• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Opini»Mendukung Percepatan Pemindahan Ibu Kota Baru

Mendukung Percepatan Pemindahan Ibu Kota Baru

  • Kata Indonesia
  • - Monday, 17 February 2020

Oleh: Ismail

Pemerintah terus mengakselerasi rencana pemindahan Ibu Kota Negara. Selain dampak positif yang bakal diciptakan, percepatan pemindahan Ibu Kota Negara ini merupakan langkah utama untuk mewujudkan kemajuan nasional.

Wacana pembangunan ibu kota baru di provinsi Kalimantan tengah menuai banyak dukungan. Rakyat semakin sadar akan upaya ini sebagai bentuk ikhtiar untuk memajukan Indonesia. Tak dipungkiri, Jakarta yang notabene telah ratusan tahun menjadi ibu kota negara ini sudah kelebihan “muatan”. Muatan yang overload ini menyebabkan sejumlah masalah yang cukup kompleks. Seperti, kesenjangan sosial, tingkat pengangguran tinggi sementara arus urbanisasi kian meningkat. Hal ini dipengaruhi adanya sugesti yang menyebutkan jika Jakarta mampu merubah nasib seseorang.

Padahal seperti yang kita ketahui, lapangan pekerjaan ini membutuhkan SDM atau skill agar mampu berkompetensi. Masalah lain yang timbul ialah anggapan Jawasentris yang juga menimbulkan efek iri bagi provinsi lainnya. Jika Ibukota dipindahkan, harapannya akan mampu memeratakan pembangunan nasional.
Sebelumnya, dukungan percepatan pembangunan dikemukakan oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta menuju wilayah dua Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara beserta Penajam Paser Utara.
Pihak jasa marga menuturkan jika salah satu jalan tol yang dikelola oleh anak usaha Jasa Marga, Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, akan melewati Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara yang hingga awal September tahun 2019 ini hampir rampung 100 persen.

Sementara itu, dalam kunjungannya, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danang Parikesit menyatakan bahwa jalan tol ini akan dapat segera digunakan sekitar akhir Oktober tahun 2019.
Dirinya mengklaim hingga kini progres konstruksi seluruhnya telah mencapai 97 persen. Pihaknya optimistis untuk Seksi II hingga Seksi IV Palaran akan mampu dioperasikan secara fungsional akhir Oktober ini. Sementara itu, Seksi V dan I yang merupakan dukungan konstruksi Pemerintah masih ada beberapa pekerjaan yang mesti dikejar dan ditargetkan beroperasi pada akhir tahun 2019.
Jalan tol dengan total investasi sebesar Rp9,9triliun ini merupakan salah satu mega Proyek Strategis Nasional (PSN), dimana dari total lima seksi jalan tol, Pemerintah telah memberikan dukungan konstruksi di Seksi V dan Seksi I dengan total panjang hingga 33,115 Km yang bertujuan guna meningkatkan kelayakan finansial ruas tol tersebut.

Sementara itu, khusus untuk Seksi II hingga seksi IV ditengarai sepanjang 66,235 Km, pembangunannya dilaporkan menggunakan dana dari Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yaitu PT Jasamarga Balikpapan Samarinda (JBS).
Di lain pihak, Direktur Utama Jasa Marga Desi Arryani yang juga mendampingi Danang, menyoroti percepatan penyelesaian Jalan Tol Balikpapan-Samarinda mengingat jalan tol perdana di Pulau Kalimantan ini dipastikan menjadi cikal bakal pembangunan infrastruktur lainnya guna mengembangkan suatu kawasan ekonomi terpadu.

Desi menerangkan jika tol ini terintegrasi langsung dengan Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Sepinggan, kira-kira 11 Km dari Balikpapan. Ia menambahkan, dapat diproyeksikan juga jalan tol ini akan mendapatkan bangkitan lalu lintas karena nantinya akan berperan sebagai penghubung ibu kota negara dengan dua daerah utama lainnya, yakni Balikpapan serta Samarinda.
Dukungan serupa datang dari Direktur Utama PT JBS STH Saragi. Yang dengan optimis menyatakan akan bisa memenuhi target jumlah kendaraan yang melintasi Jalan Tol Balikpapan-Samarinda per harinya.

Diharapkan selesainya pengerjaan Jalan tol Balikpapan-Samarinda ini dapat menjadi sarana dasar pengembangan ibu kota negara baru, serta mampu mendukung percepatan distribusi barang serta jasa di antara dua kota tersebut. Yakni, dapat meringkas waktu hingga 75 persen. Yang mana sebelumnya perjalanan non jalan tol mencapai 3 hingga 4 jam.
Percepatan pembangunan ini dinilai banyak pihak sebagai wujud nyata realisasi pemindahan ibu kota yang baru. Terlebih kesempatan pemerataan Pembangunan, seperti di wilayah paling depan perbatasan, wilayah tertinggal, maupun wilayah paling luar Kalimantan Timur akan semakin terbuka lebar. Termasuk juga dalam hal pembangunan SDM yang mana nantinya lebih unggul, kemajuan ekonomi, meningkatnya iklim Investasi serta sejumlah sektor pemerataan lainnya yang membutuhkan pengembangan. Dengan demikian mari kita dukung penuh upaya pemerintah dalam proses percepatan ini, sehingga babak dimulainya Indonesia yang baru akan segera ditapaki

Kabinet Bayangan Dinilai Bermasalah, Tak Punya Basis Konstituen Jelas

August 6, 2026

PB JATMA ASWAJA Gelar Doa Keselamatan Bangsa, Zikir Kebangsaan dan Haul Pendiri NKRI di Masjid Istiqlal

