• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Opini»Masyarakat Mendukung Pelantikan Presiden/Wapres Terpilih

Masyarakat Mendukung Pelantikan Presiden/Wapres Terpilih

  • Kata Indonesia
  • - Monday, 7 October 2019

Oleh : Asep Maulana (Pengamat Sosial Politik)

Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Jokowi – Ma’ruf merupakan acara puncak dari rangkaian Pemilu 2019. Kendati demikian, masih terdapat segelintir orang yang tidak menerima hasil Pemilu 2019 sehingga berencana mengganggu proses itu. Menyikapi hal tersebut, elemen masyarakat menyatakan kesediaannya untuk ikut mengawal dan menyukseskan proses pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Entah apa yang ada di dalam pikiran mereka yang ingin menggagalkan pelantikan Jokowi, sampai mereka mencoba menghasut dan menunggangi aksi yang mengkritisi RUU KUHP untuk menyuarakan tagar #TurunkanJokowi.

Menanggapi hal tersebut, Aksi kawal pelantikan Jokowi – Ma’ruf Amin yang digelar oleh Gerakan Peduli Bangsa di Taman Aspirasi, mengungkit perihal kerusuhan di kawasan Gedung DPR yang terjadi beberapa hari lalu.

Koordinator lapangan aksi Ronald Mulia Sitorus mengatakan aksi kerusuhan di depan Gedung DPR merupakan hasil hasutan oknum yang ingin menggagalkan pelantikan Jokowi – Ma’ruf.
Pihaknya mengatakan, ada sekelompok orang yang juga membangkang dan anti NKRI, Kaum radikalis yang secara terang – terangan berupaya untuk menggagalkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk masa Jabatan 2019-2024.

Ronaldo menuturkan upaya menggagalkan pelantikan dimulai dari kasus diskriminasi terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, kemudian berlanjut pada kerusuhan di Papua, hingga sejumlah unjuk rasa mahasiswa yang berujung kerusuhan di beberapa daerah.

Ia juga mengatakan bahwa mahasiswa tidak mungkin membawa panah maupun bom molotov. Artinya. Ada kaum radikal dan penyusup.
Ronald melanjutkan aksi hari ini adalah persiapan menuju hari pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih 20 Oktober mendatang. Selain di Jakarta, pihaknya juga mengadakan apel akbar di Bandung, Surabaya dan Sumedang.

Lebih lanjut, Ronald mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan aksi sebelum pelantikan dilakukan. Dalam aksi lanjutan nanti akan digelar long march melewati Istana Kepresidenan.
Aksi kawal pelantikan Jokowi di Jakarta, hari ini dimulai sejak pukul 12.00 WIB di Taman Aspirasi tepat di seberang Istana Merdeka. Massa aksi serempak mengenakan baju putih.

Para peserta tampak membawa spanduk bertuliskan ‘kawal Konstitusi Kawal NKRI’. Ada pula spanduk yang bertuliskan ‘Apapun yang terjadi kami bersamamu Pakde’.
Aksi tersebut tentu merupakan bentuk perlawanan terhadap kelompok yang ingin menggagalkan pelantikan jokowi melalui mekanisme inkonstitusional.

Sementara itu pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hanya menunggu hitungan hari. Pelantikan yang rencananya akan digelar pada 20 Oktober mendatang haruslah dimaknai sebagai sebuah perayaan atas kedaulatan rakyat. Apalagi Jokowi sudah jelas mendapat mandat dari rakyat melalui Pilpres 2019.

Ketua Umum Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa pihaknya telah menerima keputusan bahwa pelantikan bakal tetap digelar pada 20 Oktober mendatang. Selumnya ia juga sempat menyebut bahwa Jokowi memilki keinginan untuk memajukan pelantikan sehari lebih cepat.

