120 km meliputi pembangunan baru, pembukaan jalan dan peningkatan struktur/perkerasan.
Sementara itu, Kementerian PUPR juga memiliki proyek untuk merampungkan pembangunan Jalan Perbatasan di Papua dengan total panjang 1.098 km, di mana telah tembus 931 km dengan kondisi teraspal sepanjang 756 km. Pada tahun 2021 pemerintah melalui kementerian PUPR tengah mengerjakan jalan Perbatasan di Papua sepanjang 34 km meliputi pembangunan baru, pembukaan jalan dan peningkatan struktur/perkerasan.
Di daerah perbatasan, Kementerian PUPM membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Yetetkun dengan progres 8% dengan target selesai pada April 2022 dan PLBN Sota yang telah selesai pada 2020, termasuk sarana pasar.
Selanjutnya untuk dukungan pengembangan kapasitas SDM, Kementerian PUPR membangun sebanyak 179 sekolah dan keagamaan sudah ditangani, 1 PTN, dan 8 sarana olahraga di Papua. Selain itu Kementerian PUPR juga melaksanakan pelatihan SDM jasa konstruksi yang melibatkan mitra kerja asli Papua dan Papua Barat.
Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi setempat, Kementerian PUPR telah menyelesaikan rehab/rekon Pasar Wouma di Wamena pada tahun 2020 dengan anggaran Rp 2,1 miliar dan rehab/rekon 403 ruko di Wamena pasca konflik sosial dengan anggaran Rp. 138,6 miliar. Tak hanya skala besar seperti jalan perbatasan dan Trans Papua, penyediaan infrastruktur kerakyatan juga disalurkan dengan skema Padat Karya Tunai (PKT/Cash for Work) guna mendorong pertumbuhan ekonomi perdesaan.
Basuki mengatakan, program PKT dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi. Tujuannya adalah untuk mendistribusikan dana pembangunan hingga ke desa-desa.
Program PKT di Provinsi Papua salah satunya disalurkan melalui Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR pada umumnya membangun jalan produksi dan tambahan perahu untuk memudahkan nelayan maupun petani dalam mengangkut hasil pertanian, perkebunan dan perikanan.
Sesuai data e-monitoring pada 6 Agustus 2021, pukul 11.07 WIB, Program PISEW di Papua pada 2021 dilaksanakan di 20 lokasi dengan serapan tenaga kerja sebanyak 346 orang. Beberapa program PISEW provinsi Papua yang telah selesai pengerjaannya dan memberi manfaat bagi masyarakat diantasanya di Distrik Agats, Kabupaten Asmat melalui pembangunan jalan jerambah dan tambatan perahu berbahan dasar kayu.
Wilayah Distrik Agats yang didominasi dengan lahan gambut dinilai menyulitkan akses warga beberapa desa di Distrik Agats untuk menjangkau distrik lain, khususnya saat musim hujan. Akses Warga satu-satunya adalah menggunakan canoe atau speed boat dengan biaya sewa yang membutuhkan biaya tidak sedikit.
Tentu saja pembangunan jalan desa dana tambatan perahu akan berdampak positif bagi warga Papua dalam menjalankan aktivitas perekonomian yang mayoritas merupakan Nelayan dan Petani.
Kemudahan akses transportasi di Papua adalah permasalahan yang harus mendapatkan perhatian, kemudahan akses inilah yang akan membuat masyarakat Papua dapat mengembangkan usahanya serta meningkatkan taraf kesejahteraannya.
Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta
