• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»Menyikapi Virus Corona, Begini Arahan Pimpinan Gontor Kepada Santri dan Wali Santri

Menyikapi Virus Corona, Begini Arahan Pimpinan Gontor Kepada Santri dan Wali Santri

  • Kata Indonesia
  • - Wednesday, 18 March 2020

Antisipasi Covid-19, sejumlah daerah telah mengeluarkan kebijakan semi lockdown untuk meminimalkan kegiatan warga di luar ruangan.

Kota Batu, Kota Malang, DKI Jakarta, Kota Bandung, Manado, Banten, dan daerah-daerah lainnya juga meliburkan kegiatan sekolah selama 14 hari.

Kebijakan serupa juga ditetapkan di lingkungan pondok pesantren (ponpes) yang banyak berisikan santri dan santriwati dari berbagai daerah.

Contohnya seperti yang dilakukan Pondok Modern Darussalam Gontor yang mengeluarkan maklumat berisikan 10 poin untuk antisipasi persebaran virus Corona atau Covid-19.

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka melindungi santri, guru Kulliyatu-l-Mu’allimin Al-Islamiyah (KMI), serta Keluarga Besar Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) dari risiko penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19) di lingkungan PMDG, dengan ini Pimpinan Pondok menyampaikan maklumat sebagai berikut:

  1. Melarang kunjungan wali santri dan tamu sampai batas waktu yang tidak ditentukan.
  2. Jika terpaksa menerima tamu, maka harus diadakan pengecekan suhu dengan thermometer gun, serta sterilisasi ringan dengan hand sanitizer atau desinfektan.
  3. Melarang penerimaan paket dalam bentuk apapun dari wali santri. Apabila terpaksa menerima, maka perlu disterilkan dengan desinfektan.
  4. Melakukan penjagaan di pintu masuk pondok selama 24 jam.
  5. Menyediakan dan mendistribusikan:
    1. Desinfektan, hand sanitizer, serta thermometer gun di tempat-tempat yang dianggap perlu, dan
    2. Masker bagi yang sakit.
  6. Melarang santri dan guru untuk melakukan perjalanan ke luar pondok.
  7. Mengintensifkan pengawasan terhadap kondisi santri, guru, karyawan yang sakit dengan melibatkan tenaga kesehatan pondok yang ada.
  8. Menghindari kontak fisik langsung (salaman, berpelukan, cium tangan, kegiatan massal, dsb).
  9. Meningkatkan kebersihan dengan menjaga wudlu dan mencuci tangan dengan sabun.
  10. Membaca do’a terhindar dari penyakit menular sebagai bentuk ikhtiar kita agar terhindar dari penyakit ini.

Demikian maklumat ini disampaikan, agar menjadi maklum adanya.

Wassalamu’alaikum, Wr.Wb.

Gontor, 20 Rajab 1441/15 Maret 2020

Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor

K.H. Hasan Abdullah Sahal

Koperasi Merah Putih: Senjata Melawan Penimbunan dan Rentenir

August 27, 2026

Pemerintah Arahkan Koperasi Merah Putih Jadi Jalur Baru Cegah Kebocoran Subsidi

August 27, 2026

Koperasi Merah Putih: Senjata Melawan Penimbunan dan Rentenir

By Kata IndonesiaAugust 27, 20260

Koperasi Merah Putih: Senjata Melawan Penimbunan dan Rentenir Oleh : Gavin Asadit Pemerintah terus memperkuat…

Pemerintah Arahkan Koperasi Merah Putih Jadi Jalur Baru Cegah Kebocoran Subsidi

By Kata IndonesiaAugust 27, 20260

Pemerintah Arahkan Koperasi Merah Putih Jadi Jalur Baru Cegah Kebocoran Subsidi Jakarta – Pemerintah terus…

Pemerintah Pangkas Rantai Distribusi Subsidi lewat Koperasi Merah Putih

By Kata IndonesiaAugust 27, 20260

Pemerintah Pangkas Rantai Distribusi Subsidi lewat Koperasi Merah Putih INDRAMAYU — Pemerintah terus mematangkan pembangunan…

Komitmen Jaga Kualitas, Pemerintah Terima Kritik terhadap MBG

By Kata IndonesiaAugust 27, 20260

Komitmen Jaga Kualitas, Pemerintah Terima Kritik terhadap MBG Oleh : Irfan Aditya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan prioritas pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kecukupan gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam membangun generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Dengan cakupan penerima manfaat yang terus bertambah di berbagai daerah, pemerintah menyadari bahwa pelaksanaan program berskala nasional ini harus diiringi dengan standar kualitas yang tinggi. Oleh karena itu, berbagai kritik dan masukan dari masyarakat dipandang sebagai bagian penting dalam proses penyempurnaan kebijakan agar manfaat MBG dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh penerima. Dalam setiap kebijakan publik, kritik merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang perlu diapresiasi. Pemerintah memahami bahwa keberhasilan sebuah program tidak hanya bergantung pada perencanaan yang baik, tetapi juga pada kemampuan melakukan evaluasi secara berkelanjutan. Masukan mengenai kualitas makanan, ketepatan distribusi, kebersihan dapur, maupun pelayanan di lapangan menjadi indikator penting untuk memperbaiki sistem yang sudah berjalan. Pendekatan yang terbuka terhadap kritik menunjukkan bahwa pemerintah mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pembangunan kualitas manusia sebagai prioritas utama pemerintahan. Melalui Program Makan Bergizi Gratis, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap anak Indonesia memperoleh akses terhadap makanan yang sehat, aman, dan bergizi. Dalam berbagai kesempatan, Presiden menegaskan bahwa pelaksanaan program harus terus dievaluasi agar kualitas layanan tetap terjaga sekaligus mampu menjawab berbagai tantangan yang muncul selama implementasi. Komitmen pemerintah dalam menerima kritik juga tercermin dari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Dalam berbagai kesempatan, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai masukan masyarakat terkait pelaksanaan MBG. Menurutnya, evaluasi merupakan bagian dari proses memperkuat tata kelola program sehingga seluruh rantai penyediaan pangan, mulai dari pengadaan bahan baku hingga penyajian makanan, dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan. Pihaknya menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar kualitas pelayanan tetap menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan pelaksanaan program. Pandangan senada disampaikan oleh Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, yang menilai pengawasan terhadap Program Makan Bergizi Gratis harus terus diperkuat seiring meningkatnya jumlah penerima manfaat. Menurutnya, DPR RI mendukung penuh keberlanjutan program tersebut, namun pelaksanaannya harus disertai pengawasan yang ketat agar setiap makanan yang diterima masyarakat benar-benar memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan. Pihaknya juga menekankan bahwa kritik dari masyarakat hendaknya dijadikan bahan evaluasi bersama sehingga pemerintah dapat melakukan perbaikan secara cepat dan tepat tanpa mengurangi tujuan utama program.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.