Ketua Bidang Hukum dan HAM Pengurus Besar Himpunan Mahasiwa Islam (PB HMI) Muh. Imam Taufiq mengingatkan bahwa pemilihan sosok Kabareskrim Polri harus dilakukan secara normatif, tidak terjebak dengan cara-cara pragmatis yang sarat dengan kepentingan politik dan dapat merealisasikan merit system dengan baik.
Imam mengatakan bahwa fungi Institusi kepolisian adalah fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
Kunci Indonesia Maju Cuma Satu, Lawan Hoax dan Radikalisme!
“Kepolisian Republik indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia sehingga penyelenggaraan kepolisian harus mewujudkan sebuah kepemerintahan yang baik (good governance) yang mensyaratkan diterapkannya prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan diterima oleh masyarakat,” ujar Imam.
Lanjut menurut Imam, Era reformasi yang berkembang dalam kehidupan politik, hukum, dan ekonomi di Indonesia saat ini dipengaruhi oleh suasana tatanan kehidupan masyarakat yang berkembang dalam lingkup global, yang pada intinya menuntut diwujudkannya iklim demokratisasi dengan ciri adanya kepastian hukum, keadilan atau keseimbangan untuk semua pihak, serta keterbukaan dalam sistem kehidupan masyarakat.
Salah satu pemenuhan tuntutan keperluan tersebut adalah diwujudkannya organ aparat penegak hukum dan ketertiban umum yang profesional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, bebas dari pengaruh kekuasaan birokrasi pemerintahan maupun militer.
Dengan demikian Imam berharap bahwa sisapun sosok yang akan menduduki jabatan kabareskrim kedepannya mampu mewujudkan harapan-harapan tersebut dan membantu Kapolri Idham Aziz dalam merealisasikan tujuh program prioritas dalam membangun intitusi Polri.
Oleh karenanya sosok kabareskrim yang terpilih juga diharapkan mampu memperbaiki citra kepolisian dan mengembalikan Khittah penegakan hukum di negeri ini.
