• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Opini»Harga Mati, Papua Bagian Integral NKRI

Harga Mati, Papua Bagian Integral NKRI

  • Kata Indonesia
  • - Friday, 30 August 2019

 Oleh : Rebecca Marian ( Penulis adalah Mahasiswa Papua,tinggal di Jakarta)

Tampaknya kerusuhan yang terjadi di Papua tempo hari  dirasa makin meluas dan melebar kemana-mana. Bahkan, berita terbaru menyebutkan kerusuhan kembali terjadi lagi di Jayapura. Melihat kondisi semacam ini tentunya sangatlah miris. Kabar telah kondusifnya suasana kini kian memanas lagi. Tak lain akibat dari pelaku yang tak bertanggung jawab.

Tindakan rasisme beberapa waktu lalu dampaknya ternyata masih belum reda. Masih ada lagi buntut panjang yang berindikasi ada pihak lain terkait pelaku utama rasisme. Yakni, kedatangan Seorang wanita bernama Tri Susanti sebagai korlap aksi saat ke asrama mahasiswa di Papua. Ia juga ditengarai seorang Caleg DPRD Parta Gerindra. Namun, detail kejadian masih terlihat abu-abu.

Tri Susanti berdalih kedatangannya hanya ingin membela bendera Merah Putih yang dirobek serta dibuang. Ia menyangkal jika terjadi pengepungan di asrama tersebut. Namun, kembali lagi kepada isu utama yakni adanya tindakan rasisme terhadap mahasiswa Papua.

Kepolisian kini telah resmi menetapkan Tri Susanti sebagai pelaku utama tindakan rasisme di Surabaya tersebut. Penetapan tersangka ini berdasarkan atas pemeriksaan 16 saksi serta 7 saksi ahli lainnya. Antara lain, Saksi ahli Pidana, Bahasa, ITE antroplogi serta Sosiologi.

Yang menarik Caleg DPRD partai Gerindra dinilai memiliki tujuan politik lainnya. Namun disanggah dengan tegas oleh Tri Susansti. Ia hanya merasa AMP ( Aliansi Mahasiswa Papua) telah menolak bendera merah putih tersebut. Ia bahkan mengutarakan niatnya berada di barisan paling depan jika ada yang berusaha memecah belah RI.

Ia dengan tegas menyatakan dirinya tak mewakili ormas maupun partai apapun. Ia juga menambahkan jika ruwetnya kasus ini dinilai dari banyaknya isu yang disebar ke masyarakat. Namun agaknya masalah ini akan ditindaklanjuti oleh aparat yang lebih berwenang.

Lebih dari itu adalah dampak menyeluruhnya yang nyata-nyata mampu menyulut kerusuhan oleh rakyat Papua. .

Alih-alih meredam emosi, kisruh di Surabaya ini agaknya mengobarkan kerusuhan di Manokwari dan sejumlah kota di Jayapura. Yang lebih membekas ialah adanya singgunggan perjanjian New York tahun 1962.  Yang mana ditandatangani oleh Indonesia, Belanda juga rakyat Papua. Isi perjanjian menyebutkan jika Irian Barat (Papua) harus diserahkan kepada Indonesia.

Hal ini dapat disimpulkan jika Papua telah mendapat tempat serta memang merupakan wilayah NKRI, Harga Mati! Bukan hanya hari ini, bahkan pendahulu kita telah berjuang mati-matian agar Papua segera menjadi bagian dari Indonesia. Jangan sampai kisah lama terulang kembali seperti Timor Timur. Maka dari itu pemerintah dengan segenap jiwa raga beserta seluruh elemen masyarakat tetap menyuarakan Papua Bagian integral NKRI.

Sungguh disayangkan jika terdapat oknum pemecah belah negeri dengan tujuan kelompok maupun pribadi.  Rasanya dunia bagaikan benar-benar seperti panggung sandiwara. Di satu sisi pemerintah mati-matian membela Papua agar tetap menjadi bagian NKRI. Namun disisi lain, hoax digodok digoreng hingga disulutkan untuk berusaha memecah persatuan yang telah lama terbentuk.

