• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Opini»Membangun Persatuan Bangsa Dengan Gerakan Posting Konten Positif di Media Sosial Tanpa Hoax

Membangun Persatuan Bangsa Dengan Gerakan Posting Konten Positif di Media Sosial Tanpa Hoax

  • Kata Indonesia
  • - Monday, 15 July 2019

Oleh : Sintya Azharoh (Netizen-Mahasiswi Universitas Paramadina)

Perkembangan tekonologi informasi telah banyak mempengaruhi semua aspek kehidupan masyarakat. Termasuk soal urusan persahabatan. Bahkan tidak jarang diantara kita harus bermusuhan dengan teman sejawat karib dikarenakan berbeda pendapat hingga saling bully di media sosial.  Memang harus diakui dampak kampanye politik 2019 sangat besar berpengaruh terhadap pembelahan sosial serta bahlan polarisasi hampir semua kehidupan. Hal ini dapat dirasakan dikarenakan terdapat oknum oknum yang mempunyai agenda lain seperti paham.radiklisme yang ikut mendompleng pada setiap momentum bangsa. Disinilah kita semua harus cerdas memilah dan memilih bacaan maupun postingan.

Tidak salah bila dikatakan kampanye politik 2019 sebagai kampanye terburuk dalam historiografi politik Indonesia. Sebab dalam kampanye politik 2019 pengunaan hoax kian kentara dan terang-terangan. Hal itu dibuktikan dengan pengunaan teknik firehose of falsehood (semburan hoax). Jika ditelisik pengunaan teknik firehose of falsehood telah terbukti membuat pembelahan publik semakin mengental. Apalagi konten konten tersebut juga sering menggunakan isu SARA . Bahkan, pasca pemilu 2019 pembelahan sosial itu masih terus berlanjut yang dikhawatirkan akan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat. Disinilah makin terlihat memang terdapat kelompok tertentu yang.memiliki agenda lain dan tidak menginginkan bangsa Indonesia Maju.

Selain itu pengunaan firehose of falsehood sangat berbahaya bagi masa depan literasi di Indonesia. Sebab, teknik ini akan terus berupaya membuat publik tidak lagi mempercayai media mainstrem. Bila kita belajar dari pemilu di Amerika Serikat 2016 teknik  firehose of falsehood bisa bergerak cepat menyebar dikarenakan masyarakat Amerika Serikat saat itu lebih mempercayai media sosial ketimbang media mainstream. Bahkan, banyak propaganda yang menuduh bahwa media  mainstream sebagai bagian dari fakenews. Ketidakpercayaan terhadap berita  mainstream ini yang dipergunakan untuk memperkuat isu-isu hoaks yang disebarkan secara liar dan berantai baik melalui sosial media hingga aplikasi pesan seperti Whatsapp.

Beruntung tidak semua negara di dunia bisa dikalahkan dengan teknik firehose of falsehood. Tapi Penerapan teknik firehose of falsehood cukup berhasil membuat masyarakat mempercayai hoax. Akan tetapi, kita sedikit berbangga karena Indonesia menjadi salah satu negara yang berhasil menghadapi firehose of falsehood dengan baik, meski tingkat literasi kita sangat rendah. Salah satu penyebab mengapa di Indonesia semburan dusta mengalami kegagalan, dikarenakan banyak warganet yang menjadi relawan digital dengan berupaya melakukan konfirmasi. Hingga membangun narasi tandingan terhadap berbagai hoax yang beredar selain itu penindakan hukum atas berbagai pelanggaran ITE sangat cepat dan konsisten dilakukan penegak hukum sehingga jaringan pelaku dan tujuannya cepat ditindak dan dihentikan.

Salah satu langkah yang diambil kalangan insan warganet cukup unik yakni dengan menyajikan konten tandingan yang bernilai positif misalkan dengan disisipi humor terhadap hoax tersebut. Dengan kata lain, konten hoax yang tersebar kemudian di parafrase menjadi konten humor. Dengan begitu publik yang menerima hoax, seolah-olah sedang mendapatkan guyonan (humoris) dan segera sadar bila informasi itu adalah hoax. Artinya konten humoris tentu akan membuat kedua pendukung lebih cepat berdamai di ranah digital. Sebab konten kreatif yang humoris akan membuat pembaca akan lebih mengedepankan emosi jenaka ketimbang emosi kebencian. Jadi perlu diingat bahwa ditengah situasi kita sedang menerima hoax, diperlukan daya kreativitas agar informasi hoax tidak menyulut emosional. Dengan demikian untuk merajut perdamaian digital diperlukan banyak konten kreatif yang humoris di media sosial.