August 6, 2026

Kabinet Bayangan Dinilai Bermasalah, Tak Punya Basis Konstituen Jelas

By Kata IndonesiaAugust 6, 20260

Kabinet Bayangan Dinilai Bermasalah, Tak Punya Basis Konstituen Jelas Jakarta – Wacana pembentukan kabinet bayangan…

PB JATMA ASWAJA Gelar Doa Keselamatan Bangsa, Zikir Kebangsaan dan Haul Pendiri NKRI di Masjid Istiqlal

By Kata IndonesiaAugust 6, 20260

Pengurus Besar Jamiyah Ahlith Thariqah Al Mutabaroh Ahlussunnah Wal Jamaah (PB JATMA ASWAJA) kembali menggelar…

Kabinet Bayangan Perlu Hindari Kegaduhan Politik yang Merugikan Publik

By Kata IndonesiaAugust 6, 20260

Kabinet Bayangan Perlu Hindari Kegaduhan Politik yang Merugikan Publik Jakarta – Wacana pembentukan kabinet bayangan…

Algoritma Mengejar Atensi, Jurnalisme Menjaga Akurasi dan Akal Sehat Publik 

By Kata IndonesiaAugust 6, 20260

Algoritma Mengejar Atensi, Jurnalisme Menjaga Akurasi dan Akal Sehat Publik  Oleh: Ratna Komala Gelombang transformasi digital telah mengubah cara masyarakat memperoleh, mengonsumsi, dan menyebarkan informasi. Kehadiran platform digital dengan algoritma yang dirancang untuk memaksimalkan atensi telah menciptakan ekosistem informasi yang bergerak sangat cepat, tetapi tidak selalu mengutamakan akurasi. Konten yang memancing emosi sering kali memperoleh jangkauan lebih luas dibandingkan informasi yang telah melalui proses verifikasi. Dalam situasi demikian, jurnalisme berkualitas menjadi semakin penting sebagai penopang ruang publik yang sehat, menjaga nalar masyarakat agar tetap berpijak pada fakta di tengah derasnya arus disinformasi. Peran pers tidak lagi terbatas sebagai penyampai berita, melainkan menjadi institusi yang menjaga kualitas demokrasi melalui penyajian informasi yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Jurnalisme yang profesional berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan sekaligus penghubung antara pemerintah dan masyarakat melalui informasi yang akurat. Namun, tantangan yang dihadapi industri media semakin kompleks akibat dominasi algoritma platform digital global yang mengubah pola distribusi informasi sekaligus memengaruhi model bisnis media. Ketimpangan tersebut menuntut hadirnya kebijakan yang mampu menciptakan ekosistem digital yang lebih adil bagi seluruh pelaku industri pers. Dalam konteks itu, langkah pemerintah menghadirkan regulasi mengenai tanggung jawab platform digital menjadi bagian penting dari upaya memperkuat keberlanjutan jurnalisme nasional. Kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi inovasi teknologi, melainkan membangun keseimbangan antara perkembangan platform digital dan keberlangsungan media yang menghasilkan karya jurnalistik berkualitas. Ruang digital yang sehat membutuhkan mekanisme yang memastikan informasi yang diproduksi melalui proses jurnalistik memperoleh posisi yang layak di tengah banjir konten yang beredar tanpa proses verifikasi. Dengan demikian, kepentingan publik tetap menjadi orientasi utama dalam tata kelola informasi nasional. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Marsda TNI Eko Dono Indarto, menegaskan bahwa Kemenko Polkam memiliki peran strategis dalam mengawal penyusunan Peraturan Presiden mengenai tanggung jawab platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas. Menurut Eko Dono Indarto, pembentukan Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB) merupakan langkah konkret untuk memperkuat ekosistem informasi yang sehat, menjaga kualitas pers nasional, sekaligus memperkokoh stabilitas keamanan di ruang digital. Kehadiran pedoman pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 menjadi tonggak penting dalam memastikan implementasi kebijakan tersebut berjalan secara terukur. Komitmen pemerintah tersebut menunjukkan bahwa penguatan jurnalisme dipandang sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan informasi nasional. Lebih jauh, lahirnya pedoman pelaksanaan kewajiban platform digital memberikan kepastian mengenai tanggung jawab setiap pemangku kepentingan dalam membangun ruang digital yang lebih sehat. Selama ini, perusahaan platform memperoleh manfaat ekonomi yang besar dari distribusi konten jurnalistik, sementara media menghadapi tekanan finansial yang semakin berat akibat perubahan pola konsumsi informasi. Ketimpangan tersebut berpotensi melemahkan kualitas jurnalisme apabila tidak diimbangi dengan tata kelola yang lebih berkeadilan. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah menjadi instrumen penting untuk menciptakan hubungan yang lebih seimbang antara inovasi digital dan keberlanjutan industri pers. Di sisi lain, perkembangan kecerdasan buatan telah menghadirkan tantangan baru terhadap kredibilitas informasi. Teknologi AI memungkinkan produksi konten dalam jumlah besar dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi tidak seluruhnya dibangun di atas prinsip verifikasi dan etika jurnalistik. Kondisi ini meningkatkan risiko penyebaran informasi yang menyesatkan, manipulasi visual, hingga lahirnya narasi yang sulit dibedakan dari fakta. Akibatnya, kemampuan masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar semakin bergantung pada keberadaan media yang menjunjung tinggi profesionalisme.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.