Keberlanjutan Ekologis Jadi Pilar Strategis Pemerintah Menuju Indonesia Emas 2045
Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya menjadikan keberlanjutan ekologis sebagai salah satu fondasi utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Melalui transformasi ekonomi hijau, pemerintah berupaya menjawab tantangan lingkungan global sekaligus menciptakan peluang pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Di tengah ancaman _triple planetary crisis_ berupa krisis iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan, pembangunan berkelanjutan dinilai tidak lagi sekadar isu lingkungan, tetapi telah menjadi kebutuhan untuk menjaga ketahanan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pemerintah mendorong lahirnya talenta-talenta hijau yang mampu menjadi penggerak ekonomi masa depan.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Mohammad Jumhur Hidayat, mengatakan transisi menuju ekonomi hijau akan membuka jutaan lapangan pekerjaan baru yang berkualitas bagi masyarakat.
“Transisi menuju ekonomi hijau diperkirakan akan melahirkan jutaan lapangan pekerjaan baru. Namun kita juga harus memastikan bahwa green jobs tersebut merupakan pekerjaan yang layak, memberikan perlindungan tenaga kerja, kesejahteraan, dan kesempatan yang adil bagi masyarakat. Masa depan ekonomi dunia tidak hanya digital, tetapi juga hijau. Future jobs are green jobs,” tegas Jumhur.
Menurutnya, Indonesia memiliki posisi strategis dalam agenda lingkungan global. Kekayaan hutan tropis, mangrove, keanekaragaman hayati, serta garis pantai yang luas menjadi modal besar untuk berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan bumi.
“Kalau Indonesia berhasil menjaga hutannya, melindungi gambut dan mangrove, mengelola sampah, menjaga sungai, melindungi laut, dan membangun ekonomi sirkular, maka Indonesia bukan hanya menjaga dirinya sendiri, tetapi juga memberi kontribusi besar bagi masa depan bumi,” ujarnya.
Sebagai bagian dari transformasi tersebut, pemerintah menargetkan 100 persen sampah terkelola pada 2029 melalui penguatan ekonomi sirkular dan penerapan teknologi pengolahan sampah modern, seperti Refuse Derived Fuel (RDF), Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), dan pirolisis.
Dukungan terhadap agenda keberlanjutan juga diperkuat sektor keuangan. Wakil Direktur Utama BRI, Viviana Dyah Ayu R.K., menyampaikan bahwa prinsip ESG telah menjadi bagian dari strategi bisnis perseroan. Hingga Maret 2026, BRI menyalurkan pembiayaan sosial sebesar Rp718,8 triliun dan pembiayaan hijau Rp96,6 triliun untuk mendukung UMKM, energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, dan sektor rendah karbon lainnya.
Sinergi pemerintah, dunia usaha, dan generasi muda diharapkan mampu mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan, sehingga Indonesia dapat mencapai target Indonesia Emas 2045 dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang.