Aksi-aksi rasisme yang dinilai tak bermoral mulai memenuhi jalanan kota Manokwari yang tenang. Pembakaran gedung -gedung yang seharusnya dilindungi malah menjadi sasaran empuk kemarahan massa.

Aparatur keamanan negara bersusah payah meredam suasana hingga ke titik kondusif. Namun, lagi-lagi hoax menyebar. Apakah kiranya kabar hoax semacam ini memang direncanakan guna terus mengobarkan kericuhan agar makin panas?

Apapun alasannya tidak ada yang membenarkan kejadian ini, bukan? Karena lagi-lagi rakyat yang dirugikan. Beberapa pihak yang mungkin tak terkait bisa saja menjadi korban yang menimbulkan traumatik.

Bersikap tetap waspada akan kemungkinan yang terjadi memang wajar. Namun ada baiknya tetap menyelidiki segala bentuk berita apapun yang disebarkan oleh media massa, sosial juga isu lainnya. Meski terkesan sepele, nyatanya hal ini adalah tindakan paling efektif untuk membentengi diri dari hoax yang serasa menghunjam diri.

Kesimpulannya, Papua adalah tetap Harga Mati! Apapun yang terjadi Papua tetap bagian integral NKRI. Bukan hanya sebagai warga negara saja namun bagian penting dari satu kesatuan Indonesia. Mengingat perjuangan para pahlawan yang rela mati demi terciptanya kesatuan negeri ini. Semoga keadaan segera dapat kembali seperti semula. Sehingga tercipta kondisi aman, nyaman dan sejahtera.

 

 

 

 

 

Kekerasan OPM Ancam Warga Sipil, Masyarakat Dukung Tindakan Tegas Apkam

August 19, 2026

Bersama Membawa Bantuan dan Harapan Bagi Penyintas Gempa NTT

August 19, 2026

Kekerasan OPM Ancam Warga Sipil, Masyarakat Dukung Tindakan Tegas Apkam

By Kata IndonesiaAugust 19, 20260

Kekerasan OPM Ancam Warga Sipil, Masyarakat Dukung Tindakan Tegas Apkam MIMIKA – Kekerasan yang diduga…

Bersama Membawa Bantuan dan Harapan Bagi Penyintas Gempa NTT

By Kata IndonesiaAugust 19, 20260

Bersama Membawa Bantuan dan Harapan Bagi Penyintas Gempa NTT Oleh: Servatius Yosef Bencana gempa bumi…

Kapasitas Terbatas! Jadilah Bagian dari 300 Tokoh Pendidikan Dunia di GIHES 2026

By Kata IndonesiaAugust 19, 20260

Panitia Peringatan 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor bersama Forum Pondok Alumni Gontor (FPAG) akan…

