Hentikan Demo, DOB Percepat Pembangunan Papua
Oleh : Moses Waker
Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) merupakan berkat bagi rakyat Papua karena diyakini akan mempercepat pembangunan di bumi Cenderawasih. Masyarakat pun diminta untuk segera menghentikan aksi unjuk rasa dan bersatu demi mewujudkan Papua sejahtera.
Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Papua Yan Permenas Mandenas menegaskan DOB dapat mempercepat pembangunan.
Dirinya menilai, aksi demo menolak DOB tidaklah tepat, karena dengan adanya pemekaran di wilayah Papua, tentu saja pembangunan pasti akan terjadi dan masyarakat juga yang kelak akan merasakannya.
Politikus dari Partai Gerindra ini menduga bahwa aksi penolakan DOB di Papua ini tidak murni dan ditunggangi kelompok-kelompok tertentu yang muaranya bisa diketahui bersama.
Mandenas mengaku bahwa dirinya saat menjadi mahasiswa di Universitas Cenderawasih juga sering kali melakukan demo dengan turun ke jalan dan aksi tersebut juga didomplengi oleh kepentingan tertentu. Ia juga berharap kepada masyarakat khususnya mahasiswa agar tidak lagi memaksakan turun ke jalan dengan menolak DOB karena hal tersebut justru akan merugikan daerah sendiri.
Menurutnya banyak daerah di Indonesia yang meminta pemekaran, namun belum disetujui, sedangkan di Papua wacana terkait pemekaran wilayah sudah dijadwalkan untuk dibahas di DPR. Sebagian besar masyarakat Papua, menurutnya telah mendukung DOB sehingga diharapkan pemerintah tidak ragu untuk memekarkan provinsi yang memiliki wilayah luas.
Perlu diketahui bahwa luas tanah Papua yang berukuran 3,5 kali Pulau Jawa, saat ini hanya terdapat dua provinsi yakni Papua dan Papua Barat. Terkait Papua Barat, menurut Mandenas jelas belum bisa dimekarkan karena baru berusia 22 tahun setelah sebelumnya dimekarkan dari Papua.
Sebelumnya, Kepala Suku MeePago Hans Mote menyatakan bahwa dirinya sangat setuju dan akan memberikan dukungan penuh kepada pemerintah untuk pemekaran wilayah otonomi baru di tanah Papua. Dengan adanya pemekaran daerah otonomi baru ini diharapkan Papua menjadi semakin maju dan perkembangannya merata di setiap lini sehingga masyarakatnya dapat ikut maju.
Senada dengan Hans Mote, Ondofolo Yanto Eluay yang merupakan tokoh Adat Tabi juga turut mendukung rencana pemerintah untuk pemekaran daerah Otonomi baru di tanah Papua. Yanto berpendapat, tujuan dari pemekaran adalah untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Papua serta untuk pendidikan dan kemajuan di segala aspek. Itulah yang menjadi dasar bagi dirinya untuk memberikan dukungan. Dirinya selaku tokoh adat juga terus mendorong dan mendukung realisasi dari pemerintah tentang rencana pemekaran wilayah otonomi baru di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Pemerhati Papua, Prof Imron Cotan mendukung adanya wacana pemekaran wilayah Papua. Mengingat wilayah Papua begitu luas dengan penduduknya yang tidak banyak, pelayanan kesehatan agak terhambat. Apalagi membutuhkan perjalanan berhari-hari bagi masyarakat Papua untuk dapat mengakses fasilitas kesehatan.
Perlu diketahui juga, bahwa sistem pendidikan di Indonesia bagian barat secara umum lebih baik dari Indonesia bagian Timur, seperti Papua. Di Indonesia Timur, masih banyak anak-anak yang tidak memiliki akses ke sekolah yang baik.
Kondisi ekonomi, budaya dan aksesibilitas geografis menjadi batasan bagi banyak anak-anak di wilayah timur Indonesia untuk mendapatkan pendidikan dasar sekalipun. Masih banyak masyarakat yang belum peduli dengan pentingnya pendidikan untuk anak-anak. Atau, banyak yang mengalami kesulitan ekonomi sehingga tak mampu menyekolahkan anak-anak mereka.
Di Provinsi Paling Timur Indonesia tersebut, banyak anak-anak yang terpaksa putus sekolah karena mereka harus bekerja demi menunjang ekonomi keluarga. Pandangan konservatif di Papua, memandang bahwa pendidikan merupakan sesuatu yang tidak penting dan keengganan untuk bekerja menyebabkan banyak rakyat Papua yang meninggalkan kawasan urban.
Bappenas telah mengkaji bahwa salah satu argumen yang mendukung pemekaran antara lain, karena kebutuhan untuk mengatasi jauhnya jarak rentang kendali antara pemerintah dan masyarakat. Rentang kendali yang lebih pendek dan alokasi fiskal yang lebih merata seyogyanya menjadi modal dasar bagi peningkatan pelayanan di setiap daerah, khususnya daerah pemekaran.
Melihat fakta ini, demo penolakan terhadap DOB seakan tidaklah relevan, karena dengan adanya DOB, maka pembangunan di Papua akan dapat dikembangkan, termasuk juga di sektor pendidikan dan kesehatan, sehingga aksi penolakan terhadap DOB adalah aksi yang patut dipertanyakan.
)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute
