• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»Pembangunan IKN Akan Menjadi Kota Netral Karbon Pertama 2045

Pembangunan IKN Akan Menjadi Kota Netral Karbon Pertama 2045

  • Kata Indonesia
  • - Saturday, 19 November 2022

Pembangunan IKN Akan Menjadi Kota Netral Karbon Pertama 2045

Oleh : Farrel Haroon Jabar

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) akan mampu menciptakan suatu kota yang netral karbon pertama kali di dunia bagi Indonesia pada tahun 2045 mendatang. Hal tersebut sejalan dengan konsep pembangunan ibu kota yang berkelanjutan.

Pemerintah Republik Indonesia (RI) memiliki komitmen yang sangat tegas untuk bisa ikut berkontribusi dalam nationally-determined contribution (NDCs) yang sejalan dengan Paris Agreement.

Bahkan pemerintah sendiri sangat kuat dalam komitmen tersebut dan terus melakukan berbagai upaya untuk bisa mewujudkannya.

Salah satu upaya yang telah ditempuh adalah bersama menjalin kerja sama dengan Asian Development Bank (ADB) yang kemudian menggagas kajian mengenai ruang lingkup (scoping study). Tujuan dari kajian tersebut yakni agar bisa lebih memetakan langkah-langkah bagi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara untuk bisa menjadi sebuah kota yang netral akan karbon pada tahun 2045 mendatang.
Tentunya dalam proses perencanaan dan pembangunan IKN, sama sekali pemerintah tidak melakukannya secara terburu-buru tanpa disertai dengan sebuah kajian yang komprehensif terlebih dahulu. Pembangunan yang disertai dengan adanya pembahasan dan kajian ilmiah dengan berparadigma pro lingkungan memang sudah selayaknya didukung dan diapresiasi.
Dengan adanya segenap kajian, berarti semakin membuktikan betapa kuatnya komitmen yang tela dilakukan oleh Pemerintah RI dalam kontribusinya pada Kesepakatan Paris untuk bisa berkontribusi dalam menjadi salah satu solusi untuk krisis perubahan iklim yang sangat berisiko untuk keberlangsungan seluruh makhluk hidup di dunia, termasuk populasi manusia dan juga para generasi mendatang.
Mengenai hal tersebut, Kepala Otorita IKN Nusantara, Bambang Susantono menjelaskan bahwa sebagai sebuah ibu kota yang memang berbasis hutan dab mengusung konsep keberlanjutan pertama di dunia, maka IKN Nusantara sendiri sangatlah siap untuk bisa memimpin adanya kontribusi Indonesia di panggung global.
Tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan IKN sendiri sebagai Ibu Kota Baru Tanah Air akan sangat diperhatikan oleh para penduduk dunia karena konsepnya secara garis besar terus berjuang untuk bisa menjadi sebuah kota yang berkelanjutan dan sangat ramah lingkungan. Hal tersebut juga menjadi salah satu upaya menjawab tantangan krisis lingkungan yang saat ini sedang dialami oleh dunia.
Bukan hanya akan menjadi panggung unjuk gigi dari Indonesia untuk dunia saja, melainkan dengan adanya IKN juga akan bisa berkontribusi dalam rangka memitigasi dampak perubahan iklim global, yang bahkan sampai detik ini masih sangat banyak diperbincangkan dalam berbagai macam forum dunia dan terus diupayakan untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut.
