Danantara Perluas Akses UMKM ke Pasar Korporasi dan Pembiayaan Besar

Danantara Perluas Akses UMKM ke Pasar Korporasi dan Pembiayaan Besar

Oleh: Cahyo Widjaya

Danantara mendorong transformasi UMKM dengan membuka akses langsung ke pasar korporasi dan pembiayaan berskala besar. Lembaga tersebut tidak sekadar berbicara tentang pemberdayaan, melainkan membangun jalur konkret agar pelaku usaha kecil masuk ke ekosistem business-to-business (B2B) yang lebih stabil, terukur, dan berorientasi jangka panjang. Strategi tersebut menempatkan UMKM sebagai bagian dari rantai pasok korporasi, termasuk BUMN, sekaligus memperluas akses terhadap sumber pendanaan yang lebih kuat.

 

Komitmen tersebut menguat seiring kebutuhan memperkokoh fondasi ekonomi nasional. Danantara melihat UMKM bukan hanya sebagai pelaku ekonomi skala mikro, melainkan sebagai mesin pertumbuhan yang sanggup menopang daya tahan ekonomi. Karena itu, perluasan akses pasar dan pembiayaan besar menjadi fokus utama agar UMKM tidak terjebak pada pola usaha tradisional yang terbatas.

 

Chief Marketing Officer Danantara Asset Management, Dendi Tegar Danianto, menegaskan lembaganya sengaja menggeser orientasi UMKM dari pasar business-to-consumer (B2C) menuju B2B.

 

Ia memandang langkah tersebut sebagai strategi percepatan agar pertumbuhan usaha lebih terukur dan berkelanjutan. Menurutnya, pasar B2C memang luas, namun pasar korporasi menawarkan kontrak jangka panjang, volume transaksi besar, serta kepastian permintaan yang lebih stabil.

 

Dendi menjelaskan Danantara memanfaatkan platform digital seperti Pasar Digital UMKM milik Telkom untuk mempertemukan pelaku usaha dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN sebagai offtaker.

 

Integrasi pengadaan barang dan jasa melalui platform tersebut membuka peluang transaksi yang jauh lebih besar dibandingkan pola konvensional. Ia melihat BUMN sebagai pasar raksasa yang selama ini belum sepenuhnya digarap UMKM secara optimal.

 

Lebih jauh, Dendi menilai integrasi ke ekosistem B2B tidak hanya memperluas pasar, tetapi juga memaksa peningkatan profesionalisme. UMKM dituntut menata manajemen, memperbaiki kualitas produk, dan memperkuat tata kelola agar mampu memenuhi standar korporasi.

 

Danantara kemudian mendorong business matching, pendampingan komersialisasi digital, serta penguatan kompetensi agar pelaku usaha siap bertransaksi secara daring dan memenuhi kebutuhan pengadaan skala besar.

 

Ia juga menekankan pentingnya akses pembiayaan sebagai fondasi ekspansi. Ketika UMKM sudah mengantongi kontrak offtake dari BUMN, kebutuhan modal kerja otomatis meningkat. Tanpa dukungan pembiayaan memadai, peluang pasar korporasi justru sulit dimanfaatkan. Karena itu, Danantara menempatkan pembiayaan sebagai prioritas agar UMKM mampu meningkatkan kapasitas produksi dan menjaga kualitas pasokan.

 

Pandangan tersebut diperkuat Chief Economist PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Anton Hendranata. Ia menegaskan UMKM merupakan tulang punggung ekonomi nasional yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

 

Anton menilai peningkatan inklusi dan literasi keuangan, disertai penguatan kapasitas usaha, menjadi kunci akselerasi sektor tersebut sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Perluasan akses ke pasar korporasi akan efektif bila diiringi pemahaman keuangan yang baik dan tata kelola usaha yang kuat.

 

Anton memandang kolaborasi antara lembaga pembiayaan dan pengelola investasi seperti Danantara dapat mempercepat transformasi tersebut. Ketika akses modal semakin luas dan pasar semakin terbuka, UMKM memiliki ruang untuk naik kelas, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat daya saing. Sinergi tersebut pada akhirnya memperkuat ekosistem ekonomi nasional secara menyeluruh.

 

Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti pentingnya optimalisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar lebih tepat sasaran. Ia tengah membahas kemungkinan mengambil alih PT Permodalan Nasional Madani (PNM) untuk memperkuat distribusi KUR kepada UMKM. Purbaya menilai masih terdapat pelaku usaha yang belum memperoleh akses pembiayaan, sehingga diperlukan langkah strategis agar penyaluran semakin efektif.

 

Menurut perhitungannya, pemerintah selama ini mengalokasikan subsidi bunga KUR sekitar Rp40 triliun per tahun. Jika PNM berada di bawah koordinasi Kementerian Keuangan, dana tersebut dapat dikelola lebih efisien dan diarahkan langsung sebagai pembiayaan berbunga rendah. Skema tersebut bahkan berpotensi menghimpun dana hingga Rp160 triliun dalam empat tahun, menciptakan daya ungkit pembiayaan yang jauh lebih besar.

