Oleh: Yeremia Kogoya
Pemerintah terus berupaya mewujudkan aspirasi masyarakat Papua untuk memekarkan Wilayah. Upaya tersebut patut untuk diapresiasi mengingat pemekaran wilayah dapat memperpendek rentang birokrasi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Membahas tentang Papua selalu memiliki sisi keunikan tersendiri. Dilihat dari suku dan ras, rakyat Bumi Cendrawasih ini memiliki bentuk fisik yang eksotis. Kiprahnya yang kental akan kebudayaan, membuat manusia-manusia Papua selalu menjadi sorotan. Mereka terkenal dengan nilai-nilai religius yang sarat akan pencerminan sebuah kehidupan.
Kegotong-royongan serta kekompakannya patut diacungi jempol. Apalagi jika sudah bicara tentang sumber daya alamnya.
Kelimpahan SDA ini menjadi daya tarik Papua terhadap dunia luar. Tak ayal jika pihak luar juga menginginkan wilayah yang dinilai kaya ini. Masih terasa dalam ingatan, Papua menjadi viral seketika akan konflik-konfliknya. Semua akar masalah ditengarai memiliki satu alasan yakni, kemerdekaan Papua. Padahal rakyatnya saja memilih untuk tetap bersama NKRI.
Upaya pemerintah dalam menangani masalah ini membuahkan hasil. Mulai dari pengerahan aparat keamanan, upaya pendekatan termasuk beragam diskusi terkait konflik yang tak kunjung reda. Namun, kini Papua mulai tenang, semua berangsur menjadi lebih baik. Bahkan, sejumlah pembangunan disana tengah digiatkan, termasuk pemekaran wilayah Papua.
Selaku Bupati Puncak, Willem Wandik mengatakan, bahwa idealnya terdapat enam provinsi di wilayah Papua beserta Papua Barat. Hal ini dikarenakan oleh rentang kendali antar-kabupaten masih tergolong sulit untuk dijangkau oleh masyarakat yang membutuhkan pelayanan.
Hal ini diutarakan oleh Willem setelah menghadiri Peresmian Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 hingga 2024, di Istana Negara, 16 Desember 2019 kemarin.
Dirinya mengungkapkan jika provinsi yang tengah dibentuk baru empat. Ditambah Provinsi Papua dan Papua Barat (yang ada sekarang), menjadikan total keseluruhan ialah enam provinsi. Karena jarak jangkauannya cukup jauh, serta medan sangat luas.
Ia menilai, bahwa penambahan 4 provinsi baru di Tanah Papua dinilai sangat penting dan strategis bagi kepentingan nasional maupun bagi masyarakat Papua sendiri. Ia menambahkan masyarakat Papua membutuhkan kehadiran negara dalam hal ini.
Maka dari itu, Willem berharap pemekaran di Papua akan segera terwujud. Selain ada dukungan dari DPR, pemerintah juga telah membuka kemungkinan dilakukannya pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di Bumi Cendrawasih ini. Setidaknya pemekaran ini bisa dilakukan terlebih dahulu untuk tiga provinsi baru, yakni Papua Tengah, Papua Pegunungan Tengah, beserta Papua Selatan.
Pemekaran di sejumlah wilayah di Papua ini disebut adalah murni aspirasi dari masyarakat yang disampaikan kepada pemerintah. Hal ini juga ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo. Jokowi menerangkan jika aspirasi ini merupakan keinginan tokoh-tokoh yang ada di pegunungan tengah. Aspirasi itu menurut Presiden, disampaikan masyarakat saat pihaknya tengah melakukan kunjungan ke Papua. Hal ini diutarakan oleh Jokowi untuk menanggapi Majelis Rakyat Papua (MRP) yang menolak pemekaran.
Jokowi kembali menegaskan bahwa rencana pemerintah untuk memekarkan wilayah Papua juga masih dalam kajian agar mendapatkan kalkulasi yang matang. Ini sesuai janjinya ketika bertemu masyarakat.
Ia menambahkan bahwa kebijakan pemerintah melakukan moratorium pemekaran masih berlaku bagi seluruh wilayah, termasuk Papua. Kebijakan moratorium itu tidak akan berubah hingga kajian terkait pemekaran wilayah Papua selesai dan keputusan diambil. Selama keputusan belum dibuat, Jokowi mengaku selalu terbuka dengan seluruh pendapat yang berdatangan.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Tito Karnavian sebelumnya menyebutkan terdapat dua aspirasi yang masuk untuk pemekaran wilayah Papua, yakni di kawasan Papua Selatan dan juga Papua Pegunungan.
Namun dari kedua kawasan itu, yang sudah siap dijadikan provinsi baru ialah Papua Selatan. Hal tersebut didapat berdasarkan hasil kunjungan yang dilakukan Tito bersama Presiden Jokowi belum lama ini ke tanah Papua. Ia juga tak menampik jika pemerintah pusat kemungkinan akan mengakomodir penambahan 2 provinsi. Namun, hal ini masih dijajaki. Dia menjelaskan bahwa Papua selatan sudah oke. Untuk wilayah di Papua Selatan yang akan masuk ke dalam provinsi baru tersebut antara lain Kabupaten Boven Digoel, Mappi, Asmat, dan Merauke.
Berkenaan dengan hal ini pemekaran wilayah Papua dianggap sebagai langkah preventif untuk mengembangkan kesejahteraan rakyat Papua. Meski pemerintah baru akan mengkaji usulan terbaru dengan total 6 wilayah ini, diharapkan pemekaran yang telah berjalan sebelumnya mampu meningkatkan kualitas dan kemajuan rakyat Papua. Bukan tak mungkin pemerintah akan menyetujui usulan penambahan wilayah pemekaran, jika dirasa memang diperlukan.
