• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»Kunjungan Presiden Jokowi Ke Posko BIN Mendapat Sambutan Positif Penyintas Gempa

Kunjungan Presiden Jokowi Ke Posko BIN Mendapat Sambutan Positif Penyintas Gempa

  • Kata Indonesia
  • - Sunday, 11 December 2022

Kunjungan Presiden Jokowi Ke Posko BIN Mendapat Sambutan Positif Penyintas Gempa

Oleh : Ratih Safira Utami

Dalam dua pekan terakhir Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah mengunjungi warga terdampak gempa bumi Cianjur untuk keempat kalinya.

Dalam rangkaian kunjungan kerjanya kali ini, Presiden Jokowi yang berangkat dengan menggunakan kendaraan darat dari Istana Bogor sekitar pukul 07.30, terlebih dahulu meninjau posko Bencana gempa Bumi yang dibangun oleh Badan Intelijen Negara (BIN) di desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur.

Sesampai di Posko, Jokowi disambut anak-anak dengan nyanyian ‘Manuk Dadali’. Puluhan anak pengungsi yang hampir tiga pekan berada di pengungsian tersebut telah mengikuti kegiatan trauma healing di Posko BIN.

Di tempat tersebut Presiden membagikan makanan dan juga bantuan kepada para pengungsi.

Dalam kunjungannya, Presiden juga menyampaikan bahwa hari ini bantuan stimulan rumah kepada warga dan ahli waris korban bencana gempa bumi Cianjur beberapa waktu lalu akan mulai diberikan. Bantuan yang akan diberikan menyesuaikan tingkat kerusakan rumah.
Presiden pun berharap agar para warga yang rumahnya terdampak gempa dapat mulai membersihkan rumahnya masing-masing, sehingga nantinya dapat mempercepat proses pembangunan kembali.
Selain itu, Presiden juga menyebut bahwa TNI dan Polri akan ikut serta membantu proses pembangunan rumah para warga terdampak gempa.
Pihaknya berharap agar para warga dapat memulai membersihkan rumahnya, dibantu dari TNI dan Polri untuk membangun kembali.
Sebelumnya, Presiden juga menegaskan, bahwa kedatangannya di Cianjur bertujuan untuk memastikan pembangunan rumah bagi warga terdampak yang direlokasi dapat dimulai pada hari di mana Jokowi melakukan kunjungan yang ke-tiga.
Dengan diberikannya bantuan bagi rumah yang rusak tersebut, Presiden berharap agar masyarakat dapat mulai beraktivitas membangun rumahnya.
Presiden juga memastikan bahwa pemerintah sudah menyiapkan sistem penyaluran bantuan tersebut, baik secara langsung maupun lewat tabungan.
Menurut Jokowi, setidaknya ada 56 ribu rumah warga yang terdampak gempa. Jokowi berharap pembangunan rumah-rumah warga yang rusak dapat segera dimulai dan diselesaikan.
56 ribu rumah tentu bukan jumlah yang sedikit. Pihaknya tentu saja ingin penyelesaian secepat mungkin tanpa pembatasan waktu dan secepat-cepatnya selesai karena masyarakat sudah kehujanan dan kedinginan di tenda-tenda.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga sempat menyapa Afikah, seorang siswa kelas II SD yang juga korban gempa Cianjur di Posko BIN Cijedil.
Melihat kaki Afikah yang diperban, Jokowi mendoakan Afikah agar kakinya cepat sembuh.
Jokowi juga telah meninjau Sekolah Dasar Negeri (SDN) Sukamaju 1 Desa Benjot, di Kecamatan Cugenang yang merupakan salah satu sekolah terdampak gempa di Kabupaten Cianjur.
Mantan Wali Kota Surakarta tersebut menyatakan, perbaikan infrastruktur pendidikan terutama rehabilitasi bangunan sekolah baik SD maupun sekolah menengah yang rusak berat sangat mendesak dilakukan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar siswa.
Hasil survei dari Kementerian PUPR menunjukkan bahwa per 29 November 2022, kerusakan infrastruktur pendidikan akibat gempa di Kabupaten Cianjur sebanyak 245 sekolah yang tersebar di 7 Kecamatan.
Tercatat, sekolah dengan kondisi rusak berat adalah 131 sekolah, rusak sedang 34 sekolah dan rusak ringan 80 sekolah. Penanganan diprioritaskan untuk sekolah dengan tingkat kerusakan berat.
Pemerintah juga memastikan rehabilitasi dan rekonstruksi berbagai bangunan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) terdampak gempa Cianjur, seperti rumah sakit, masjid dan puskesmas. Pembangunan fasilitas tersebut mulai dikerjakan seiring dengan adanya penanganan tahap tanggap darurat.
Di sisi lain, Badan Intelijen Negara (BIN) Berusaha melakukan pemulihan bagi para korban gempa bumi Cianjur, khususnya anak-anak, yakni melalui trauma healing.
Layanan Trauma Healing tersebut bekerja sama dengan Yayasan Akasia dan Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB) Bandung. Kegiatan trauma healing diharapkan bisa menghilangkan rasa trauma kepada para pengungsi gempa, terutama anak-anak.
Puluhan anak korban gempa Cianjur mengikuti kegiatan trauma healing di Posko Bantuan BIN, di Jalan Lintas Labuan-Cianjur. Mereka tertawa lepas usai mendengar dongeng dari para personel BIN. Selain sesi dongeng, ada juga berbagai permainan untuk menghilangkan rasa takut, cemas dan trauma dari anak-anak korban gempa Cianjur.
Prabawa Ajie selaku Juru Bicara BIN menyatakan, selain dongeng dan permainan, juga ada ajakan membaca kepada anak-anak korban gempa Cianjur. Para peserta yang bisa menjawab pertanyaan dari MC akan mendapatkan hadiah berupa buku cerita.
BIN sebenarnya bisa dikatakan berpengalaman dalam memberikan bantuan berupa logistik bagi korban terdampak gempa bumi. Hal tersebut pernah terjadi beberapa bulan silam saat terjadi di Pasaman Barat, Sumatera Barat, Bukan hanya sekadar memberikan bantuan saja, namun pihaknya juga terus mengupayakan agar bagaimana masyarakat dapat beraktivitas dengan normal.
Kunjungan Jokowi ke Posko BIN di Cianjur telah membuat progres penanganan bantuan menjadi lebih cepat, Jokowi mampu memberikan penanganan gempa secara tepat dan terukur.

)* Penulis adalah kontributor Persada Institute

 

 

 

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

November 8, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan Oleh: Damar Setiawan Pemerintah terus menunjukkan komitmen…

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.