Jelang 2 Tahun Prabowo, Pemerintah Perkuat Arah Kebijakan Ekonomi dan Keuangan
Jakarta – Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2026, pemerintah memperkuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan untuk memastikan agenda pembangunan berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Penguatan tersebut tercermin dari langkah penataan kabinet serta penekanan terhadap kesehatan dan kredibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Momentum evaluasi pemerintahan menjadi ruang untuk mendorong inovasi, memperbaiki kinerja, sekaligus memastikan kebijakan ekonomi semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno menilai pergantian Menteri Keuangan menjadi bagian dari upaya pemerintah melakukan perbaikan signifikan dan mempercepat kebijakan di sektor ekonomi dan keuangan. Menurut dia, menjelang dua tahun pemerintahan, Presiden membutuhkan langkah yang mampu menjawab ekspektasi publik sekaligus menyelaraskan kebijakan dengan target pembangunan nasional.
“Jadi ini yang menurut saya adalah sesuatu yang sebenarnya sifatnya kritikal bahwa ekspektasi di bidang ekonomi, di bidang keuangan kita itu pasti butuh semacam perbaikan-perbaikan yang signifikan mesti dilakukan oleh Presiden,” kata Adi.
Ia menambahkan, evaluasi dan penyegaran kebijakan diperlukan agar kinerja pemerintah di bidang ekonomi semakin adaptif. Menurut Adi, kebutuhan inovasi dan perbaikan kinerja menjadi penting seiring dinamika perekonomian nasional yang terus berkembang.
“Tentu ini tidak terlepas karena kebutuhan untuk melakukan perbaikan, kondisi-kondisi yang mungkin jelang dua tahun ini harus ada semacam inovasi dan perbaikan-perbaikan kinerja di bidang ekonomi,” ujarnya.
Di sisi lain, setelah dilantik, Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan arahan Presiden Prabowo untuk memberikan perhatian terhadap kesehatan dan kredibilitas instrumen keuangan negara. Ia menegaskan APBN harus dikelola secara hati-hati karena menjadi fondasi pembiayaan seluruh agenda prioritas pemerintah.
“Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut,” ujar Suahasil.
Suahasil menekankan APBN tidak hanya harus sehat, tetapi juga dapat dipercaya sehingga mampu menopang stabilitas ekonomi makro. Berdasarkan postur APBN 2026, belanja negara ditetapkan Rp3.842,7 triliun dengan target pendapatan Rp3.153,6 triliun. Dengan postur tersebut, defisit diproyeksikan Rp689,1 triliun atau 2,68 persen terhadap PDB.
Penguatan tata kelola fiskal tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan program pemerintah. Dengan APBN yang sehat dan kredibel, pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih terukur untuk menjalankan agenda pembangunan sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional.
