• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Opini»Kondisi Papua Sudah Aman dan Kondusif

Kondisi Papua Sudah Aman dan Kondusif

  • Kata Indonesia
  • - Monday, 9 September 2019

Oleh: Edward Krey (Mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta)

Kerusuhan Papua yang dimanfaatkan kelompok separatis telah memicu instabilitas keamanan di Papua. Namun, berkat langkah sikap pemerintah dan masyarakat, situasi kini telah aman dan kondusif, sehingga masyarakat dapat beraktivitas normal seperti sedia kala.

Kapolres Merauke AKBP Bahara Marpaung SH, mengatakan bahwa TNI dan Polri memberikan apresiasi kepada seluruh aparat keamanan TNI dan Polri, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan serta seluruh warga masyarakat Merauke yang secara bersama – sama menjaga keamanan tetap terjaga aman dan kondusif.

Aparat keamanan tetap bersinergi dengan seluruh komponen terkait, Bahara mengatakan bahwa masyarakat jangan sampai terpengaruh dengan selebaran, isu – isu dan berita hoax, aktifitas masyarakat di Papua juga telah berjalan dengan baik dan lancar tanpa gangguan yang berarti.

Sementara itu, satuan Binmas Polres Jayapura telah melaksanakan cooling down di lingkungan warga batu putih atas kelurahan Numbay Distrik Jayapura Selatan yang dipimpin oleh Kasat Binmas AKP Pieter Kendek, S.Sos., MM.

Turut hadir pula Kaur Bin Ops Sat Binmas Ipda A. Chariri, Kanit Bin Kamsa Ipda M. Ulum, Kanit Polmas Aiptu A. Hamid, Lurah Numbay Yerry Rumanasem, Ketua RW 2 Yohanes Udam, Ketua RT 2 Irenius Victor dan Warga Batu Putih Atas sebanyak 80 orang.

Dalam kesempatan tersebut Pieter menyikapi pasca kejadian yang telah terjadi beberapa hari di wilayah kota Jayapura, pihak kepolisian berharap agar warga masyarakat dapat menyikapi dengan bijak dan diharapkan agar tidak mudah terprovokasi dengan isu – isu yang belum tentu kebenarannya alias Hoax, karena kerusuhan tersebut dipicu oleh orang – orang yang ingin memecah belah persaudaraan melalui media sosial ataupun informasi yang tidak jelas.

Gubernur Papua Lukas Enembe juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Papua dimanapun berada, untuk tetap berkoordinasi dengan pihak keamanan guna menghindari adanya pihak – pihak lain yang ingin memanfaatkan atau menunggangi kepentingan tertentu dengan cara – cara yang anarkis.

Gubernur Lukas juga berpesan, agar masyarakat Papua dapat menjaga ketertiban selama menyampaikan pendapat maupun orasi, tentunya dengan tidak melakukan pengrusakan fasilitas umum, kantor – kantor pemerintah dan bangunan – bangunan milik masyarakat.

Melihat kondisi yang mulai aman dan kondusif, secara bertahap Pemerintah Indonesa juga mulai membuka blokir atas layanan data internet di wilayah Papua dan Papua barat pada hari Rabu 4 September 2019 pukul 21.00 WIB. Hal tersebut dilakukan setelah berkoordinasi dengan instansi penegak hukum dan aparat keamanan dan mempertimbangkan sudah mulai pulihnya kondisi beberapa Kabupaten di wilayah Papua.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara mengatakan kebijakan pemerintah pusat (multi sektor) dikoordinasikan oleh Menkopolhukam secara terintegrasi. Sehingga apapu keputusannya pasti dilaksanakan oleh sektor / kementrian dalam koordinasi Menko Polhukam.

Menko Polhukam, Wiranto mengatakan sekaligus memastikan bahwa pemblokiran akses internet di Papua dan Papua Barat akan dibuka karena konisi di sana sudah berangsur damai pasca demo yang berujung pada kericuhan hingga blokade jalan.

Sementara itu, Kerja keras TNI dan Polri yang ditunjukkan dengan turun langsung Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jendral (pol) Tito Karnavian yang berkantor di Papua menuai hasil positif, siituasi Bumi Cenderawasih semakin aman dan kondusif.

Selama berkantor di Papua, 2 pimpinan tertinggi TNI dan Polri tersebut, terjun langsung ke lokasi – lokasi yang sempat memanas, termasuk mengunjungi Provinsi Papua Barat.

Untuk Jayapura yang sempat lumpuh akibat aksi unjuk rasa yang berujung anarkis, Tito mengatakan bahwa situasi setempat juga berangsur pulih. Meski sisa kerusakan masih terlihat di beberapa sudut kota.

