Koperasi Merah Putih Bantu Subsidi Lebih Tepat Sasaran
Jakarta – Mantan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tengah memperkuat pengawasan dan penyaluran barang bersubsidi melalui Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih).
Skema tersebut diharapkan dapat menekan kebocoran subsidi sekaligus memastikan bantuan pemerintah diterima masyarakat yang benar-benar berhak.
Purbaya mengatakan pemerintah telah membentuk satuan tugas (Satgas) gabungan bersama BPI Danantara dan Kementerian Koperasi untuk mengawasi pelaksanaan program Kopdes Merah Putih. Tim tersebut akan memastikan distribusi barang subsidi dilakukan melalui koperasi di tingkat desa.
“Tidak ada lagi tukang kumpul barang subsidi itu. Jadi semuanya lewat Kopdes. Dengan itu aja kalau dipastikan berjalan benar Kopdesnya sudah pasti untuk hidup. Jadi kita sudah agak bentuk tim gabungan kami, Danantara, dengan Kementerian Koperasi untuk memastikan itu yang terjadi,” katanya.
Menurut Purbaya, perubahan jalur distribusi tersebut berpotensi memberikan dampak positif terhadap efisiensi anggaran negara. Selama ini, sebagian barang subsidi dinilai masih mengalami kebocoran karena dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Jadi saya akan ekspek penghematan yang signifikan dari barang-barang subsidi, yang sebelumnya banyak bocor dimanfaatkan orang,” lanjutnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Dony Oskaria juga menyampaikan bahwa Kopdes Merah Putih memiliki potensi besar untuk membantu pemerintah mengurangi subsidi yang tidak tepat sasaran.
Potensi penghematan tersebut bahkan diperkirakan mencapai Rp150 triliun per tahun apabila penyaluran didukung basis data penerima yang terintegrasi.
“Teman-teman bisa bayangkan nanti paling tidak kita bisa menghemat subsidi kita yang tidak tepat sasaran sekitar Rp150 triliun setahun. Jadi mesti dilihat dampaknya,” ujar Dony.
Dony menjelaskan pemerintah sedang menyiapkan sistem daring bersama Kementerian Koperasi untuk membangun single data penerima subsidi. Integrasi data tersebut diperlukan agar pemerintah dapat mengetahui masyarakat yang berhak menerima subsidi dan mengurangi potensi kebocoran.
“Kami menargetkan kalau ini sudah terjadi nanti, ada single data-nya, kebocoran subsidi itu akan berkurang,” kata Dony.
Integrasi data penerima dengan jaringan koperasi di desa diharapkan membuat subsidi lebih tepat sasaran, mengurangi kebocoran, serta memastikan manfaat anggaran negara benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan.
Kopdes Merah Putih juga diproyeksikan menjadi jaringan distribusi yang menjangkau masyarakat hingga tingkat desa.
“Ini mesti memahami fungsi daripada Kopdes ini. Kopdes ini menjadi channel distribution. Jadi di mana pun lokasinya, karena coverage-nya adalah desa,” jelasnya.
[w.R]