Ia juga menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat lainnya agar berkomitmen untuk menjaga situasi dan kondisi keamanan jelang acara pelantikan. Tujuannya, demi memastikan agar agenda pelantikan bisa dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Budi juga menilai, adanya pihak-pihak yang berusaha menggagalkan agenda pelantikan adalah mereka yang berusaha ingin menghancurkan demokrasi.

Dalam kesempatan berbeda, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menegaskan, institusinya siap mendukung kepolisian dalam mengamankan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Gedung DPR/DPD/MPR RI pada 20 Oktober 2019.

Hadi mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan kepolisian terkait dengan jumlah prajurit yang dibutuhkan untuk pengamanan persiapan hingga pelantikan presiden dan wakil presiden.
Namun, dia mengatakan, TNI tidak akan menurunkan alat utama sistem senjata (alutsista) dalam proses pengamanan tersebut.

Keamanan menjadi komponen penting dalam keberhasilan jalannya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, tanpa adanya alutsista, aparat TNI mencoba mengamankan dengan menggunakan pendekatan soft approach untuk meminimalisir ketegangan.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019 – 2024, Jokowi – Ma’ruf Amin, akan tetap digelar sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Ia mengatakan, periode jabatan tersebut tidak boleh maju ataupun mundur dari jadwal yang ditetapkan. Sehingga pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 akan tetap berlangsung pada Minggu 20 Oktober 2019.

Kita memilik peran untuk mewujudkan proses demokrasi yang sudah berjalan dengan semangat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa untuk tidak mencederai proses demokrasi yang telah berjalan. Salah satunya adalah dengan turut serta mensukseskan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, dan tidak mudah terhasut oleh berbabagai provokasi yang bertujuan untuk menggagalkan pelantikan.

 