Singkat kata, ada serpihan yang bisa kita jadikan evaluasi dari gelaran kampanye politik 2019 terutama dalam upaya merajut perdamaian di ranah digital. Yakni perlu upaya mendorong para warganet yang memiliki daya kreativitas dan imajiner untuk turut serta memproduksi konten positif. Dengan demikian, konten kreatif yang bernilai positif dengan berlandaskan kegembiraan tentu akan semakin mempererat persatuan antar anak bangsa dan dipercaya meredam upaya pecah belah hanya karena hoaks.

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara 

November 7, 2026

Terbongkarnya Penyadapan Ilegal Menjadi Tonggak Penting Supremasi Hukum

November 7, 2026

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara 

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara  Oleh: Amril Jambak Ada saatnya seorang pemimpin harus mengambil sikap tegas. Bukan semata-mata untuk menunjukkan kekuasaan, melainkan untuk memastikan bahwa negara tidak boleh dipermainkan oleh siapa pun. Terlebih jika persoalan yang dihadapi menyangkut keselamatan kepala negara, keamanan pemerintahan, serta kedaulatan bangsa. Perkembangan terbaru mengenai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara menjadi persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebagai perkara biasa. Apalagi, dugaan tersebut menyeret sejumlah individu dari lingkungan institusi penegak hukum. Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan tiga personel kepolisian berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik. Ketiganya kemudian menjalani penahanan untuk kepentingan penyidikan. Sehari setelahnya, 4 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo sangat prihatin atas peristiwa tersebut. Pemerintah bahkan menilai perkara itu memiliki indikasi yang mengarah pada perbuatan makar dan berpotensi membahayakan keselamatan pimpinan serta kepentingan negara. Langkah Presiden yang menandatangani keputusan pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan juga menunjukkan bahwa persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Untuk sementara, Presiden menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Staf Kepresidenan. Keputusan tersebut patut diapresiasi. Sebab, seorang presiden tidak boleh ragu mengambil tindakan ketika terdapat persoalan serius yang menyentuh keamanan dan kewibawaan negara. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang boleh dikendalikan oleh kepentingan kelompok, jaringan kekuasaan, ataupun faksi tertentu.…

Terbongkarnya Penyadapan Ilegal Menjadi Tonggak Penting Supremasi Hukum

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Terbongkarnya Penyadapan Ilegal Menjadi Tonggak Penting Supremasi Hukum  Oleh: Citra Ann Pengungkapan kasus dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri menjadi perhatian penting dalam upaya memperkuat supremasi hukum di Indonesia. Perkara yang menyasar komunikasi Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, hingga kalangan masyarakat sipil tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan kewenangan aparat. Penanganan kasus ini sekaligus menjadi ujian bagi komitmen institusi penegak hukum dalam memastikan tidak ada pihak yang kebal terhadap proses hukum. Praktik penyadapan pada dasarnya merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk mendukung proses penegakan hukum dengan persyaratan dan mekanisme yang ketat. Namun, penggunaan kewenangan tersebut tanpa dasar hukum berpotensi berubah menjadi tindakan yang melanggar privasi dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap tindakan pemantauan komunikasi harus memiliki tujuan yang sah, mengikuti prosedur, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan. Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Asep Edi Suheri, menegaskan bahwa dugaan penyadapan ilegal yang menyeret tiga perwira tinggi berinisial LSP, ASN, dan EH merupakan tindakan oknum, bukan kebijakan institusi Polri. Penegasan itu disampaikan menyusul pengungkapan dugaan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon milik pejabat negara dan berbagai kalangan masyarakat. Asep menjelaskan bahwa Polri telah memiliki Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 sebagai pedoman pelaksanaan tugas Pusat Pemantauan Polri agar kegiatan pemantauan berjalan sesuai prosedur. Dugaan pelanggaran dalam perkara ini berkaitan dengan perintah penyadapan sejumlah nomor telepon tanpa prosedur yang sah dan tidak berhubungan dengan kepentingan penegakan hukum. Para tersangka juga diduga memerintahkan penghapusan berkas hasil sadapan dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) pada Oktober 2026. Sementara itu, penyidik masih memeriksa seorang saksi berinisial SU untuk mengungkap rangkaian peristiwa dan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut. Ketentuan mengenai penyadapan telah memberikan batasan yang jelas terhadap penggunaan instrumen pemantauan komunikasi. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010, penyadapan hanya dapat dilakukan untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di persidangan atas tindak pidana berdasarkan undang-undang. Pelaksanaannya juga harus memperhatikan perlindungan HAM, legalitas, kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan kerahasiaan. Pengawasan terhadap kewenangan penyadapan menjadi bagian penting untuk mencegah aparat bertindak di luar batas hukum. Tanpa pengawasan dan pertanggungjawaban, teknologi pemantauan yang seharusnya membantu proses penyidikan justru dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak masyarakat. Karena itu, pengungkapan dugaan penyimpangan di lingkungan kepolisian perlu diikuti evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur dan penguatan pengawasan internal.…

