Mendukung Penguatan Diplomasi Ekonomi

 

Oleh : Reza Pahlevi

Penguatan Diplomasi Ekonomi merupakan salah satu strategi perdagangan internasional, hal ini berperan dalam menyelenggarakan aktifitas untuk mendukung Diplomasi Ekonomi. Kementerian Luar Negeri berinteraksi dengan berbagai kementerian dan lembaga dengan semangat Indonesia Incorporater.
Kementerian Luar Negeri berkoordinasi dengan kementerian perdagangan untuk ekspor, dan BKPM untuk investasi. Kolaborasi juga dijalin dengan BUMN yang ingin membuka unit usahanya di negara akreditasi.
Hingga kini, Indonesia masih menghadapi Pandemi Covid-19 yang menjadin tantangan tersendiri dalam perekonomian global. Covid-19 telah meluluhlantakan perekonomian dunia akibat terjadinya penawaran dan permintaan atas barang dan jasa di seluruh dunia mengalami penurunan dan perlambatan. Salah satu prioritas diplomasi RI pada tahun 2021 adalah pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19 yang tengah terjadi di dunia. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, kontribusi Indonesia dituangkan dalam diplomasi yang antisipatif, adaptif dan cekatan.
Dalam kesempatan pernyataan pers, Retno berujar sepanjang tahun 2020 selama pandemi, Indonesia mendukung beberapa upaya pengelolaan dampak ekonomi. Tahun ini, kita mendukung pembangunan berkelanjutan dengan beberapa prioritas. Retno merinci, pertama prioritas pemulihan ekonomi dilakukan dengan mendorong implementasi kesepakatan ASEAN Travel Corridor Arrangement (TCA), penggunaan APEC Travel Card dan kesepakatan TCA lainnya. Selain itu, RI juga akan mendorong perluasan inbound investment ke Indonesia.
Dalam hal pemulihan ekonomi pula, tahun ini RI berupaya memperluas pasar dan integritas ekonomi kawasan di antaranya melalui ratifikasi dan implementasi Indonesia-Korsel Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), Implementasi Indonesia-Australia CEPA, finalisasi Indonesia-Uni Eropa CEPA dan Indonesia-Urki CEPA.
Selain itu, harus dimulai perundingan perjanjian perdagangan bebas (FTA) dengan Serbia, kawasan Mercosur dan Caricom, penuntasan negosiasi PTA dengan Mauritus, Fiji dan Papua Nugini, FTA Indonesia dengan Eurasian Economic Union, serta pembuatan Limited Trade Deal dengan Amerika Serikat (AS).
Prioritas pemulihan ekonomi selanjutnya adalah mendukung upaya pemerintah membangun hilirisasi industri nasional yang memiliki nilai tambah, salah satunya industri baterai lithium. Rangkaian kerja sama dengan World Economic Forum juga perlu dilanjutkan dalam investasi dan kerja sama di industri spesifik yang melibatkan pemimpin bisnis global terkait.
Pada tahun ini, Menlu Retno juga akan mendorong keaktifan Indonesia dalam Troika G-20 di bawah kepemimpinan Italia, mengingat Indonesia akan menjabat Presiden G-20 tahun 2022. Tahun ini pula, RI akan memperkuat kerja sama ekonomi digital dan ekonomi kreatif, terutama untuk UMKM dengan tema “inclusively Creative: A Global Recovery”. Retno berujar bahwa Indonesia juga akan memperkuat upaya diplomasi dalam menghadapi berbagai hambatan perdagangan termasuk kampanye negatif terhadap komoditas unggulan Indonesia dengan utamanya sawit.
Di sisi lain, RI juga mendorong penyetaraan standar berkelanjutan bagi seluruh minyak nabati, baik bilateral, regional maupun multilateral. Hal ini dilakukan dengan pendekatan holistik, non diskriminatif, adil dan dalam konteks pencapaian SGGs. Pada prioritas diplomasi sektor kesehatan, yakni membangun kemandirian dan ketahanan kesehatan nasional. Prioritasnya antara lain, pertama, realisasi komitmen vaksin baik melalui kerjasama bilateral maupun multilateral, kedua penguatan kerjasama membangun industri kesehatan nasional, industri bahan baku obat farmasi maupun alat kesehatan.
Ketiga, penguatan kerjasama pengembangan riset dan transfer teknologi dan SDM di bidang kesehatan. Keempat, penguatan sistem dan mekanisme kerja kesiapsiagaan dalam menghadapi pandemi yang akan datang baik di tingkat nasional kawasan dan global. Prioritas di sektor ekonomi ialah mendukung pemulihan ekonomi dan pembangunan hijau serta pembangunan berkelanjutan dengan beberapa prioritas. Antara lain mendorong implementasi kesepakatan ASEAN TCA penggunaan APEC travel card, dan kesepakatan TCA lainnya.
Selain itu, juga mendorong perluasan inbound investment ke Indonesia, perluasan akses pasar dan integrasi ekonomi kawasan melalui ratifikasi dan implementasi Indonesia Korea Comprehensive Economic Partership Agreement (CEPA), implementasi Indonesia Australia CEPA, Implementasi Indonesia-Australia (CEPA), Finalisasi Indonesia-European Union (IEU CEPA) dan Indonesia-Turkey CEPA. Tak hanya itu, adapula dimulainya perundingan PTA/FTA (Free Trade Agreement) dengan Serbia, kawasan Mercosur dan Caricom. Sektor ekonomi merupakan salah satu yang terdampak akibat pandemi, sehingga upaya diplomasi ekonomi tentu diperlukan demi memperkuat ekonomi Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Danantara: Membangun Kepercayaan lewat Pengawasan, Regulasi, dan Restrukturisasi

