Menjadi Oposisi Konstruktif Tanpa Hoax Demi Kemajuan Bangsa Indonesia

Oleh : Natsir Akbar (Mahasiswa Komunikasi Politik Universitas Diponegoro)

Partai politik pendukung pemerintah dipastikan akan mendominasi kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia periode 2019-2024. Meski demikian, partai politik di luar koalisi pemerintah mesti menjadi oposisi , seperti yang disampaikan Jokowi pada pidato kemengannya di Sentul Jaaa Barat bahwa menjadi oposisi juga sebuah tugas mulia sepanjang dilakukan secara baik tanpa dendam.dan tanpa kebencian, karena yang terpenting adalah menjaga persatuan sebab bangsa inimmembutuhkan kebersamaan dalam membangun.

Berdasarkan data rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) meraih suara paling banyak yakni 19,38 persen atau 27.053.961 suara.
Kemudian, disusul Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), 12,57 persen atau 17.594.839 . Dari 16 partai yang menjadi peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, terdapat sembilan partai yang lolos ambang batas parlemen (4 persen).

Seharusnya parpol di luar pemerintah juga dapat menjadi oposisi yang konstruktif. “Oposisi yang menjadi penyeimbang pemerintah dengan memberi kritik demi membangun bangsa, bukan dibangun atas dasar hoax dan kebencian yang bertujuan untuk menjatuhkan karena seburuk apa pun kinerja pemerintah, itu adalah pilihan rakyat selama lima tahun mendatang, dan.pemerintah.memnag.mebutuhkan kritik tapi yang konstruktif.

Konsep oposisi konstruktif sebagai sebuah konskwensi berdemokrasi iharus ditujukan sebagai bentuk perjuangan untuk kepentingan masyarakat umum. oposisi konstruktif berfungsi untuk menciptakan keseimbangan yang sehat sesungguhnya.

Konsep oposisi konstruktif saat melakukan kritik kepada pemerintah jika kebijakan pemerintah dinilai menciderai kepentingan rakyat. Kelompok oposisi ini juga tetap mampu melihat sisi positif yang telah dicapai oleh pemerintah sehingga rakyat dapat menilai pemerintahan secara seimbang. Disinilah peran media menjadi penting dalam mengawal opini opini oposisii agar mencegah sumber hoax dan meliterasi masayarakat guna memberi bekal krpada masyarakat untuk menilai bahkan memberi sikap pada kontestasi politik selanjutnya.

Kelompok oposisi konstruktif harus membuang jauh- jauh niat untuk menggulingkan kekuasaan yang ada untuk digantikan dengan kekuasaan tertentu melalui berbagai upaya yang melanggar hukum dan etika dengan membangun narasi narasi yang berbasis hoax karena dapat membahayakan rasa.persatuan bangsa. Maka demi persatuan dan kemajuan bangsa, gerakan oposisi haruslah konstruktif dan tanpa hoaks dengan tetap menjaga Harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Satgas Terpadu Gempa NTT Pastikan Setiap Pengungsi Mendapat Perlindungan

