IKN Berdampak Positif bagi Perekonomian Masyarakat
Oleh : Lukman Keenan Adar
Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) sangat berdampak positif bagi peningkatan perekonomian dan juga kesejahteraan seluruh masyarakat di Indonesia. Hal tersebut mengurangi kesenjangan sosial, yang selama ini terjadi, bisa segera terealisasi dan Indonesia pun akan menjadi negara yang maju.
Salah satu upaya Presiden RI, Joko Widodo untuk bisa meningkatkan seluruh perekonomian masyarakat secara merata adalah dengan melakukan pembangunan infrastruktur dasar Ibu Kota Negara atau IKN Indonesia baru bernama Nusantara. Letaknya di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, yakni di Kecamatan Sepaku.
Langkah ini bahkan disebut-sebut sebagai sebuah langkah berani yang sangat menggebrak dan menjadi sebuah terobosan paling baru, berbeda dengan langkah yang pernah dilakukan oleh pemerintahan era sebelum-sebelumnya. Bagaimana tidak, pasalnya hanya di jaman Jokowi pembangunan bisa benar-benar berubah paradigma konsepnya.
Perlu diketahui kalau sejauh ini, Indonesia selalu melakukan pembangunan dengan paradigma dan konsep yang masih terlalu Jawasentris, atau dengan kata lain, pembangunan berpusat hanya di Pulau Jawa saja.
Sehingga akan jelas terjadi yang namanya kesenjangan diantara masyarakat luar Pulau Jawa dengan masyarakat Pulau Jawa.
Padahal tidak bisa dipungkiri kalau sejatinya Indonesia sendiri berdiri dari banyak pulau, yang mana bukan hanya sekedar Jawa saja.
Sehingga seharusnya tidak bisa paradigma konsep pembangunan seperti itu terus dilakukan. Karena tentunya akan semakin menciptakan ketidakadilan dengan ketidakmerataan infrastruktur yang bisa dinikmati oleh masyarakat Tanah Air.
Maka dari itu, Presiden Jokowi sangat ingin adanya kesetaraan sehingga seluruh masyarakat Indonesia mampu memiliki akses yang sama mulai dari infrastruktur hingga banyaknya pelayanan pemerintahan. Mulailah dipikirkan bagaimana solusi-solusi yang bisa dilakukan, salah satunya adalah melakukan pemindahan Ibu Kota.
Sebelumnya Ibu Kota Negara berada di DKI Jakarta, yang mana itu ada di Pulau Jawa. Kemudian mulai ada gagasan kalau harus ada pembangunan dengan konsep Indonesiasentris, sehingga dipilihlah wilayah Kalimantan Timur yang dianggap sangat strategis jika menggunakan sudut pandang yang Indonesiasentris tersebut.
Ketua DPRD Kabupatan Penajam Paser Utara, Syahruddin M Noor menyatakan bahwa pembangunan IKN di Kaltim akan sangat berdampak pada perekonomian, khususnya bagi masyarakat setempat. Jadi bukan hanya secara makro akan mampu menghadirkan pembangunan yang merata untuk negeri ini, namun juga akan mengangkat banyak sekali perekonomian masyarakat yang dulunya kekurangan.
Menurutnya, untuk warga lokal sendiri memang akan sangat terbantu karena mereka mendapatkan banyak kesempatan, termasuk juga turut serta dalam pembangunan IKN Indonesia baru tersebut, sehingga nantinya akan sangat banyak penyerapan tenaga kerja dan ketersediaan lahan untuk warga lokal.
Sementara itu, Badan Otorita IKN Nusantara sendiri juga terus berkomitmen untuk lebih memperhatikan bagaimana gaji para pekerja pembangunan infrastruktur dasar di IKN agar sesuai dengan upah minimum kabupaten (UMK) yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten setempat.
Dengan pemberian gaji yang sudah dijamin setidak-tidaknya sesuai dengan UMK tersebut, sehingga menunjukkan bahwa seluruh pekerja pembangunan IKN atau mungkin warga lokal setempat sama sekali tidak perlu khawatir karena pendapatan mereka sudah terjamin bisa menghidupi mereka beserta keluarga mereka tanpa kekurangan. Termasuk juga hal itu menghindari adanya pekerja yang ternyata diberikan upah terlalu kecil dari ketentuan UMK.
Sebagai informasi, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sendiri pada tahun 2022 ini telah menetapkan UMK pada kabupaten mereka dengan besaran hingga Rp 3,3 juta dan juga seluruh perusahaan yang beroperas di daerah yang berjuluk Benuo Taka tersebut diwajibkan untuk bisa mematuhi angka UMK yang telah diberlakukan tersebut.
Hal itu tentunya akan sangat membantu bagi kesejahteraan perekonomian seluruh masyarakat, khususnya warga lokal di PPU sendiri karena apapun pekerjaan mereka, setidaknya gaji mereka sudah terjamin tidak mungkin berada di bawah UMK. Lebih lanjut, Syahruddin menambahkan bahwa memang jangan sampai proyek pembangunan IKN Indonesia baru yang diberlangsungkan tersebut ternyata sama sekali tidak berdampak apapun, khususnya bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara langsung.
Untuk itu, pemberian gaji setidaknya minimal UMK ini harus terus benar-benar didorong dan juga komitmennya ditingkatkan termasuk bagaimana realisasinya. Karena nantinya PPU sendiri juga akan menjadi Ibu Kota dari Indonesia, termasuk sesuai dengan visi misi yang dimiliki oleh Presiden Jokowi untuk melakukan pemerataan pembangunan demi kemajuan Indonesia, maka tentu seluruh masyarakat kesejahteraannya harus bisa terjamin.
Terlebih, beberapa waktu lalu memang sempat ada kunjungan kerja yang dilakukan langsung oleh Jokowi ke Kabupaten Penajam Paser Utara. Beliau menyatakan kalau pembangunan memang sudah sangat sesuai dengan harapan dan akan berdampak pula pada percepatan pemerataan pembangunan di Indonesia sehingga meningkatkan optimisme seluruh masyarakat dan juga dukungan juga mengalir deras dari masyarakat.
Demi menyongsong Indonesia sebagai negara besar yang maju, memang harus ada namanya pemerataan seluruh pembangunan agar nantinya kesenjangan sosial diantara masyarakat Nusantara menjadi berkurang dan secara otomatis akan terjadi peningkatan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Pembangunan IKN yang digagas oleh Presiden Jokowi ini menjadi titik pijak yang sangat penting karena mampu berdampak sangat positif untuk meningkatkan perekonomian seluruh masyarakat.
)* Penulis adalah kontributor Persada Institute