By 0

Danantara: Membangun Kepercayaan lewat Pengawasan, Regulasi, dan Restrukturisasi   Oleh : Abdul Razak Transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah memasuki babak baru melalui langkah strategis yang dijalankan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Tidak sekadar mengejar efisiensi bisnis, agenda restrukturisasi yang sedang berlangsung diarahkan untuk membangun tata kelola perusahaan negara yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel. Keberhasilan transformasi tersebut pada akhirnya tidak hanya diukur dari peningkatan laba, melainkan juga dari tumbuhnya kepercayaan publik terhadap pengelolaan aset negara. Kepercayaan merupakan modal utama bagi setiap institusi yang mengelola kekayaan negara dalam jumlah besar. Oleh karena itu, langkah pemerintah melibatkan berbagai lembaga pengawas dalam proses streamlining atau penyehatan BUMN menjadi sinyal kuat bahwa reformasi dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian serta kepatuhan terhadap hukum. Pemerintah membentuk Tim Pengawalan Streamlining BUMN yang melibatkan Kejaksaan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Kementerian Hukum. Kolaborasi lintas lembaga tersebut menunjukkan bahwa restrukturisasi BUMN tidak hanya berorientasi pada efisiensi korporasi, tetapi juga memastikan seluruh proses berlangsung secara transparan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Reda Manthovani, menegaskan bahwa keterlibatan berbagai institusi negara merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menghasilkan BUMN yang sehat, kuat, dan bersih. Pengawasan yang dilakukan sejak awal proses diharapkan mampu meminimalkan potensi penyimpangan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi setiap kebijakan yang diambil. Langkah tersebut menjadi penting mengingat BUMN merupakan salah satu penggerak utama perekonomian nasional. Perusahaan-perusahaan negara mengelola sektor-sektor strategis mulai dari energi, pangan, telekomunikasi, perbankan hingga infrastruktur. Dengan demikian, setiap pembenahan tata kelola akan memberikan dampak yang luas terhadap daya saing ekonomi Indonesia. …

All Rights Reserved © 2025