• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Headline»Masyarakat Taat Prokes Sukseskan PPKM Level 4

Masyarakat Taat Prokes Sukseskan PPKM Level 4

  • Kata Indonesia
  • - Saturday, 24 July 2021

Oleh : Zakaria

PPKM level 4 berlaku hingga tanggal 25 Juli 2021 dan masyarakat diminta untuk tetap menaati protokol kesehatan demi kesuksesan program tersebut. Dengan kedisiplinan menerapkan protokol, maka jumlah pasien Corona diharapkan akan segera menurun dan berefek positif pada perekonomian.

PPKM darurat diperpanjang selama 5 hari dan istilahnya diganti jadi PPKM level 4. Perpanjangan ini dilakukan karena jumlah pasien Covid masih dalam angka yang mengkhawatirkan. Daripada terjadi kematian massal akibat PPKM dilonggarkan, maka diperpanjang saja, demi keselamatan bersama.

Selama PPKM level 4 maka masyarakat bisa mendukung dengan cara menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Mengapa harus protokol kesehatan? Penyebabnya karena hanya dengan berdisiplin, PPKM level 4 akan berhasil. Percuma jika mobilitas dibatasi tetapi banyak yang masih cuek berjalan-jalan tanpa masker dengan alasan tidak ada Corona.

Mereka tidak sadar bahwa Corona varian Delta jauh lebih berbahaya daripada Corona varian alfa yang dulu pertama kali masuk ke Indonesia pada awal tahun 2020. Corona varian Delta bisa menular hanya dengan berpapasan dengan OTG, ketika salah satu atau keduanya tidak memakai masker dengan benar. Sehingga dikhawatirkan akan banyak penularan dan menggagalkan PPKM level 4.

Protokol kesehatan saat ini juga sudah 10M, bukan hanya 5M. Tambahan poin dalam protokol di antaranya: mengganti baju, menjaga sirkulasi, meningkatkan imunitas, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga lingkungan. Mengganti baju wajib dilakukan setelah keluar rumah, walau hanya ke warung tetangga, lalu mandi dan keramas. Kalau bisa baju dicuci dengan air panas agar steril.

Menjaga sirkulasi dilakukan dengan membersihkan jendela dan ventilasi, serta kipas angin dan AC. Penyebabnya karena Corona bisa menular lewat udara kotor sehingga sirkulasi udara harus benar-benar bersih. Meningkatkan imun bisa dilakukan dengan bersyukur dan berdoa agar hati selalu tenang dan tidak terpengaruh akan banyaknya berita orang-orang yang kena Corona.

Menjaga lingkungan juga penting karena harus bersih dan anti kuman. Kalau bisa dilakukan penyemprotan disinfektan secara berkala. Sehingga benar-benar higienis. Meningkatkan daya tahan tubuh dilakukan dengan mengkonsumsi sayuran, buah-buahan, dan air mineral minimal 8 gelas sehari, serta rutin berolahraga ringan agar tubuh selalu segar.

Dengan menerapkan protokol kesehatan 10M maka tubuh akan sehat dan memiliki kekebalan yang tinggi terhadap Corona. Sehingga tidak akan tertular dan tidak menulari orang lain. Jika semua orang disiplin maka akan mensukseskan PPKM level 4 karena jumlah pasien Covid menurun dan program ini bisa dihentikan, dan kita bisa melakukan mobilitas lagi walau dengan banyak syarat (surat swab, kartu vaksin, dll).
Jika semua orang sehat maka akan semangat kerja dan mempercepat pemulihan ekonomi.

Warga negara yang tubuhnya kuat akan makin rajin menunjukkan kinerjanya, dan berprestasi di kantor. Sementara para pengusaha juga bertubuh bugar dan semangat untuk kulakan barang dan berjualan di pasar. Semua orang semangat kerja dan menjaga tubuh dari Corona.

Ketika semua orang bersemangat maka pemulihan ekonomi akan cepat terwujud. Penyebabnya karena kemampuan finansial rakyat naik dan akhirnya daya belinya juga naik. Sehingga roda perekonomian negara bisa berjalan dengan lancar seperti dahulu kala.

Mari kita sukseskan PPKM level 4 dengan menjaga protokol kesehatan 10M dan tetap disiplin pakai masker. Jika semuanya mematuhi protokol maka tidak akan terkena Corona dan jumlah pasien menurun. Semuanya akan sehat , semangat kerja, dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

November 8, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan Oleh: Damar Setiawan Pemerintah terus menunjukkan komitmen…

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.