Satgas Terpadu Gempa NTT Pastikan Setiap Pengungsi Mendapat Perlindungan

August 19, 2026

Pemerintah Perkuat Satgas Terpadu Percepat Penanganan Gempa NTT

August 19, 2026

Satgas Terpadu Gempa NTT Pastikan Setiap Pengungsi Mendapat Perlindungan

By Kata IndonesiaAugust 19, 20260

Satgas Terpadu Gempa NTT Pastikan Setiap Pengungsi Mendapat Perlindungan  Oleh: Samhaji Syukur Musibah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang kawasan Kepulauan Flores, Nusa Tenggara Timur, menjadi ujian ketangguhan nasional sekaligus momentum pembuktian nyata atas keberhadiran negara dalam mengayomi seluruh lapisan masyarakat terdampak. Didasari kesadaran mendalam akan besarnya skala dampak sosial dan kerusakan fisik di lapangan, langkah proaktif pemerintah pusat bersama jajaran pemerintah daerah dalam memetakan serta merespons situasi krisis secara terstruktur layak mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya. Kehadiran negara bukan sekadar simbol penanganan krisis formalitas, melainkan wujud pelaksanaan mandat konstitusional untuk melindungi keselamatan setiap jiwa warga negara. Pembentukan Satuan Tugas Terpadu Penanganan Pascabencana Gempa NTT yang diinisiasi oleh pemerintah pusat menjadi konsolidasi instrumen kekuasaan publik yang krusial agar tidak ada satu pun warga terdampak yang terabaikan dalam fase tanggap darurat ini. Keputusan taktis yang diambil oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno dalam merespons cepat dinamika pascagempa mencerminkan tata kelola krisis yang terukur, inklusif, dan berorientasi pada keselamatan publik. Pembentukan satuan tugas khusus pascagempa dipusatkan untuk menjangkau titik-titik pengungsian mandiri yang tersebar di wilayah perbukitan maupun pemukiman terpencil. Menko PMK Pratikno menjelaskan bahwa percepatan pendataan pengungsi mandiri merupakan fondasi utama agar pemenuhan kebutuhan logistik, obat-obatan, dan sarana tempat tinggal sementara dapat terdistribusi secara konsisten dan adil. Konsolidasi lintas sektor yang menyatukan peran pemerintah daerah, jajaran TNI, Polri, BPBD, hingga tingkatan kecamatan dan desa membuktikan bahwa sekat-sekat administratif tidak boleh membatasi penyaluran bantuan kemanusiaan pada saat-saat paling kritis. Langkah penanganan yang sigap di tingkat pusat menemukan titik tumpu yang kuat melalui kesiapan instansi teknis penanggulangan bencana di daerah. Kepala BPBD Nusa Tenggara Timur Mahadin Sibarani mengonfirmasi bahwa rincian dampak fisik, termasuk kerugian pada ribuan unit rumah warga serta ratusan fasilitas umum dan infrastruktur sosial, terus diverifikasi dalam basis data yang terintegrasi. Pendataan komprehensif ini menjadi landasan strategis bagi pembentukan satgas daerah untuk memperkuat komando lokal. Dengan komando operasional yang solid di tingkat tapak, berbagai tantangan teknis dalam menjangkau posko penampungan yang sulit diakses dapat diselesaikan secara efektif melalui kolaborasi intensif bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan. Penguatan kelembagaan penanganan krisis ini juga selaras dengan komitmen pengawasan ketat yang dijalankan oleh pimpinan legislatif. Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menekankan bahwa peninjauan langsung di lapangan serta sinergi lintas lembaga merupakan kunci utama untuk memastikan efisiensi penyaluran pasokan logistik, fasilitas kesehatan, dan hunian sementara bagi warga terdampak. Pengawasan melekat dari parlemen memastikan bahwa setiap kebijakan tanggap darurat yang digulirkan eksekutif berjalan secara transparan, akuntabel, dan berfokus penuh pada pemulihan fisik maupun trauma psikologis masyarakat. Kehadiran pimpinan DPR bersama pejabat kementerian di titik bencana menegaskan jaminan bahwa seluruh fungsi pemerintahan bekerja sinergis demi mengembalikan rasa aman publik. Dukungan taktis legislatif semakin konkret dengan adanya kesiapan akselerasi prosedur penganggaran bencana di tingkat parlemen. Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi menegaskan kesiapan DPR untuk mempercepat proses persetujuan alokasi maupun alih fungsi anggaran pemerintah apabila kebutuhan penanganan bencana di lapangan meningkat. Fleksibilitas serta kemudahan prosedur persetujuan anggaran di DPR menjamin bahwa seluruh tahapan tanggap darurat hingga rehabilitasi tidak akan terkendala oleh hambatan administratif. Komitmen ini menunjukkan betapa harmonisnya relasi kerja antara pemerintah dan DPR dalam mengutamakan keselamatan rakyat di atas segala kerumitan birokrasi anggaran. Pengawasan taktis terhadap efektivitas penanganan bencana di kawasan terdampak juga dikawal oleh pimpinan dewan lainnya melalui peninjauan lapangan yang mendalam. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan pentingnya laporan kondisi riil dan langkah taktis yang diambil selama masa tanggap darurat untuk menjamin kepastian pelayanan pengungsi di berbagai wilayah, termasuk Kabupaten Manggarai dan daerah sekitarnya. Cucun menyampaikan bahwa masukan konkret dari pemerintah daerah serta instansi terkait akan menjadi acuan utama dalam menetapkan kebijakan pemulihan jangka pendek dan menengah. Pendekatan ini memastikan bahwa penanganan dampak gempa bumi dilakukan secara merata tanpa mengesampingkan kabupaten yang membutuhkan intervensi khusus.…

Pemerintah Perkuat Satgas Terpadu Percepat Penanganan Gempa NTT

By Kata IndonesiaAugust 19, 20260

Pemerintah Perkuat Satgas Terpadu Percepat Penanganan Gempa NTT Jakarta – Pemerintah memperkuat pembentukan satuan tugas…

Satgas Gempa NTT Dikawal hingga Fase Darurat Beralih ke Rehabilitasi

By Kata IndonesiaAugust 19, 20260

Satgas Gempa NTT Dikawal hingga Fase Darurat Beralih ke Rehabilitasi Jakarta – Penanganan korban gempa…

