Oleh: Anis Maftukhin
Lereng Merapi biasanya menghembuskan hawa dingin, tapi pada 18 Juli 2026, suhu di Asrama Perguruan Islam (API) Tegalrejo, Magelang, mendadak menghangat. Bukan karena ancaman erupsi, melainkan karena berkumpulnya 22 Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) se-Jawa Tengah. Mereka datang tak membawa seserahan apalagi proposal proyek, melainkan membawa segepok keresahan.
Momentum itu kelak diingat orang sebagai “Lamaran Agung”. Yang dilamar adalah sang tuan rumah, KH Muhammad Yusuf Chudlori alias Gus Yusuf. Permintaannya cuma satu: tolong bersedia jadi nakhoda PBNU. NU sedang butuh pawang, bukan sekadar ketua.
Gus Yusuf, dengan gaya khasnya yang tak meledak-ledak, merespons lamaran itu bukan bak politisi yang baru dapat tiket rekomendasi partai. “Bagi saya, ini bukan soal jabatan, tapi khidmah,” katanya. Jawaban klise? Mungkin. Tapi di tengah cuaca elit NU yang belakangan isinya cuma adu urat leher, kalimat Gus Yusuf itu terdengar seperti guyuran air zam-zam di tengah terik padang pasir.
Mari kita jujur-jujuran saja. Kapal besar bernama NU ini belakangan memang sedang oleng, dan lucunya, badainya justru ditiup oleh nakhodanya sendiri. Di atas kertas, Muktamar ke-35 di Tambakberas nanti adalah majelis musyawarah para alim. Tapi praktiknya di lapangan? Sudah mirip lakon ketoprak yang kehilangan naskah.
Ingat drama bulan November 2025? Syuriyah tiba-tiba meminta Ketum Gus Yahya mundur. Rais Aam Kiai Miftachul Akhyar bahkan menjatuhkan “talak” pemberhentian. Apa reaksi Gus Yahya? Alih-alih mereda, ia membalas dengan memecat Sekjen Gus Ipul dan memasang Amin Said Husni. Berbalas pantun pemecatan ini dikawal dengan adu dalil AD/ART yang kalau dipikir-pikir bikin pusing kepala kiai kampung.
Sempat ada adegan islah di Lirboyo, tapi ternyata cuma bertahan seumur jagung. Memasuki 2026, panggung kembali memanas di Munas dan Konbes NU di Ploso, Kediri. Di sana, kubu status quo mencoba mengubah aturan main. Sistem one man one vote mau dihapus, diganti mekanisme Ahwa (Ahlul Halli wal Aqdi) secara penuh. Belum lagi ribut-ribut soal siapa tuan rumah Muktamar yang konon sudah di-sistem, hingga perdebatan soal bagi-bagi konsesi tambang dan rangkap jabatan politik.
Gegeran demi gegeran elite ini rupanya bikin muak warga akar rumput. Sambil nyeruput kopi, para santri, mahasiswa, dan kiai kampung merumuskan perlawanan kultural. Muncullah sebuah slogan menggelitik: “La Miftaha wa Laa Yahya.”
Sebagai orang yang masa mudanya disiksa hafalan Jurumiyah sampai Alfiyah Ibnu Malik, telinga saya jelas gatal mendengar slogan ini. Secara nahwu, susunan kalimat itu fasid alias rusak balau! Kalau mau menafikan nama orang (isim ma’rifah), harusnya pakai “Laisa Miftahun wa Laa Yahya”. Huruf La (Laa li nafyil jins) itu menuntut isim sesudahnya berstatus nakirah (umum), bukan ma’rifah (nama khusus/spesifik).
Tapi di sinilah letak kejeniusan retorika santri. Pelanggaran gramatikal ini justru disengaja. Dengan dipaksa dibaca fathah tanpa tanwin, Miftah dan Yahya—yang tadinya nama besar nan spesifik itu—secara sengaja di-downgrade menjadi nakirah. Mereka disamakan dengan “benda umum”, dilucuti keistimewaannya. Makna tersiratnya tajam dan agak kurang ajar: “Sudahlah, Anda berdua ini sudah bukan siapa-siapa lagi, minggir saja!”
Dari penolakan gaya nahwu inilah, nama Gus Yusuf menemukan pijakannya.
Dalam tradisi intelektual pesantren, ada yang namanya Fikih Siyasah (politik Islam). Fikih ini punya rumus jitu untuk memilih pemimpin di kala genting. Pertama, soal syarat mutlak seorang pemimpin, yakni ‘adalah (integritas/objektivitas). Elite yang sedang mabuk pertarungan faksi jelas sudah kehilangan objektivitasnya. Gus Yusuf hadir mengisi kekosongan ini karena ia relatif netral; tidak masuk gerbong faksi sana, tak juga berutang budi pada faksi sini.
Kedua, ada kaidah taqdim al-aslam ‘ala al-a’lam—mendahulukan figur yang bikin selamat (aslam) ketimbang yang paling pintar/terkenal (a’lam). Buat apa punya ketua umum yang pintarnya sundul langit, jaringan internasionalnya hebat, tapi di dalam rumah kerjanya bikin piring pecah berantakan? NU hari ini lebih butuh tukang jahit ketimbang orator ulung.
Gus Yusuf adalah representasi dari kaidah yukhtar akhaff ad-dararain—mengambil risiko yang paling ringan. Ia adalah sosok dengan tingkat resistensi paling rendah (zero resistancy). Kalau ingat sejarah, ini persis gayanya Sahabat Abdurrahman bin Auf saat menjadi ketua formatur pasca wafatnya Umar bin Khattab. Ia tak mencari siapa kandidat yang paling ngotot atau paling dominan, tapi mencari figur yang kalau dia naik, orang-orang tidak akan berontak.
Maka, “Lamaran Agung” Tegalrejo itu bukanlah sekadar deklarasi politik murahan. Itu adalah alarm yang dibunyikan agar kapal besar bernama Nahdlatul Ulama tidak melenceng menjadi sekadar PT pencari konsesi tambang atau EO makelar politik.
Pada akhirnya, palu keputusan ada di tangan para muktamirin di Tambakberas nanti. Pertanyaannya sederhana: mau terus-terusan mabuk laut di tengah badai ego elite, atau memilih nakhoda kalem yang tahu caranya menenangkan ombak?
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq.
*Warga NU, Pegiat Literasi Islam dan Pengasuh Pondok Pesantren WALI, Tuntang Kab Semarang
