Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama akan segera meluncurkan konsep Madrasah Diniyah Model. Rancangan ini untuk merespon berbagai perkembangan dan mengedepankan budaya mutu dalam pengelolaan Madrasah Diniyah.
Dengan konsep ini, diharapkan terbentuk Madrasah Diniyah yang mampu menjadi rujukan, meski tidak membuatnya menjadi formal.
Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Waryono menyempaikan hal tersebut saat ditemui pada acara Sistem Penjaminan Mutu Madrasah Diniyah Takmiliyah (30/4/2021) di Jakarta. Selain itu, Waryono juga menyampaikan posisi penting Madrasah Diniyah.
“Saat ini, jumlah Madrasah Diniyah Takmiliyah sekitar 86 ribu lebih. Ini jumlah yang sangat besar. Dengan potensi demikian, kami berharap dan berupaya agar MDT mampu menjadi bagian arus utama proses pembelajaran dan pendidikan Agama Islam,” ungkap Waryono.
Direktur PD Pontren juga menjelaskan salah satu rancangan program Direktorat PD Pontren mengenai beasiswa santri. “Alhamdulillah, tahun ini kita akan meluncurkan kembali beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) bagi santri. Dalam program ini kita akan intensif bekerja sama dengan Kementerian Keuangan,” paparnya.
Untuk membuat pemodelan, dibutuhkan berbagai kesiapan untuk menjamin keberlangsungan program dan penerapan sistem penjaminan mutu. Terkait hal ini, Kasubdit Pendidikan Diniyah Takmiliyah Irhas Shobirin memberi tambahan informasi.
“Madrasah Diniyah Model akan mengedepankan penerapaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
Pola ini akan mengajak seluruh pemangku kepentingan Madrasah Diniyah Takmiliyah untuk menjadikan mutu sebagai budaya, sehingga keberadaan dan kiprah Madrasah Diniyah Takmiliyah makin kuat dan mampu melayani kebutuhan pengajaran pendidikan Agama Islam di masyarakat,” pungkasnya.
Kegiatan Sistem Penjaminan Mutu Madrasah Diniyah Takmiliyah diselenggarakan oleh Subdit Pendidikan Diniyah Takmiliyah Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren di Jakarta pada 29 April – 1 Mei 201.
Kegiatan dilaksanakan dengan mengundang Kasi Pendidikan MDT/Pontren pada Kantor Kementerian Agama Propinsi dan Kabupaten Kota serta Kepala/Guru MDT dari wilayah Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Utara.