Data BPS Ungkap Fundamental Ekonomi Nasional Dinilai Tetap Kuat

By Kata IndonesiaNovember 6, 20260

Data BPS Ungkap Fundamental Ekonomi Nasional Dinilai Tetap Kuat JAKARTA – Kondisi perekonomian Indonesia dinilai…

Ekonomi Indonesia Tetap Resilien di Tengah Ketidakpastian Global

By Kata IndonesiaNovember 6, 20260

Ekonomi Indonesia Tetap Resilien di Tengah Ketidakpastian Global  Oleh: Agus Yanuar Perekonomian Indonesia memperlihatkan daya tahan di tengah ketidakpastian global dengan mencatat pertumbuhan sebesar 5,47 persen secara tahunan pada kuartal III 2026. Angka yang diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi nasional masih bergerak positif, meskipun belum menyamai capaian awal tahun. Kinerja ini menjadi modal untuk menjaga optimisme, sekaligus pengingat bahwa ketahanan ekonomi perlu diperkuat melalui kebijakan konsisten dan pembangunan yang manfaatnya dirasakan masyarakat. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Edy Mahmud, menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal III 2026 mencapai 5,47 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Angka tersebut memang lebih rendah daripada kuartal I 2026 yang mencapai 5,61 persen, tetapi meningkat dibandingkan kuartal II 2026 sebesar 5,29 persen dan kuartal III 2025 sebesar 5,04 persen. Perbandingan tersebut memperlihatkan momentum perekonomian masih terjaga, meskipun perkembangan setiap kuartal perlu dicermati agar perlambatan tidak berlanjut. BPS mencatat produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku pada kuartal III 2026 mencapai Rp6.741 triliun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan tercatat sebesar Rp3.633,2 triliun. Seluruh lapangan usaha berhasil membukukan pertumbuhan positif. Kondisi ini menunjukkan pergerakan ekonomi tidak hanya bergantung pada satu bidang, melainkan ditopang berbagai sektor yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas nasional. Lima lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap PDB adalah industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan. Edy Mahmud menyebutkan bahwa gabungan kelima sektor tersebut mencakup sekitar 65,31 persen dari total PDB nasional. Industri pengolahan memberikan kontribusi 19,22 persen, disusul pertanian 13,46 persen, perdagangan 13,24 persen, konstruksi 10,20 persen, serta pertambangan sebesar 9,19 persen. *Penulis merupakan pengamat kebijakan publik Dari sisi pertumbuhan, industri pengolahan meningkat 5,87 persen dan berhasil melampaui pertumbuhan ekonomi nasional. Kinerja tersebut memperlihatkan peran industri dalam menciptakan nilai tambah, menjaga produksi, serta mendukung rantai pasok dan kesempatan kerja. Perdagangan tumbuh 7,14 persen dan konstruksi mencapai 6,42 persen, sementara pertambangan kembali mencatat pertumbuhan positif sebesar 0,91 persen. Adapun pertanian hanya tumbuh 0,46 persen. Angka ini patut menjadi perhatian karena pertanian berkaitan langsung dengan ketahanan pangan, penghidupan masyarakat pedesaan, dan stabilitas harga kebutuhan sehari-hari.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.