• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Opini»Kesiapan Pemerintah Sambut Natal dan Tahun Baru

Kesiapan Pemerintah Sambut Natal dan Tahun Baru

  • Kata Indonesia
  • - Monday, 23 December 2019

Oleh: Ibnu Gunawan

Perayaan Natal bagi umat kristiani dan katolik tentu menjadi atensi tersendiri bagi pemerintah. Segala kesiapan seperti keamanan, arus lalu lintas sampai ketersediaan bahan pokok terus dijaga agar perayaan Natal dan Tahun Baru dapat berjalan lancar dan sukses.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta agar seluruh kepala daerah, baik itu gubernur, Bupati dan wali kota untuk senantiasa berkoordinasi dalam membentuk Posko Pemantauan Terpadu Natal 2019 dan Tahun Baru 2020.
Posko tersebut nantinya akan berfungsi untuk mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan, memonitor suasana saat pelaksanaan pada saat libur Natal dan perayaan tahun baru 2019, dengan melibatkan perangkat daerah terkait.
Hal tersebut sudah tertulis dalam Surat Edaran Mendagri tentang persiapan Libur Natal 2019 dan Tahun Baru 2020.

Upaya tersebut antara lain bertujuan untuk meningkatkan kesiapan sarana dan prasarana dengan melakukan optimalisasi pembangunan dan perbaikan infrastruktur.
Kemudian, memastikan kesiapan sarana transportasi penumpang maupun barang, kesiapan terminal, stasiun, bandara dan pelabuhan.
Termasuk juga memastikan titik lokasi rest area dan kesiapan jaringan telekomunikasi serta ketersediaan pasokan listrik.
Selain itu, Tito juga menginstruksikan untuk melakukan pengendalian, pengawasan harga dan stok kebutuhan pokok serta bahan bakar.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengingatkan agar penegak hukum bertindak tegas dalam rangka pengamanan libur Natal dan Tahun Baru 2020.

Ia meminta kepada aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap segala bentuk tindak pidana yang mengganggu perayaan Natal dan Tahun Baru sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demi terselenggaranya perayaan Natal dan Tahun Baru yang penuh cinta dan damai.
Mantan ketua MK tersebut juga mengingatkan kepada seluruh jajaran yang bertugas agar meningkatkan kewaspadaan.
Pemerintah juga telah memetakan sejumlah potensi kerawanan saat Natal dan Tahun Baru 2020, antara lain seperti kemacetan lalu lintas, serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat lainnya.

Mennurutnya, kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakan selama libur akhir tahun tersebut juga mempengaruhi potensi kerawanan keamanan masyarakat.
Tentu masyarakat harus waspada terhadap ancaman teror, sweeping oleh oknum tertentu maupun tindakan intoleran seperti pembakaran rumah ibadah atau blokade jalan menuju gereja, hal tersebut tentu harus diantisipasi sedini mungkin.

Pada bulan Desember ini, curah hujan di beberapa wilayah di Indonesia cukup tinggi, ancaman banjir hingga tanah longsor tentu mungkin terjadi pada musim puncak Angkutan Natal dan Tahun Baru 2019.
Menanggapi hal tersebut, Kementerian Perhubungan Meminta agar seluruh pemangku kepentingan kereta api terutama PT Kereta Api Indonesia (KAI) mewaspadai bencana alam seperti longsor pada musim puncak Angkutan Natal 2019 dan Tahun baru 2020.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta PT KAI dan stakeholder terkait untuk tetap waspada dan siaga akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti kesalahan teknis, longsor dan potensi musibah lainnya mengingat akhir tahun ini adalah musim hujan.
Pihaknya meminta agar tim supporting dapat berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk menyiapkan alat-alat yang setiap saat bisa diperbaiki seperti crane, dump truck di titik rawan yang bersinggungan dengan rel.

