Oleh : Yusak Caesar (Penulis adalah pengamat sosial politik)
Gubernur Papua Lukas Enembe menyayangkan bahwa presiden tidak tegas dan belum dapat mengobati hati masyarakat Papua yang sedang terluka. Ia mengatakan bahwa presiden harus menangkap orang – orang yang menjadi pelaku pada tindakan rasisme, bahkan rasisme juga terjadi terhadp pemain sepak bola.
Apabla tidak ada jaminan keamanan dan keadilan, Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat pun sudah memiliki opsi untuk memulangkan seluruh mahasiswa yang tengah berkuliah di luar Papua.
Dewan adat Papua mengatakan bahwa selama ini pemerintah dan aparat telah menggunakan cara diskriminatif dalam tugasnya terhadap warga negaranya.
Dirinya juga berharap agar Presiden Jokowi mengambil langkah tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Pemerintah sudah seharusnya membuka diri untuk melakukan dialog dengan rakyat Papua.
Sementara itu Wakil Bupati Jayawijaya Marhin Yogobi mengatakan bahwa aparat penegak hukum harus menangkap serta memproses pengucap rasisme agar kejadian serupa tidak terulang.
Dirinya juga mengatakan bahwa rasisme dan persekusi tidak boleh ada di Indonesia yang terdiri dari beraneka suku dan ras.
Lenis Kogoya yang merupakan staf khusus Presiden untuk Papua, menyampaikan pesan Presiden Jokowi agar permasalahan yang terjadi yang melibatkan mahasiswa Papua dengan sejumlah ormas di Surabaya, dapat diselesaikan dengan baik dengan cara saling memaafkan satu sama lain.
Lenis yang juga merupakan ketua Masyarakat Adat Tanah Papua, menegaskan bahwa permasalahan yang menimbulkan aksi massa di Papua dan Papua Barat diharapkan tidak lagi dibesar – besarkan, terutama oleh pihak yang menghendaki masalah ini tidak segera selesai.
Pihaknya juga mengajak semua pihak untuk tutur serta berpikir akan strategi pembangunan Papua yang berdampak bagi masyarakat Papua.
Oleh karena itu, Presiden Jokowi mengatakan bahwa dirinya akan mengundang para tokoh dari Papua, mulai dari tokoh adat, masyarakat, hingga tokoh agama dari Papua dan Papua Barat ke Istana pekan depan.
Mantan Walikota Surakarta tersebut mengaku ingin membicarakan masalah percepatan kesejahteraan di Tanah Papua.
Dirinya juga mengaku mengikuti perkembangan situasi di tanah Papua. Selain itu Presiden yang terpilih kembali pada Pilpres 2019 juga menyatakan bahwa situasi di sejumlah wilayah Papua dan Papua Barat sudah berjalan normal kembali.
Menurutnya, Kapolri Jendral (Pol) Tito Karnavan, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto serta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto juga telah mengunjungi Papua.
Ia juga mengatakan bahwa permintaan maaf sudah dilakukan, hal tersebut tentu menunjukkan kebesaran hati kita bersama untuk saling menghormati dan menghargai sebagai saudara sebangsa dan setanah air.
Di sisi lain, Joko Widodo juga telah memberikan mandat kepada Kapolri Tito Karnavian untuk menindak secara hukum tindakan diskriminasi ras dan etnis yang dilakukan kelompok masyarakat.
Sementara itu, aksi unjuk rasa di Papua yang berdampak pada blokade jalan dan pembakaran gedung DPRD juga menuntut agar Presiden Joko Widodo datang langsung ke Papua dan meminta maaf atas dugaan ujaran dan tindakan rasisme terhadap mahasiswa Papua yang berada di Surabaya.
Para peserta aksi massa juga mentuntut Presiden Jokowi untuk secara langsung mengklarifikasi insiden yang terjadi di Surabaya tersebut, meskipun para pejabat Jawa Timur telah meminta maaf.
Menanggapi hal tersebut, ternyata Presiden Joko Widodo dikabarkan akan kembali berkunjung ke Provinsi Papua dalam waktu dekat.
Hal tersebut juga diamini oleh Lenis Kogoya yang mengatakan bahwa rencana kunjungan tersebut berkaitan dengan dugaan persekusi dan rasisme terhadap mahasiswa Papua yang berujung pada kerusuhan di Manokwari, Papua Barat.
Lenis mengatakan, bahwa dalam lawatannya ke Papua nanti Presiden Jokowi akan menampun aspirasi dan masukan dari masyarakat Papua dan Papua Barat.
Aspirasi tersebut tidak hanya yang berkaitan dengan rasisme dan dugaan persekusi terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan kerusuhan di Manokwari. Jokowi juga akan mendengarkan aspirasi masyarakat Papua terkait dengan pemerintahan periode 2019 – 2024.
Kita patut bersyukur memiliki Presiden Jokowi yang senantiasa cepat berpikir dan bertindak untuk mengatasi masalah agar tidak meluas ke daerah lainnya.
Untuk itu tidak benar jika Presiden Jokowi tidak tegas apalagi terkesan mengabaikan pembangunan yang ada di Papua.