Memang di Papua sempat ada unjuk rasa kecil, namun secara keseluruhan kemananan disana dapat terkendali dan situasi sudah kembali normal, para pedagang-pun sudah kembali menggelar lapak dagangannya.

Pemerintah telah menunjukkan upaya serius dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Papua, masyarakat juga sudah sepatutnya bersinergi dalam menciptakan suasana yang aman dan kondusif, tentunya dengan cara menghindari ujaran rasis dan tidak terprovokasi oleh berita yang tidak benar.

 

Karhutla Ditangani dengan Perlindungan Nyata bagi Warga Terdampak

September 15, 2026

RUU Reforma Agraria, Jalan Negara Mengakhiri Ketimpangan Lahan

September 15, 2026

Karhutla Ditangani dengan Perlindungan Nyata bagi Warga Terdampak

By Kata IndonesiaSeptember 15, 20260

Karhutla Ditangani dengan Perlindungan Nyata bagi Warga Terdampak Oleh: Yandi Arya Adinegara Kebakaran hutan dan…

RUU Reforma Agraria, Jalan Negara Mengakhiri Ketimpangan Lahan

By Kata IndonesiaSeptember 15, 20260

RUU Reforma Agraria, Jalan Negara Mengakhiri Ketimpangan Lahan  Oleh : Catur Ronggo  Persoalan agraria di Indonesia tidak sekadar menyangkut siapa yang menguasai sebidang tanah. Di balik konflik lahan terdapat persoalan kepastian hukum, tumpang tindih regulasi, akses masyarakat terhadap sumber penghidupan, hingga ketimpangan pemanfaatan ruang. Karena itu, langkah pemerintah bersama DPR untuk menghadirkan kerangka hukum reforma agraria yang lebih komprehensif menjadi momentum penting untuk mengakhiri persoalan yang selama ini berlarut-larut. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Iman Sukri menilai kompleksitas konflik agraria menunjukkan kebutuhan terhadap aturan khusus yang mampu menjadi mekanisme penyelesaian secara lebih jelas. Menurutnya, persoalan tidak hanya berkaitan dengan penguasaan tanah, tetapi juga bersinggungan dengan regulasi dan kepentingan antarsektor. Ia mencontohkan adanya desa yang berada dalam kawasan hutan serta persoalan masyarakat adat dan kelompok masyarakat lainnya. Karena itu, RUU Reforma Agraria diharapkan tidak berhenti pada norma, tetapi memiliki kekuatan untuk mengeksekusi keputusan penyelesaian konflik. Pandangan tersebut menjadi semakin relevan setelah RUU Reforma Agraria disahkan sebagai RUU inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna pada 8 September 2026. Rancangan tersebut memuat 70 pasal dalam 16 bab, antara lain mengatur restitusi, redistribusi tanah, pemberdayaan penerima reforma agraria, serta gagasan pembentukan Badan Reforma Agraria Nasional atau BRAN. Lembaga tersebut dirancang bertanggung jawab kepada Presiden dan memiliki tugas dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan hingga evaluasi reforma agraria. Bagi pemerintah, perkembangan tersebut dapat menjadi fondasi untuk membangun penyelesaian konflik yang tidak parsial. Kepastian mengenai siapa yang berwenang menangani persoalan, bagaimana keputusan dilaksanakan, serta bagaimana masyarakat memperoleh manfaat setelah mendapatkan tanah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari reforma agraria. Tanpa mekanisme yang kuat, redistribusi tanah berisiko hanya menjadi proses administratif tanpa dampak ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menawarkan pendekatan yang berangkat dari tingkat paling dekat dengan masyarakat. Ia mengusulkan agar pemerintah desa diberikan fungsi yang tegas dalam menerima pengaduan, mengidentifikasi fakta, memfasilitasi pemetaan, dan memediasi konflik lokal. Menurut Yandri, pelibatan desa penting karena konflik agraria kerap bersinggungan langsung dengan ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat. …

RUU Reforma Agraria, Harapan Baru Tingkatkan Kesejahteraan Petani

By Kata IndonesiaSeptember 15, 20260

RUU Reforma Agraria, Harapan Baru Tingkatkan Kesejahteraan Petani Oleh : Radjiman Arif Ketimpangan penguasaan lahan…

ASPANJI Minta Revisi Perpres No 46 Tahun 2025, Pemerintah Wajib Berikan Uang Muka Kepada UMKM

By Kata IndonesiaSeptember 15, 20260

Ketua Umum Asosiasi Pengadaan Barang dan Jasa Indonesia (Aspanji), Ir. Effendi Sianipar, meminta pemerintah mewajibkan…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.