Satgas Terpadu Gempa NTT Pastikan Setiap Pengungsi Mendapat Perlindungan

By Kata IndonesiaAugust 19, 20260

Satgas Terpadu Gempa NTT Pastikan Setiap Pengungsi Mendapat Perlindungan  Oleh: Samhaji Syukur Musibah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang kawasan Kepulauan Flores, Nusa Tenggara Timur, menjadi ujian ketangguhan nasional sekaligus momentum pembuktian nyata atas keberhadiran negara dalam mengayomi seluruh lapisan masyarakat terdampak. Didasari kesadaran mendalam akan besarnya skala dampak sosial dan kerusakan fisik di lapangan, langkah proaktif pemerintah pusat bersama jajaran pemerintah daerah dalam memetakan serta merespons situasi krisis secara terstruktur layak mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya. Kehadiran negara bukan sekadar simbol penanganan krisis formalitas, melainkan wujud pelaksanaan mandat konstitusional untuk melindungi keselamatan setiap jiwa warga negara. Pembentukan Satuan Tugas Terpadu Penanganan Pascabencana Gempa NTT yang diinisiasi oleh pemerintah pusat menjadi konsolidasi instrumen kekuasaan publik yang krusial agar tidak ada satu pun warga terdampak yang terabaikan dalam fase tanggap darurat ini. Keputusan taktis yang diambil oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno dalam merespons cepat dinamika pascagempa mencerminkan tata kelola krisis yang terukur, inklusif, dan berorientasi pada keselamatan publik. Pembentukan satuan tugas khusus pascagempa dipusatkan untuk menjangkau titik-titik pengungsian mandiri yang tersebar di wilayah perbukitan maupun pemukiman terpencil. Menko PMK Pratikno menjelaskan bahwa percepatan pendataan pengungsi mandiri merupakan fondasi utama agar pemenuhan kebutuhan logistik, obat-obatan, dan sarana tempat tinggal sementara dapat terdistribusi secara konsisten dan adil. Konsolidasi lintas sektor yang menyatukan peran pemerintah daerah, jajaran TNI, Polri, BPBD, hingga tingkatan kecamatan dan desa membuktikan bahwa sekat-sekat administratif tidak boleh membatasi penyaluran bantuan kemanusiaan pada saat-saat paling kritis. Langkah penanganan yang sigap di tingkat pusat menemukan titik tumpu yang kuat melalui kesiapan instansi teknis penanggulangan bencana di daerah. Kepala BPBD Nusa Tenggara Timur Mahadin Sibarani mengonfirmasi bahwa rincian dampak fisik, termasuk kerugian pada ribuan unit rumah warga serta ratusan fasilitas umum dan infrastruktur sosial, terus diverifikasi dalam basis data yang terintegrasi. Pendataan komprehensif ini menjadi landasan strategis bagi pembentukan satgas daerah untuk memperkuat komando lokal. Dengan komando operasional yang solid di tingkat tapak, berbagai tantangan teknis dalam menjangkau posko penampungan yang sulit diakses dapat diselesaikan secara efektif melalui kolaborasi intensif bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan. Penguatan kelembagaan penanganan krisis ini juga selaras dengan komitmen pengawasan ketat yang dijalankan oleh pimpinan legislatif. Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menekankan bahwa peninjauan langsung di lapangan serta sinergi lintas lembaga merupakan kunci utama untuk memastikan efisiensi penyaluran pasokan logistik, fasilitas kesehatan, dan hunian sementara bagi warga terdampak. Pengawasan melekat dari parlemen memastikan bahwa setiap kebijakan tanggap darurat yang digulirkan eksekutif berjalan secara transparan, akuntabel, dan berfokus penuh pada pemulihan fisik maupun trauma psikologis masyarakat. Kehadiran pimpinan DPR bersama pejabat kementerian di titik bencana menegaskan jaminan bahwa seluruh fungsi pemerintahan bekerja sinergis demi mengembalikan rasa aman publik. Dukungan taktis legislatif semakin konkret dengan adanya kesiapan akselerasi prosedur penganggaran bencana di tingkat parlemen. Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi menegaskan kesiapan DPR untuk mempercepat proses persetujuan alokasi maupun alih fungsi anggaran pemerintah apabila kebutuhan penanganan bencana di lapangan meningkat. Fleksibilitas serta kemudahan prosedur persetujuan anggaran di DPR menjamin bahwa seluruh tahapan tanggap darurat hingga rehabilitasi tidak akan terkendala oleh hambatan administratif. Komitmen ini menunjukkan betapa harmonisnya relasi kerja antara pemerintah dan DPR dalam mengutamakan keselamatan rakyat di atas segala kerumitan birokrasi anggaran. Pengawasan taktis terhadap efektivitas penanganan bencana di kawasan terdampak juga dikawal oleh pimpinan dewan lainnya melalui peninjauan lapangan yang mendalam. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan pentingnya laporan kondisi riil dan langkah taktis yang diambil selama masa tanggap darurat untuk menjamin kepastian pelayanan pengungsi di berbagai wilayah, termasuk Kabupaten Manggarai dan daerah sekitarnya. Cucun menyampaikan bahwa masukan konkret dari pemerintah daerah serta instansi terkait akan menjadi acuan utama dalam menetapkan kebijakan pemulihan jangka pendek dan menengah. Pendekatan ini memastikan bahwa penanganan dampak gempa bumi dilakukan secara merata tanpa mengesampingkan kabupaten yang membutuhkan intervensi khusus.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.