Kementerian PUPR Siapkan Tiga Program Unggulan Atasi Backlog Perumahan

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen untuk mengatasi masalah defisit atau backlog perumahan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan kebutuhan dan pasokan, utamanya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut sekaligus upaya mencapai target Program Satu Juta Rumah, Kementerian PUPR telah menyiapkan tiga program unggulan yakni program pembangunan perumahan berbasis komunitas, pembangunan perumahan skala besar yang terintegrasi Kotaku, dan penyempurnaan skema perumahan untuk ASN/TNI/Polri dan generasi milenial.

“Pemerintah berkomitmen untuk memberikan hunian yang layak bagi MBR. Kami harapkan dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu.

Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Khalawi Abdul Hamid mengatakan ketiga program unggulan tersebut nantinya akan terintegrasi dengan berbagai stakeholder perumahan sehingga capaian pembangunan perumahan bisa terlaksana dengan baik di lapangan.

“Ketiga program tersebut akan kami laksanakan dan integrasikan pada 2020 karena kebutuhan rumah masyarakat yang terus meningkat setiap tahunnya,” ujar Khalawi.

Program pertama yakni Program Pembangunan Perumahan Berbasis Komunitas. Program ini diperuntukkan bagi komunitas profesi tertentu dan belum pernah mendapatkan program subsidi pembiayaan perumahan dari pemerintah. Dalam pelaksanaannya, program ini akan terintegrasi dengan program Bantuan Stimulan perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah dan bantuan pembiayaan perumahan Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).

Program kedua adalah pembangunan perumahan skala besar yang terintegrasi dengan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dengan melibatkan pengembang besar. Dalam hal ini para pengembang diharapkan dapat terlibat aktif dengan melaksanakan pembangunan dengan Pola Hunian Berimbang meliputi rumah sederhana, rumah menengah, dan rumah mewah.

“Program yang ketiga adalah proses finalisasi skema penyediaan perumahan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) / TNI / Polri serta skema perumahan untuk generasi millenials. Kami juga sedang melakukan pembahasan tentang pokok-pokok perubahan dalam Revisi Peraturan Menteri PUPR tentang Hunian Berimbang,” ujar Khalawi.

Progres Program Satu Juta Rumah hingga akhir 2019 mencapai 1.257.852 unit. Sementara total capaian pembangunan rumah selama lima tahun mulai 2015 hingga 2019 berjumlah 4.800.170 unit rumah. Dari angka capaian 2019 tersebut tercatat pembangunan rumah untuk MBR jumlahnya sekitar 945.161 unit dan rumah untuk non MBR sekitar 312.691 unit rumah.