Karena bagaimanapun, krisis perubahan iklim global juga akan banyak sekali berdampak bahkan secara multidimensional bagi keberlangsungan dunia, utamanya bagi ekosistem dunia dan juga kesehatan lingkungan. Sehingga jelas saja apabila tidak segera dicarikan solusinya, maka dunia sendiri akan semakin terpuruk dan mengalami banyak masalah di kemudian hari.
Lebih lanjut, Bambang Susantono sendiri menjelaskan bahwa dengan adanya kajian yang digagas oleh Pemerintah RI bersamaan dengan ADB tersebut akan langsung menciptakan sebuah momentum emas dan juga sekaligus memperjelas arah bagi pembangunan IKN, utamanya dalam rangka menjadikan IKN sebagai kota netral karbon yang pertama di Indonesia pada tahun 2045 mendatang.
Pasalnya, upaya untuk bisa menjadi sebuah kota yang netral karbon tersebut adalah jika semuanya sudah selesai diterapkan, maka Nusantara sendiri menurutnya akan bisa menjaga hingga sebanyak 65 persen dari kawasannya sebagai kawasan yang dilindungi dengan melalui segenap proses restorasi dan juga rehabilitasi.
Nantinya, ketika seluruh proses restorasi dan rehabilitasi tersebut telah dilaksanakan, maka secara otomatis pula IKN akan mampu meningkatkan kemampuannya dalam penyerapan karbon dan bahkan akan mungkin menyerap karbon lebih banyak lagi dari yang dilepaskan (net sink) pada sebelum tahun 2030, yang kemudian nantinya pada tahun 2045 akan benar-benar menjadi sebuah kota yang berposisi sebagai netral karbon.
Dengan adanya pembangunan IKN yang digagas oleh Pemerintah RI dengan menggandeng sejumlah pihak dan terus mengupayakan adanya pembangunan yang berkelanjutan dengan lingkungan hijau yang terus hidup berdampingan dengannya, termasuk pula menjadi langkah konkret dari Nusantara untuk meningkatkan kontribusinya pada target pencapaian nol emisi karbon Indonesia bahkan pada tahun 2060 mendatang.
Sementara itu, Wakil Presiden Urusan Asia Tenggara, Asia Timur dan Pasifik, Ahmed M. Saeed menyatakan bahwa partisipasi aktif dari semua pihak, termasuk diantaranya adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota memang menjadi garda yang berada pada barisan paling depan untuk bisa mengimplementasikan kebijakan nasional terebut dalam rangka mendukung pencapaian komitmen kuat yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat mengenai kesepakatan Paris.
Indonesia akan segera memiliki negara dengan kota yang netral karbon pertama di dunia, yakni pada tahun 2045 mendatang. Hal tersebut akan ditujukan dengan pembangunan IKN yang berada di Kalimantan Timur dengan banyaknya kajian dengan paradigma environmental ethics, termasuk juga menjadi semangat untuk semakin mempertegas komitmen pemerintah RI pada Kesepakatan Paris.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