Menurutnya, penyelenggaraan Angkutan Natal dan Tahun Baru selalu menjadi perhatian pemerintah karena ini menejadi hajat hidup masyarakat banyak. Dengan begitu, para pemangku kebijakan transportasi utamanya operator tentu harus memberikan service yang terbaik.
Pada akhir tahun ini, PT KAI menetapkan masa angkutan Nataru selama 18 hari yaitu terhitung dari 19 Desember 2019 – 5 Januari 2020.
Pada tahun ini, pihaknya memprediksi akan ada kenaikan jumlah penumpang kereta api sebanyak 4 persen dibanding tahun 2018 atau naik dari 5.6 juta penumpang menjadi 5,9 juta penumpang.
Total perjalalan KA tahun ini juga akan ditingkatkan sebesar 2 persen, dari 394 KA di tahun 2018 menjadi 404 perjalanan KA pada tahun 2019.

Untuk menjaga keamanan para penumpang, PT KAI sudah mempersiapkan personel keamanan sebanyak 11.191 personel, yang terdiri dari 1.480 personel Polsuska, 8.761 personel security dan bantuan eksternal dari TNI Polri sebanyak 950 personel.

Peringatan Natal dan Tahun baru kali jangan sampai terganggu oleh oknum yang ingin membuat kekacauan. Dalam menjaga kondusifitas saat musim liburan, tentu masyarakat harus bersinergi dengan pemerintah dalam mewujudkan kondusifitas selama libur Natal dan Tahun Baru 2019.

Danantara Perkuat Investasi untuk Pembangunan Nasional

August 22, 2026

Danantara Perkuat Investasi Strategis untuk Pembangunan Nasional

August 22, 2026

Danantara Perkuat Investasi untuk Pembangunan Nasional

By Kata IndonesiaAugust 22, 20260

Danantara Perkuat Investasi untuk Pembangunan Nasional  Oleh: Ricky Rinaldi Pemerintah terus memperkuat transformasi ekonomi nasional dengan menempatkan investasi sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan jangka panjang. Dalam arah kebijakan menuju 2027, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) memperoleh peran strategis sebagai instrumen untuk mengoptimalkan aset negara, memperkuat investasi, dan mendorong pembangunan sektor-sektor strategis. Kehadiran Danantara menunjukkan upaya pemerintah membangun sumber pertumbuhan baru yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Presiden Prabowo Subianto menegaskan posisi tersebut dalam penyampaian Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2027 beserta Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada 14 Agustus 2026 lalu. Presiden menyebut Danantara sebagai dana kedaulatan yang harus menjadi instrumen untuk membangun kapasitas bangsa dalam jangka panjang. Danantara karena itu diarahkan bukan sekadar sebagai pengelola aset negara, melainkan sebagai bagian dari strategi investasi dan pembangunan sektor strategis yang memberikan manfaat berkelanjutan. Arah tersebut memperlihatkan perubahan pendekatan dalam mengelola kekuatan ekonomi nasional. Aset negara perlu ditempatkan pada kegiatan produktif yang mampu meningkatkan kapasitas industri, mempercepat hilirisasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat ketahanan nasional. Melalui pengelolaan yang terintegrasi, Danantara diharapkan mampu menghubungkan kekayaan negara dengan kebutuhan investasi serta proyek pembangunan yang memiliki nilai strategis dan manfaat jangka panjang. Peran Danantara semakin penting dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa konsolidasi aset Danantara dapat menjadi katalis peningkatan investasi. Danantara dapat memaksimalkan aset dan proyek untuk menarik partisipasi sektor swasta dan pelaku ekonomi nonpemerintah. Dengan demikian, investasi negara dapat menciptakan efek crowd-in, yakni mendorong dunia usaha meningkatkan ekspansi, membuka fasilitas produksi baru, dan memperluas kegiatan bisnis. Pendekatan tersebut menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional merupakan tanggung jawab bersama seluruh pelaku ekonomi. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai penyedia anggaran, tetapi juga menciptakan kondisi yang memungkinkan sektor swasta berkembang. Investasi Danantara dapat menjadi pemicu awal yang kemudian diikuti modal swasta sehingga kapasitas ekonomi nasional meningkat secara lebih luas. Sinergi tersebut juga berpotensi memperbesar penciptaan lapangan kerja dan memperkuat aktivitas ekonomi di berbagai daerah. Strategi investasi Danantara diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki nilai strategis dan potensi dampak luas. Delapan sektor utama yang menjadi fokus meliputi energi terbarukan, mineral, infrastruktur digital, infrastruktur dan utilitas, real estat, layanan keuangan, pangan dan pertanian, serta layanan kesehatan. Pemilihan sektor tersebut sejalan dengan kebutuhan Indonesia untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat ketahanan nasional, dan membangun fondasi pertumbuhan baru yang lebih bernilai tambah.…