Kebijakan Transformatif Tunjukkan Negara Bergerak Cepat Membenahi Masalah

By Kata IndonesiaAugust 19, 20260

Kebijakan Transformatif Tunjukkan Negara Bergerak Cepat Membenahi Masalah  Oleh: Agus Sasongko Sudah saatnya publik menilai perjalanan pembangunan bukan hanya dari janji, tetapi juga dari arah kebijakan dan hasil yang mulai terlihat di tengah kehidupan masyarakat. Dalam 21 bulan pemerintahan, berbagai langkah yang diambil menunjukkan adanya upaya mempercepat penyelesaian persoalan yang selama ini dianggap rumit dan membutuhkan waktu panjang. Di tengah tantangan pada sektor pangan, energi, pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan publik, rangkaian kebijakan transformatif menjadi sinyal bahwa negara sedang bergerak lebih cepat membenahi masalah sekaligus membangun fondasi yang lebih kuat bagi masa depan Indonesia. Gambaran tersebut mengemuka dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara, Jakarta. Pada kesempatan itu, Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemerintah telah memutuskan sekaligus menjalankan 121 kebijakan transformatif selama 663 hari pemerintahan. Artinya, rata-rata satu kebijakan lahir setiap lima hari sebagai bagian dari upaya menyelesaikan persoalan negara yang sebagian telah berlangsung selama puluhan tahun dan membutuhkan keberanian dalam pengambilan keputusan. Menurut Prabowo Subianto, pencapaian tersebut lahir dari kombinasi keberanian mengambil keputusan, kerja keras, arah kebijakan yang jelas, serta semangat gotong royong seluruh unsur bangsa. Pemerintah juga tidak mengklaim seluruh persoalan telah selesai, tetapi menilai berbagai tantangan nasional mulai memasuki tahap penyelesaian yang lebih nyata. Cara pandang tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan diposisikan sebagai proses berkelanjutan yang menuntut konsistensi, bukan sekadar mengejar pencapaian jangka pendek yang mudah dilupakan. Salah satu indikator keberhasilan yang paling menonjol selama setahun terakhir terlihat pada sektor pangan. Indonesia berhasil mencapai swasembada delapan komoditas utama lebih cepat dibanding target awal yang diperkirakan membutuhkan empat hingga lima tahun. Beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit menjadi komoditas yang berhasil diperkuat melalui kombinasi kebijakan produksi, distribusi, serta dukungan kepada petani. Pencapaian ini memperlihatkan bahwa percepatan kebijakan dapat menghasilkan dampak nyata ketika hambatan birokrasi dan distribusi mulai disederhanakan. Keberhasilan tersebut diperkuat oleh langkah pemerintah menghapus 145 aturan penyaluran pupuk yang selama ini dinilai menghambat akses petani. Selain itu, harga pupuk berhasil diturunkan hingga 20 persen sehingga biaya produksi menjadi lebih ringan. Kebijakan tersebut tidak hanya membantu meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi juga berdampak terhadap kinerja PT Pupuk Indonesia yang mencatat peningkatan keuntungan sebesar 252,8 persen. Situasi ini memperlihatkan bahwa kebijakan yang tepat dapat menghadirkan manfaat ganda, yakni memperkuat kesejahteraan petani sekaligus meningkatkan kinerja badan usaha milik negara. Pada sektor energi, pemerintah juga menunjukkan langkah strategis melalui implementasi diesel berbasis campuran biodiesel B50. Sejak 1 Juli 2026, Indonesia tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri sehingga mampu menghemat devisa sekitar Rp170 triliun atau setara USD9,5 miliar. Langkah tersebut menjadi salah satu pencapaian penting dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri. Keberhasilan itu menunjukkan bahwa hilirisasi sumber daya dan pemanfaatan energi domestik mulai memberikan hasil yang konkret bagi perekonomian nasional.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.