Pemerintah Perkuat Satgas untuk Percepat Pemulihan Wilayah Terdampak Bencana

October 21, 2026

Pemerintah Perkuat Sinergi Pusat-Daerah untuk Percepat Pemulihan Bencana

October 21, 2026

Pemerintah Perkuat Satgas untuk Percepat Pemulihan Wilayah Terdampak Bencana

By Kata IndonesiaOctober 21, 20260

Pemerintah Perkuat Satgas untuk Percepat Pemulihan Wilayah Terdampak Bencana JAKARTA – Pemerintah memperkuat koordinasi Satuan…

Pemerintah Perkuat Sinergi Pusat-Daerah untuk Percepat Pemulihan Bencana

By Kata IndonesiaOctober 21, 20260

Pemerintah Perkuat Sinergi Pusat-Daerah untuk Percepat Pemulihan Bencana *Jakarta* – Pemerintah terus memperkuat sinergi antara…

Pemerintah Memperluas Transaksi Lokal demi Ketahanan Rupiah dan Ekonomi

By Kata IndonesiaOctober 21, 20260

Pemerintah Memperluas Transaksi Lokal demi Ketahanan Rupiah dan Ekonomi Oleh : Jems Andrian Pemerintah bersama…

Pemerintah Menjaga Fundamental Ekonomi di Tengah Tekanan Rupiah

By Kata IndonesiaOctober 21, 20260

Pemerintah Menjaga Fundamental Ekonomi di Tengah Tekanan Rupiah  Oleh: Ricky Rinaldi Dinamika perekonomian global yang diwarnai tingginya ketidakpastian pasar keuangan internasional, ketegangan geopolitik lintas benua, serta kebijakan suku bunga tinggi di negara-negara maju memicu tekanan yang signifikan terhadap nilai tukar mata uang di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS menjadi tantangan nyata yang memerlukan kecermatan serta presisi strategi kebijakan ekonomi makro secara komprehensif. Dalam menghadapi volatilitas pasar keuangan tersebut, ketahanan ekonomi nasional tidak ditentukan oleh respon kepanikan jangka pendek, melainkan oleh kekuatan fundamental ekonomi riil dan solidnya koordinasi kebijakan antar-lembaga. Langkah strategis pemerintah bersama otoritas moneter dalam menjaga ketahanan fundamental ekonomi terbukti menjadi benteng utama dalam mempertahankan stabilitas finansial, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan keberlanjutan arus investasi nasional secara inklusif. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter bersama Bank Indonesia guna meredam dampak gejolak nilai tukar terhadap perekonomian domestik. Menurutnya, APBN menjalankan peran vital sebagai peredam kejutan (shock absorber) untuk melindungi daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dari potensi dampak kenaikan harga barang-barang impor (imported inflation). Pengelolaan defisit anggaran secara disiplin, efisiensi belanja negara, serta optimalisasi penerimaan perpajakan dan non-pajak dipastikan tetap terjaga dengan aman guna menopang kepastian iklim usaha dan memberikan tingkat kepercayaan yang tinggi bagi pasar keuangan global. Suahasil menjelaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang sangat berdaya tahan, didukung oleh laju pertumbuhan ekonomi yang konsisten berada di atas lima persen, tingkat inflasi nasional yang terkendali dalam sasaran target, serta neraca perdagangan yang terus mencatatkan surplus secara beruntun. Pemerintah memberikan kepastian bagi dunia usaha bahwa ketahanan fiskal Indonesia sangat memadai untuk menghadapi guncangan eksternal. Instrumen insentif perpajakan dan kemudahan fasilitas kepabeanan tetap dialokasikan secara tepat sasaran untuk mendukung industri manufaktur berorientasi ekspor serta mendorong penggunaan komponen dalam negeri demi menekan ketergantungan bahan baku impor. Menjaga fundamental ekonomi di tengah tekanan fluktuasi mata uang merupakan wujud tanggung jawab kepemimpinan ekonomi yang matang dan berpandangan jauh ke depan. Pemerintah memberikan penegasan yang jelas kepada publik bahwa stabilitas Rupiah ditopang oleh kekuatan sektor riil dan cadangan devisa yang mencuputi. Ketegasan pemerintah dalam mendorong pendalaman pasar keuangan serta optimalisasi penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam di dalam negeri menjadi instrumen hukum yang sangat krusial untuk memperkuat ketersediaan likuiditas valuta asing di pasar domestik. Penguatan fundamental ini juga diperkokoh melalui pengawasan ketat terhadap efisiensi belanja BUMN dan korporasi swasta yang memiliki kewajiban utang luar negeri. Koordinasi berkala dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memastikan setiap potensi risiko likuiditas terdeteksi dan dimitigasi secara terukur sebelum berdampak pada sektor perbankan nasional. Langkah pencegahan yang terintegrasi ini menjamin bahwa seluruh industri keuangan nasional memiliki bantalan modal yang sangat tebal dalam menghadapi gejolak eksternal. Langkah percepatan penataan ekosistem modal usaha dan daya saing industri dalam negeri ini berjalan selaras dengan dorongan penanaman modal strategis. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani mengatakan ketahanan fundamental ekonomi nasional menjadi faktor penentu utama yang menjaga kepercayaan para investor global untuk tetap menanamkan modal jangka panjang di Indonesia. Menurutnya, dinamika kurs jangka pendek tidak menyurutkan minat investasi langsung (Foreign Direct Investment) karena daya tarik Indonesia terletak pada besarnya potensi pasar domestik, kelimpahan sumber daya alam, dan ketegasan kebijakan hilirisasi industri.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.