Masyarakat Mendukung Pelantikan Presiden/Wapres Terpilih

Oleh : Asep Maulana (Pengamat Sosial Politik)

Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Jokowi – Ma’ruf merupakan acara puncak dari rangkaian Pemilu 2019. Kendati demikian, masih terdapat segelintir orang yang tidak menerima hasil Pemilu 2019 sehingga berencana mengganggu proses itu. Menyikapi hal tersebut, elemen masyarakat menyatakan kesediaannya untuk ikut mengawal dan menyukseskan proses pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Entah apa yang ada di dalam pikiran mereka yang ingin menggagalkan pelantikan Jokowi, sampai mereka mencoba menghasut dan menunggangi aksi yang mengkritisi RUU KUHP untuk menyuarakan tagar #TurunkanJokowi.

Menanggapi hal tersebut, Aksi kawal pelantikan Jokowi – Ma’ruf Amin yang digelar oleh Gerakan Peduli Bangsa di Taman Aspirasi, mengungkit perihal kerusuhan di kawasan Gedung DPR yang terjadi beberapa hari lalu.

Koordinator lapangan aksi Ronald Mulia Sitorus mengatakan aksi kerusuhan di depan Gedung DPR merupakan hasil hasutan oknum yang ingin menggagalkan pelantikan Jokowi – Ma’ruf.
Pihaknya mengatakan, ada sekelompok orang yang juga membangkang dan anti NKRI, Kaum radikalis yang secara terang – terangan berupaya untuk menggagalkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk masa Jabatan 2019-2024.

Ronaldo menuturkan upaya menggagalkan pelantikan dimulai dari kasus diskriminasi terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, kemudian berlanjut pada kerusuhan di Papua, hingga sejumlah unjuk rasa mahasiswa yang berujung kerusuhan di beberapa daerah.

Ia juga mengatakan bahwa mahasiswa tidak mungkin membawa panah maupun bom molotov. Artinya. Ada kaum radikal dan penyusup.
Ronald melanjutkan aksi hari ini adalah persiapan menuju hari pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih 20 Oktober mendatang. Selain di Jakarta, pihaknya juga mengadakan apel akbar di Bandung, Surabaya dan Sumedang.

Lebih lanjut, Ronald mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan aksi sebelum pelantikan dilakukan. Dalam aksi lanjutan nanti akan digelar long march melewati Istana Kepresidenan.
Aksi kawal pelantikan Jokowi di Jakarta, hari ini dimulai sejak pukul 12.00 WIB di Taman Aspirasi tepat di seberang Istana Merdeka. Massa aksi serempak mengenakan baju putih.

Para peserta tampak membawa spanduk bertuliskan ‘kawal Konstitusi Kawal NKRI’. Ada pula spanduk yang bertuliskan ‘Apapun yang terjadi kami bersamamu Pakde’.
Aksi tersebut tentu merupakan bentuk perlawanan terhadap kelompok yang ingin menggagalkan pelantikan jokowi melalui mekanisme inkonstitusional.

Sementara itu pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hanya menunggu hitungan hari. Pelantikan yang rencananya akan digelar pada 20 Oktober mendatang haruslah dimaknai sebagai sebuah perayaan atas kedaulatan rakyat. Apalagi Jokowi sudah jelas mendapat mandat dari rakyat melalui Pilpres 2019.

Ketua Umum Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa pihaknya telah menerima keputusan bahwa pelantikan bakal tetap digelar pada 20 Oktober mendatang. Selumnya ia juga sempat menyebut bahwa Jokowi memilki keinginan untuk memajukan pelantikan sehari lebih cepat.

Ia juga menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat lainnya agar berkomitmen untuk menjaga situasi dan kondisi keamanan jelang acara pelantikan. Tujuannya, demi memastikan agar agenda pelantikan bisa dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Budi juga menilai, adanya pihak-pihak yang berusaha menggagalkan agenda pelantikan adalah mereka yang berusaha ingin menghancurkan demokrasi.

Dalam kesempatan berbeda, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menegaskan, institusinya siap mendukung kepolisian dalam mengamankan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Gedung DPR/DPD/MPR RI pada 20 Oktober 2019.

Hadi mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan kepolisian terkait dengan jumlah prajurit yang dibutuhkan untuk pengamanan persiapan hingga pelantikan presiden dan wakil presiden.
Namun, dia mengatakan, TNI tidak akan menurunkan alat utama sistem senjata (alutsista) dalam proses pengamanan tersebut.

Keamanan menjadi komponen penting dalam keberhasilan jalannya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, tanpa adanya alutsista, aparat TNI mencoba mengamankan dengan menggunakan pendekatan soft approach untuk meminimalisir ketegangan.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019 – 2024, Jokowi – Ma’ruf Amin, akan tetap digelar sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Ia mengatakan, periode jabatan tersebut tidak boleh maju ataupun mundur dari jadwal yang ditetapkan. Sehingga pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 akan tetap berlangsung pada Minggu 20 Oktober 2019.