By 0

Satgas Terpadu Gempa NTT Pastikan Setiap Pengungsi Mendapat Perlindungan  Oleh: Samhaji Syukur Musibah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang kawasan Kepulauan Flores, Nusa Tenggara Timur, menjadi ujian ketangguhan nasional sekaligus momentum pembuktian nyata atas keberhadiran negara dalam mengayomi seluruh lapisan masyarakat terdampak. Didasari kesadaran mendalam akan besarnya skala dampak sosial dan kerusakan fisik di lapangan, langkah proaktif pemerintah pusat bersama jajaran pemerintah daerah dalam memetakan serta merespons situasi krisis secara terstruktur layak mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya. Kehadiran negara bukan sekadar simbol penanganan krisis formalitas, melainkan wujud pelaksanaan mandat konstitusional untuk melindungi keselamatan setiap jiwa warga negara. Pembentukan Satuan Tugas Terpadu Penanganan Pascabencana Gempa NTT yang diinisiasi oleh pemerintah pusat menjadi konsolidasi instrumen kekuasaan publik yang krusial agar tidak ada satu pun warga terdampak yang terabaikan dalam fase tanggap darurat ini. Keputusan taktis yang diambil oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno dalam merespons cepat dinamika pascagempa mencerminkan tata kelola krisis yang terukur, inklusif, dan berorientasi pada keselamatan publik. Pembentukan satuan tugas khusus pascagempa dipusatkan untuk menjangkau titik-titik pengungsian mandiri yang tersebar di wilayah perbukitan maupun pemukiman terpencil. Menko PMK Pratikno menjelaskan bahwa percepatan pendataan pengungsi mandiri merupakan fondasi utama agar pemenuhan kebutuhan logistik, obat-obatan, dan sarana tempat tinggal sementara dapat terdistribusi secara konsisten dan adil. Konsolidasi lintas sektor yang menyatukan peran pemerintah daerah, jajaran TNI, Polri, BPBD, hingga tingkatan kecamatan dan desa membuktikan bahwa sekat-sekat administratif tidak boleh membatasi penyaluran bantuan kemanusiaan pada saat-saat paling kritis. Langkah penanganan yang sigap di tingkat pusat menemukan titik tumpu yang kuat melalui kesiapan instansi teknis penanggulangan bencana di daerah. Kepala BPBD Nusa Tenggara Timur Mahadin Sibarani mengonfirmasi bahwa rincian dampak fisik, termasuk kerugian pada ribuan unit rumah warga serta ratusan fasilitas umum dan infrastruktur sosial, terus diverifikasi dalam basis data yang terintegrasi. Pendataan komprehensif ini menjadi landasan strategis bagi pembentukan satgas daerah untuk memperkuat komando lokal. Dengan komando operasional yang solid di tingkat tapak, berbagai tantangan teknis dalam menjangkau posko penampungan yang sulit diakses dapat diselesaikan secara efektif melalui kolaborasi intensif bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan. Penguatan kelembagaan penanganan krisis ini juga selaras dengan komitmen pengawasan ketat yang dijalankan oleh pimpinan legislatif. Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menekankan bahwa peninjauan langsung di lapangan serta sinergi lintas lembaga merupakan kunci utama untuk memastikan efisiensi penyaluran pasokan logistik, fasilitas kesehatan, dan hunian sementara bagi warga terdampak. Pengawasan melekat dari parlemen memastikan bahwa setiap kebijakan tanggap darurat yang digulirkan eksekutif berjalan secara transparan, akuntabel, dan berfokus penuh pada pemulihan fisik maupun trauma psikologis masyarakat. Kehadiran pimpinan DPR bersama pejabat kementerian di titik bencana menegaskan jaminan bahwa seluruh fungsi pemerintahan bekerja sinergis demi mengembalikan rasa aman publik. Dukungan taktis legislatif semakin konkret dengan adanya kesiapan akselerasi prosedur penganggaran bencana di tingkat parlemen. Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi menegaskan kesiapan DPR untuk mempercepat proses persetujuan alokasi maupun alih fungsi anggaran pemerintah apabila kebutuhan penanganan bencana di lapangan meningkat. Fleksibilitas serta kemudahan prosedur persetujuan anggaran di DPR menjamin bahwa seluruh tahapan tanggap darurat hingga rehabilitasi tidak akan terkendala oleh hambatan administratif. Komitmen ini menunjukkan betapa harmonisnya relasi kerja antara pemerintah dan DPR dalam mengutamakan keselamatan rakyat di atas segala kerumitan birokrasi anggaran. Pengawasan taktis terhadap efektivitas penanganan bencana di kawasan terdampak juga dikawal oleh pimpinan dewan lainnya melalui peninjauan lapangan yang mendalam. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan pentingnya laporan kondisi riil dan langkah taktis yang diambil selama masa tanggap darurat untuk menjamin kepastian pelayanan pengungsi di berbagai wilayah, termasuk Kabupaten Manggarai dan daerah sekitarnya. Cucun menyampaikan bahwa masukan konkret dari pemerintah daerah serta instansi terkait akan menjadi acuan utama dalam menetapkan kebijakan pemulihan jangka pendek dan menengah. Pendekatan ini memastikan bahwa penanganan dampak gempa bumi dilakukan secara merata tanpa mengesampingkan kabupaten yang membutuhkan intervensi khusus.…

All Rights Reserved © 2025