MBG Serap Tenaga Kerja Lokal, Pendapatan Warga Meningkat

MBG Serap Tenaga Kerja Lokal, Pendapatan Warga Meningkat

*Jakarta* – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah tidak hanya berfokus pada peningkatan gizi peserta didik, tetapi juga memberikan dampak nyata dalam membuka lapangan pekerjaan dengan pendapatan layak bagi masyarakat lokal. Implementasi program ini dinilai mampu menggerakkan ekonomi di tingkat daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga.

 

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa pelaksanaan MBG dirancang tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga memberi manfaat luas bagi masyarakat sekitar.

 

“Program ini tidak hanya memastikan pemenuhan gizi anak, tetapi juga menciptakan peluang kerja bagi warga lokal melalui berbagai aktivitas di dapur layanan MBG,” ujarnya.

 

Menurutnya, kebijakan penyaluran MBG yang mengikuti hari aktif sekolah tetap mempertimbangkan kondisi khusus di lapangan.

 

“Di daerah dengan risiko stunting tinggi, distribusi tetap dilakukan hingga hari Sabtu agar kebutuhan gizi anak tetap terpenuhi secara optimal,” kata Dadan Hindayana.

 

Penyaluran program ini juga dilakukan berbasis kehadiran siswa serta didukung oleh data akurat dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024. Pendataan yang komprehensif menjadi dasar dalam menentukan wilayah prioritas sekaligus memastikan program berjalan efektif.

 

“Integritas data sangat penting karena program ini menyangkut kesehatan generasi muda sekaligus keberlanjutan manfaatnya bagi masyarakat,” tegas Dadan Hindayana.

 

Selain manfaat gizi, dampak ekonomi dari MBG dirasakan langsung oleh warga lokal, Juru Masak di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Banjarwangunan 1 Kabupaten Cirebon, Adha Sidik Hidayat, mengungkapkan bahwa program ini membuka kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar.

 

“Banyak relawan yang sebelumnya menganggur kini memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang layak, bahkan membantu orang tua tunggal dalam memenuhi kebutuhan keluarga,” ujarnya.

 

Ia menjelaskan bahwa pendapatan relawan berkisar antara Rp100 ribu hingga Rp200 ribu per hari, sementara tenaga chef rata-rata memperoleh Rp200 ribu per hari.

 

“Jika dihitung bulanan, penghasilan tersebut sudah melampaui UMK Cirebon, sehingga sangat membantu meningkatkan kesejahteraan,” jelas Adha.

 

Menurutnya, seluruh tenaga kerja di SPPG berasal dari warga sekitar sesuai ketentuan BGN. Hal ini diwajibkan agar manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.

 

Dengan berbagai manfaat tersebut, MBG tidak hanya memperkuat kualitas gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan warga lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. ****

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi

By 0

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi Oleh: Fauzan Ali Upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan hak asasi manusia (HAM) terus berjalan dengan menempatkan pemulihan korban sebagai bagian penting dari proses penanganan. Langkah pemerintah mencakup penanganan kekerasan yang masih terjadi hingga membuka kembali proses penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Pemulihan korban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian kasus HAM. Proses penanganan tidak cukup berhenti pada pengungkapan peristiwa atau penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga perlu memastikan hak dan kebutuhan korban mendapatkan perhatian. Komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan korban mendapat apresiasi karena menunjukkan adanya upaya untuk melihat penyelesaian kasus HAM secara lebih menyeluruh. Penanganan tidak hanya diarahkan pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang dirasakan korban dan masyarakat yang terdampak. Komitmen pemerintah terlihat dari respons terhadap kekerasan yang terjadi di Papua Pegunungan. Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mengecam penembakan tiga warga sipil ASN Dinas Pertanian di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya. Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta, menegaskan bahwa kekerasan terhadap warga sipil yang tengah menjalankan aktivitas untuk mencari penghidupan tidak dapat dibenarkan. KemenHAM meminta kasus tersebut diusut secara tuntas dan pelaku diproses secara tegas berdasarkan hukum yang berlaku. Thomas juga menekankan pentingnya memastikan masyarakat sipil tetap mendapatkan perlindungan. KemenHAM mengimbau seluruh pihak menahan diri agar penanganan persoalan di Papua tidak menimbulkan korban baru. Perlindungan terhadap warga sipil menjadi semakin penting ketika persoalan HAM beririsan dengan konflik dan kekerasan. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dengan memastikan setiap tindakan penanganan tetap berada dalam koridor hukum sekaligus menghormati hak dasar masyarakat.…

All Rights Reserved © 2025