Kita memilik peran untuk mewujudkan proses demokrasi yang sudah berjalan dengan semangat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa untuk tidak mencederai proses demokrasi yang telah berjalan. Salah satunya adalah dengan turut serta mensukseskan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, dan tidak mudah terhasut oleh berbabagai provokasi yang bertujuan untuk menggagalkan pelantikan.

 

CKG, TBC, dan Pentingnya Menjangkau Kelompok Berisiko 

By 0

CKG, TBC, dan Pentingnya Menjangkau Kelompok Berisiko  Oleh Ananda Rusdian Upaya membangun bangsa yang sehat tidak cukup dilakukan melalui pelayanan kesehatan yang berpusat di fasilitas kesehatan formal semata. Tetapi negara juga hadir menjangkau kelompok-kelompok yang berada dalam posisi rentan, baik karena kondisi sosial, lingkungan hidup, maupun keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan. Untuk itu, peluncuran Kick-Off Nasional Skrining Tuberkulosis (TB) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di 532 lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di seluruh Indonesia dipandang sebagai langkah strategis sekaligus berkeadilan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa hak atas kesehatan menjangkau seluruh warga negara, termasuk warga binaan pemasyarakatan yang selama ini kerap luput dari perhatian publik. Program ini menegaskan bahwa pemerintah mulai menempatkan kesehatan sebagai hak dasar yang harus diakses oleh semua orang tanpa kecuali. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa arahan Presiden adalah agar program kesehatan menyasar seluruh masyarakat, termasuk ratusan ribu warga binaan di lapas dan rutan. Pernyataan itu penting karena memperlihatkan perubahan cara pandang negara bahwa warga binaan bukan sekadar objek pembinaan hukum, melainkan tetap subjek pembangunan yang berhak memperoleh perlindungan kesehatan secara layak. Langkah ini menjadi semakin relevan ketika melihat tingginya ancaman tuberkulosis di lingkungan pemasyarakatan. Data yang disampaikan pemerintah menunjukkan prevalensi TB di lapas mencapai 0,54 persen, lebih tinggi daripada rata-rata nasional yang berada di kisaran 0,3 persen. Angka tersebut tidak boleh dibaca sebagai statistik semata, melainkan sebagai peringatan serius bahwa lembaga pemasyarakatan merupakan ruang berisiko tinggi bagi penularan penyakit menular. Kepadatan hunian, sirkulasi udara yang terbatas, interaksi intensif antarpenghuni, serta mobilitas petugas menciptakan situasi yang memungkinkan penyebaran TB berlangsung lebih cepat. Jika tidak ditangani dengan pendekatan luar biasa, lapas dapat menjadi titik rawan penularan yang berdampak bukan hanya bagi warga binaan, tetapi juga bagi petugas, keluarga, dan masyarakat luas ketika proses keluar-masuk penghuni berlangsung. Karena itu, keputusan menjadikan lapas sebagai salah satu sasaran utama skrining TB merupakan kebijakan yang sangat rasional. Budi mengingatkan bahwa TB tidak boleh diremehkan, tetapi juga tidak boleh ditakuti secara berlebihan karena pengobatannya tersedia dan peluang sembuh sangat besar apabila kasus ditemukan lebih awal. Di sinilah skrining rutin, termasuk melalui foto rontgen dada, menjadi instrumen yang sangat penting. Pendekatan ini tidak hanya berguna untuk menemukan kasus aktif, tetapi juga mencegah penularan berantai dan menurunkan angka kematian akibat TB. Pada saat yang sama, pemeriksaan kesehatan gratis yang dilakukan secara menyeluruh juga membuka ruang deteksi dini terhadap penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, stroke, penyakit jantung, hingga gangguan ginjal. Ini sangat penting karena kelompok berisiko sering kali tidak memiliki akses pemeriksaan rutin, sehingga penyakit baru diketahui ketika sudah memasuki stadium berat. Budi menekankan pentingnya menjaga indikator kesehatan dasar seperti tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol. Pembangunan kesehatan tidak cukup berfokus pada pengobatan, tetapi harus diarahkan pada pencegahan, perubahan perilaku, dan pengenalan faktor risiko sejak awal. Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyatakan kesiapan penuh jajarannya untuk mendukung deteksi dini dan percepatan eliminasi TB. Sikap tersebut menunjukkan bahwa persoalan kesehatan di lapas tidak dapat dibebankan hanya kepada Kementerian Kesehatan, melainkan membutuhkan dukungan serius dari institusi yang mengelola lingkungan pemasyarakatan. Koordinasi mengenai sarana dan prasarana klinik lapas dan rutan menjadi langkah penting agar skrining tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, melainkan berlanjut menjadi layanan diagnosis, pengobatan, pemantauan, dan pencegahan yang berkesinambungan.…

All Rights Reserved © 2025