 

Purbaya juga menilai PNM memiliki sumber daya manusia berpengalaman dalam pembiayaan mikro. Dengan jaringan luas di berbagai provinsi serta ribuan pendamping lapangan, lembaga tersebut mampu menjangkau pelaku usaha hingga tingkat akar rumput. Keahlian tersebut dianggap penting untuk memastikan pembiayaan benar-benar menyentuh UMKM yang produktif dan berpotensi berkembang.

 

Perluasan akses UMKM ke pasar korporasi dan pembiayaan besar akhirnya menjadi dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Danantara membuka pintu pasar B2B melalui integrasi dengan BUMN dan platform digital, sementara pemerintah memperkuat fondasi pembiayaan melalui optimalisasi KUR dan penguatan lembaga penyalur. Ketika akses pasar bertemu dengan akses modal, UMKM memperoleh peluang nyata untuk tumbuh lebih cepat, lebih profesional, dan lebih berkelanjutan.

 

Langkah tersebut bukan sekadar program jangka pendek, melainkan bagian dari desain besar memperkuat struktur ekonomi nasional. Dengan strategi terintegrasi antara pasar korporasi dan pembiayaan besar, UMKM berpeluang menjadi pemain utama dalam rantai pasok industri nasional, bukan lagi sekadar pelengkap. (*)

 

Peneliti Ekonomi Kerakyatan – Institut Ekonomi Nusantara

Kebijakan Transformatif Tunjukkan Negara Bergerak Cepat Membenahi Masalah

By 0

Kebijakan Transformatif Tunjukkan Negara Bergerak Cepat Membenahi Masalah  Oleh: Agus Sasongko Sudah saatnya publik menilai perjalanan pembangunan bukan hanya dari janji, tetapi juga dari arah kebijakan dan hasil yang mulai terlihat di tengah kehidupan masyarakat. Dalam 21 bulan pemerintahan, berbagai langkah yang diambil menunjukkan adanya upaya mempercepat penyelesaian persoalan yang selama ini dianggap rumit dan membutuhkan waktu panjang. Di tengah tantangan pada sektor pangan, energi, pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan publik, rangkaian kebijakan transformatif menjadi sinyal bahwa negara sedang bergerak lebih cepat membenahi masalah sekaligus membangun fondasi yang lebih kuat bagi masa depan Indonesia. Gambaran tersebut mengemuka dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara, Jakarta. Pada kesempatan itu, Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemerintah telah memutuskan sekaligus menjalankan 121 kebijakan transformatif selama 663 hari pemerintahan. Artinya, rata-rata satu kebijakan lahir setiap lima hari sebagai bagian dari upaya menyelesaikan persoalan negara yang sebagian telah berlangsung selama puluhan tahun dan membutuhkan keberanian dalam pengambilan keputusan. Menurut Prabowo Subianto, pencapaian tersebut lahir dari kombinasi keberanian mengambil keputusan, kerja keras, arah kebijakan yang jelas, serta semangat gotong royong seluruh unsur bangsa. Pemerintah juga tidak mengklaim seluruh persoalan telah selesai, tetapi menilai berbagai tantangan nasional mulai memasuki tahap penyelesaian yang lebih nyata. Cara pandang tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan diposisikan sebagai proses berkelanjutan yang menuntut konsistensi, bukan sekadar mengejar pencapaian jangka pendek yang mudah dilupakan. Salah satu indikator keberhasilan yang paling menonjol selama setahun terakhir terlihat pada sektor pangan. Indonesia berhasil mencapai swasembada delapan komoditas utama lebih cepat dibanding target awal yang diperkirakan membutuhkan empat hingga lima tahun. Beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit menjadi komoditas yang berhasil diperkuat melalui kombinasi kebijakan produksi, distribusi, serta dukungan kepada petani. Pencapaian ini memperlihatkan bahwa percepatan kebijakan dapat menghasilkan dampak nyata ketika hambatan birokrasi dan distribusi mulai disederhanakan. Keberhasilan tersebut diperkuat oleh langkah pemerintah menghapus 145 aturan penyaluran pupuk yang selama ini dinilai menghambat akses petani. Selain itu, harga pupuk berhasil diturunkan hingga 20 persen sehingga biaya produksi menjadi lebih ringan. Kebijakan tersebut tidak hanya membantu meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi juga berdampak terhadap kinerja PT Pupuk Indonesia yang mencatat peningkatan keuntungan sebesar 252,8 persen. Situasi ini memperlihatkan bahwa kebijakan yang tepat dapat menghadirkan manfaat ganda, yakni memperkuat kesejahteraan petani sekaligus meningkatkan kinerja badan usaha milik negara. Pada sektor energi, pemerintah juga menunjukkan langkah strategis melalui implementasi diesel berbasis campuran biodiesel B50. Sejak 1 Juli 2026, Indonesia tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri sehingga mampu menghemat devisa sekitar Rp170 triliun atau setara USD9,5 miliar. Langkah tersebut menjadi salah satu pencapaian penting dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri. Keberhasilan itu menunjukkan bahwa hilirisasi sumber daya dan pemanfaatan energi domestik mulai memberikan hasil yang konkret bagi perekonomian nasional.…

All Rights Reserved © 2025