Lukas Enembe Jangan Menyalahgunakan Rakyat Papua

Lukas Enembe Jangan Menyalahgunakan Rakyat Papua

Oleh : Timotius Gobay

Lukas Enembe sudah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kediamannya. Namun ia jangan menyalahgunakan rakyat Papua untuk melindunginya dari penjemputan paksa. Tindakannya untuk mencari simpati rakyat sangat menyedihkan, karena ia telah mencuri uang negara yang seharusnya dipergunakan untuk kepentingan rakyat.

Sejak September 2022, Gubernur Papua Lukas Enembe ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi dan gratifikasi. Banyak orang yang terkejut karena selama ini ia dikenal sebagai pejabat berprestasi, bahkan namanya dijadikan stadion terbesar di Papua.

Namun kenyataannya, Lukas terbukti korupsi, bahkan uang hasil korupsi dihabiskan di meja judi di sebuah kasino terkemuka di Singapura.
Ketika Lukas Enembe jadi tersangka maka ada rakyat Papua yang masih tidak percaya bahwa ia korupsi.

Keadaan ini dimanfatkan oleh tim kuasa hukum Lukas yang mengembuskan propaganda, bahwa kasus Lukas berkaitan dengan politik karena ada pihak yang ingin menggantikan jabatannya sebagai orang nomor 1 di Provinsi Papua.

Akhirnya rakyat jadi berseteru, ada yang memaki Lukas dan ada yang membelanya habis-habisan.
Lukas Enembe diminta untuk tidak menyalahgunakan kepolosan warga Papua dan membohongi mereka habis-habisan. Politisi asli Papua Haris Yoku menyatakan bahwa Lukas Enembe jangan berlindung di balik rakyat Papua. Namun ia harus berjiwa besar seperti gubernur sebelumnya (Barnabas Suebu). Seharusnya Lukas berdiri di depan rakyat dan menaati proses hukum.

Dalam artian, Lukas Enembe jangan menjadikan rakyat Papua sebagai tameng, karena sejak ia berstatus sebagai tersangka korupsi, para warga yang menjadi simpatisannya berubah menjadi penjaga rumahnya. Jumlah orang yang berjaga sampai ratusan orang dan mereka ada sampai radius 15 meter dari kediaman pribadinya di kawasan Koya Tengah, Kota Jayapura, Papua.
Memang saat Ketua KPK Firli Bahuri dan penyidik lain memeriksa Lukas Enembe, massa masih menyemut di sekitar rumah Lukas. Mereka tidak melakukan tindakan anarkis sama sekali. Bisa jadi massa tenang karena Firli didampingi oleh Kapolda Papua Irjen Mathius Fakhiri.
Namun tetap saja Lukas Enembe bersalah karena menyalahgunakan rakyat Papua dan mempengaruhi mereka agar membelanya. Ia paham bahwa warga Papua selama ini mencintainya, karena telah diberi beasiswa dan fasilitas lain. Akan tetapi rakyat tidak menyadari bahwa uang yang dikorupsi Lukas jauh lebih banyak daripada nominal beasiswa, dan ia terbukti bersalah karena mengambil yang bukan haknya.
Jangan sampai rakyat terus berjaga di sekitar rumah Lukas Enembe karena akan menghalangi kinerja KPK selama berada di Papua, atau ketika nanti ada penjemputan saat ia telah divonis minimal 4 tahun penjara (sesuai dengan KUHP). Jika masih ada warga Papua maka khawatir akan ada kerusuhan, karena banyak yang membawa senjata tradisional. KPK berusaha keras agar tidak ada korban yang berstatus rakyat Papua.
Lukas Enembe harusnya menyadari, gara-gara kasusnya banyak warga Papua yang rugi. Pertama, rakyat rugi karena uang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan di Bumi Cendrawasih, malah dicuri dan digunakan untuk berfoya-foya dengan menyewa pesawat jet pribadi dan judi di luar negeri. Kedua, warga Papua tidak bekerja sama sekali karena berjaga di sekitar rumah Lukas selama 2 bulan.
Bayangkan jika seorang kepala keluarga malah tidak bekerja sama sekali karena sibuk membela gubernurnya. Bagaimana kelangsungan hidup anak dan istrinya jika ia tidak mencari nafkah. Hal ini akan sangat merugikan, apalagi jika anaknya masih bayi. Rakyat Papua akan makin sengsara gara-gara propaganda yang sengaja disebarkan oleh Lukas cs.
Ada dugaan rakyat yang berjaga di sekitar rumah Papua menerima bayaran, karena sebelumnya ada unjuk rasa yang mengatasnamakan rakyat dan ternyata mereka mau maju karena diberi amplop. Sekali lagi rakyat dibodohi karena disalahgunakan, mau saja diberi uang demi membela orang yang salah. Memang semua orang butuh uang tetapi jangan gelap mata dan menerima dari sumber yang tidak benar.
Sementara itu, Zaenur Rohman, Peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, menyatakan bahwa rakyat membela Gubernur Papua Lukas Enembe karena ia merupakan tokoh yang memiliki pengaruh kuat. Sebab lainnya adalah kesadaran hukum warga yang masih kurang, sehingga membela tersangka korupsi.
Dalam artian, warga bisa saja memiliki kesadaran hukum yang kurang atau mungkin terlalu lugu. Keadaan ini dimanfaatkan oleh Lukas Enembe sehingga ia mencari simpati dan beralasan bahwa kasusnya hanya jebakan politik dari pihak yang ingin merebut jabatannya. Padahal kenyataannya tidak seperti ini, karena kasusnya adalah murni korupsi dan gratifikasi, bukan politik.
Lukas Enembe diminta untuk tidak menyalahgunakan kepercayaan dan simpati rakyat, lalu playing victim. Janganlah pura-pura sakit lalu malah menyalahkan banyak orang, padahal ia sendiri yang bersalah karena nekat mencuri uang rakyat. Sudah banyak kerugian yang harus diderita oleh warga Papua, oleh karena itu ia seharusnya bersikap jantan dan menyerahkan diri ke KPK.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo

