Dukungan Pemerintah Terhadap UMKM untuk Meningkatkan Ekonomi Nasional

Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Kairo, Mesir, dalam rangka menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) D-8 dan melakukan kunjungan kenegaraan.

Terkait hal itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam pernyataannya, menyebutkan bahwa salah satu fokus utama KTT D-8 kali ini adalah penguatan sektor UMKM.

Menurutnya, Indonesia memiliki banyak pengalaman dalam pemberdayaan UMKM, termasuk digitalisasi, yang bisa dibagikan kepada negara-negara anggota D-8.

“Tentu hal itu kita bisa share dengan negara-negara D-8 yang lain,” ujar Airlangga.

Selain itu, ia menegaskan pentingnya UMKM sebagai penggerak ekonomi di negara berkembang dan menekankan perlunya kesetaraan peluang bagi pelaku usaha kecil di D-8.

“Berbeda dengan pertemuan-pertemuan lain yang cenderung berujung pada investasi skala besar, di sini kita fokus membuka kesempatan pasar yang dapat dimanfaatkan bersama,” tambahnya.

Di sisi lain, kebijakan Presiden Prabowo dalam mendukung UMKM mendapat apresiasi.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menilai langkah Presiden Prabowo, seperti program pemutihan kredit macet UMKM, sebagai bukti keberpihakan pemerintah.

“Pemerintah Presiden Prabowo ingin memberikan dukungan pada UMKM untuk bangkit. Ini tindak lanjut dari UU PPSK yang sudah disetujui pada Januari 2023,” jelas Misbakhun.

Misbakhun menambahkan bahwa kebijakan ini sangat penting bagi sektor UMKM, terutama di bidang pertanian dan perikanan yang menjadi tumpuan banyak masyarakat kecil.

Menurutnya, sektor ini sempat terdampak krisis ekonomi 1998 dan pandemi Covid-19, sehingga restrukturisasi kredit tidak berjalan maksimal.

“Saya yakin pemerintah memprioritaskan UMKM, khususnya di sektor pertanian dan perikanan, karena kontribusi mereka yang besar bagi perekonomian rakyat kecil. Presiden Prabowo, dengan latar belakangnya sebagai mantan Ketua HKTI, tentunya memiliki kepedulian khusus terhadap petani dan nelayan,” tegas Misbakhun.