Ekonomi Digital RI Diprediksi Tumbuh Pesat

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memperkirakan ekonomi digital di Indonesia dapat tumbuh hingga delapan kali lipat pada 2030 mendatang. Menurutnya, ekonomi digital mempunyai prospek pertumbuhan yang sangat baik di Tanah Air.

“Dan dalam 10 tahun ke depan, 2030 pertumbuhan GDP (gross domestic product) Indonesia akan tumbuh dari Rp15.400 triliun menjadi Rp24.000 triliun pada tahun 2030. Tetapi pertumbuhan digital ekonomi itu sendiri akan tumbuh delapan kali lipat dari Rp632 triliun menjadi Rp4.531 triliun,” ujar Lutfi

Lutfi menjelaskan bahwa dari Rp4.531 triliun itu, e-commerce (perdagangan daring) akan menyumbang sekitar 34 persen atau setara dengan Rp1.900 triliun. Ia juga memprediksi business-to-business (b to b) ekonomi digital akan bertumbuh 13 persen atau Rp763 triliun, serta layanan kesehatan berbasis teknologi (health app) akan menyumbang Rp471,6 triliun atau delapan persen terhadap pertumbuhan ekonomi digital Indonesia dalam satu dekade mendatang.

Lutfi juga yakin sektor lain yang berbasis teknologi digital akan mampu menopang pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia, seperti online travel, online media, dan layanan transportasi digital.

Maka dari itu, Lutfi optimistis Indonesia bisa memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi digital di kawasan ASEAN. Bahkan, ia menyebut bahwa produk domestik bruto (PDB) ekonomi digital Indonesia akan tumbuh 55 persen dari PDB digital ekonomi ASEAN atau Rp323 triliun dan diperkirakan akan menjadi Rp417 trilliun pada 2030.

Mantan duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat (AS) itu menjelaskan ada beberapa hal yang harus diperbaiki untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi digital, yakni infrastruktur telekomunikasi, perlindungan konsumen di era digital, serta mencari sumber daya manusia (SDM) yang terampil khusus dalam bidang ini. Inovasi ekosistem, kata Lutfi, juga sangat dibutuhkan untuk bisa menghidupkan digital ekonomi di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By 0

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

All Rights Reserved © 2025