Danantara Perkuat Investasi Strategis untuk Pembangunan Nasional

By Kata IndonesiaAugust 22, 20260

Danantara Perkuat Investasi Strategis untuk Pembangunan Nasional Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara…

Danantara Kawal Penyederhanaan BUMN agar Aset Negara Lebih Produktif  

By Kata IndonesiaAugust 22, 20260

Danantara Kawal Penyederhanaan BUMN agar Aset Negara Lebih Produktif Jakarta – Transformasi dan restrukturisasi Badan…

Ketahanan Energi 2027: Jalan Besar Indonesia Menuju Kemandirian Energi 

By Kata IndonesiaAugust 22, 20260

Ketahanan Energi 2027: Jalan Besar Indonesia Menuju Kemandirian Energi  Oleh: Hanan Alfawazi Ketahanan energi merupakan salah satu fondasi utama bagi keberlanjutan pembangunan nasional. Tanpa pasokan energi yang cukup, terjangkau, dan dapat diandalkan, pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, pembangunan infrastruktur, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat akan menghadapi berbagai hambatan. Karena itu, arah kebijakan energi Indonesia pada 2027 memiliki arti strategis, bukan sekadar sebagai agenda sektoral, melainkan sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian nasional. Kebutuhan energi terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi, sementara produksi minyak nasional menghadapi tekanan penurunan alamiah. Pada saat yang sama, dinamika geopolitik global membuat harga dan pasokan energi semakin sulit diprediksi. Kondisi tersebut membuat penguatan sumber energi domestik menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Dalam konteks tersebut, target lifting minyak sebesar 610 ribu barel per hari dan lifting gas sekitar 950 ribu barel setara minyak per hari dalam RAPBN 2027 menjadi salah satu instrumen penting. Target tersebut dinilai realistis oleh Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya, terutama dengan melihat peluang optimalisasi lapangan produksi yang telah ada serta pengembangan sumur-sumur baru. Namun, peningkatan lifting tidak dapat dicapai hanya dengan menetapkan target. Sektor hulu migas membutuhkan investasi, teknologi, kepastian regulasi, serta proses pengembangan lapangan yang efisien. Tantangan natural decline juga harus dihadapi secara serius karena sebagian lapangan migas nasional telah memasuki fase produksi yang matang. Anggota Dewan Energi Nasional Saleh Abdurrahman melihat masih terdapat ruang untuk menahan laju penurunan alamiah tersebut melalui optimalisasi sumur eksisting dan pengembangan sumur baru. Pengembangan wilayah frontier serta penggunaan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) juga menjadi bagian dari pilihan strategis untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi nasional. Artinya, kebijakan peningkatan lifting harus ditempatkan sebagai agenda jangka panjang. Pemerintah tidak cukup hanya mengejar angka produksi dalam satu tahun anggaran, tetapi juga harus memastikan keberlanjutan investasi dan penemuan cadangan baru. Jika investasi hulu berjalan konsisten, Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan kapasitas produksi sekaligus memperkuat ekosistem industri migas nasional.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.