Pemerintah Menjaga Fundamental Ekonomi di Tengah Tekanan Rupiah

By 0

Pemerintah Menjaga Fundamental Ekonomi di Tengah Tekanan Rupiah  Oleh: Ricky Rinaldi Dinamika perekonomian global yang diwarnai tingginya ketidakpastian pasar keuangan internasional, ketegangan geopolitik lintas benua, serta kebijakan suku bunga tinggi di negara-negara maju memicu tekanan yang signifikan terhadap nilai tukar mata uang di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS menjadi tantangan nyata yang memerlukan kecermatan serta presisi strategi kebijakan ekonomi makro secara komprehensif. Dalam menghadapi volatilitas pasar keuangan tersebut, ketahanan ekonomi nasional tidak ditentukan oleh respon kepanikan jangka pendek, melainkan oleh kekuatan fundamental ekonomi riil dan solidnya koordinasi kebijakan antar-lembaga. Langkah strategis pemerintah bersama otoritas moneter dalam menjaga ketahanan fundamental ekonomi terbukti menjadi benteng utama dalam mempertahankan stabilitas finansial, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan keberlanjutan arus investasi nasional secara inklusif. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter bersama Bank Indonesia guna meredam dampak gejolak nilai tukar terhadap perekonomian domestik. Menurutnya, APBN menjalankan peran vital sebagai peredam kejutan (shock absorber) untuk melindungi daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dari potensi dampak kenaikan harga barang-barang impor (imported inflation). Pengelolaan defisit anggaran secara disiplin, efisiensi belanja negara, serta optimalisasi penerimaan perpajakan dan non-pajak dipastikan tetap terjaga dengan aman guna menopang kepastian iklim usaha dan memberikan tingkat kepercayaan yang tinggi bagi pasar keuangan global. Suahasil menjelaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang sangat berdaya tahan, didukung oleh laju pertumbuhan ekonomi yang konsisten berada di atas lima persen, tingkat inflasi nasional yang terkendali dalam sasaran target, serta neraca perdagangan yang terus mencatatkan surplus secara beruntun. Pemerintah memberikan kepastian bagi dunia usaha bahwa ketahanan fiskal Indonesia sangat memadai untuk menghadapi guncangan eksternal. Instrumen insentif perpajakan dan kemudahan fasilitas kepabeanan tetap dialokasikan secara tepat sasaran untuk mendukung industri manufaktur berorientasi ekspor serta mendorong penggunaan komponen dalam negeri demi menekan ketergantungan bahan baku impor. Menjaga fundamental ekonomi di tengah tekanan fluktuasi mata uang merupakan wujud tanggung jawab kepemimpinan ekonomi yang matang dan berpandangan jauh ke depan. Pemerintah memberikan penegasan yang jelas kepada publik bahwa stabilitas Rupiah ditopang oleh kekuatan sektor riil dan cadangan devisa yang mencuputi. Ketegasan pemerintah dalam mendorong pendalaman pasar keuangan serta optimalisasi penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam di dalam negeri menjadi instrumen hukum yang sangat krusial untuk memperkuat ketersediaan likuiditas valuta asing di pasar domestik. Penguatan fundamental ini juga diperkokoh melalui pengawasan ketat terhadap efisiensi belanja BUMN dan korporasi swasta yang memiliki kewajiban utang luar negeri. Koordinasi berkala dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memastikan setiap potensi risiko likuiditas terdeteksi dan dimitigasi secara terukur sebelum berdampak pada sektor perbankan nasional. Langkah pencegahan yang terintegrasi ini menjamin bahwa seluruh industri keuangan nasional memiliki bantalan modal yang sangat tebal dalam menghadapi gejolak eksternal. Langkah percepatan penataan ekosistem modal usaha dan daya saing industri dalam negeri ini berjalan selaras dengan dorongan penanaman modal strategis. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani mengatakan ketahanan fundamental ekonomi nasional menjadi faktor penentu utama yang menjaga kepercayaan para investor global untuk tetap menanamkan modal jangka panjang di Indonesia. Menurutnya, dinamika kurs jangka pendek tidak menyurutkan minat investasi langsung (Foreign Direct Investment) karena daya tarik Indonesia terletak pada besarnya potensi pasar domestik, kelimpahan sumber daya alam, dan ketegasan kebijakan hilirisasi industri.…

All Rights Reserved © 2025