Oleh: Didi Zam Zami (Netizen Kota Demak)
Kericuhan dan kerusuhan politik di Indonesia tidak kunjung habisnya. Setelah kemarin diterjang banyak sekali masalah-masalah politik yang dapat memecah belah, muncul lagi beberapa masalah politik yang sekiranya menyalahi aturan berpolitik maupun aturan norma yang terdapat di Indonesia.
Jokowi, biang keladi kericuhan politik beberapa bulan belakangan ini. Ia tak segan-segan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya seorang presiden lakukan. Semua Ia lakukan agar dapat terus memegang kendali atas Indonesia, walaupun sudah diatur oleh undang-undang bahwa seorang pemimpin maksimal hanya bisa memimpin Indonesia selama 10 tahun. Namun dengan akal bulusnya, Ia berhasil ‘menitipkan’ anaknya dan melakukan segala cara agar anaknya maju sebagai calon wakil presiden. Dengan kekuasaan dan kekuatan uang, Gibran Rakabuming sekarang menyandang gelar sebagai calon wakil presiden terpilih yang jika ini bertahan hingga akhir penghitungan suara, artinya Jokowi secara tidak langsung ‘memimpin’ Indonesia lagi selama 5 tahun ke depan.
Tentunya untuk 5 tahun ke depan, Jokowi butuh tempat yang nyaman dan aman bagi dirinya untuk berlabuh. Contohnya 5-10 tahun lalu, Jokowi memilih PDIP untuk menjadi partai politik naungannya. Saat Ia sudah naik daun, Ia malah berkhianat kepada PDIP dan lebih memiliiih berdiri secara independen dan membangun dinastinya sendiri. Namun nampaknya, dinasti yang baru saja Ia buat tak cukup kuat untuk menopang dirinya 5 tahun ke depan sehingga Ia tetap butuh partai politik yang ingin dijadikan ‘mangsa’ dan dijadikan objek pembantu agar Ia dapat lebih bebas dan lebih kuat memimpin negeri ini secara tidak langsung.
Terpilihlah salah satu partai politik terkuat di Indonesia selain PDIP yang telah Ia khianati, yakni partai Golongan Karya (Golkar). Golkar dianggap merupakan sasaran empuk oleh Jokowi karena sebagian besar visi misi Golkar mendukung terlaksananya program-program yang sedang Jokowi kembangkan dan tidak dapat diselesaikan hingga masa akhir menjabat. Dengan perantara anaknya dan partai politik yang besar, tentu akan mudah mendapatkan hati rakyat dengan mengiming-imingi pembangunan yang merata dan kesejahteraan rakyat.
Intervensi semacam ini harus lebih diwaspadai oleh Golkar, karena kemungkinan besar partai Golkar akan diambil alih oleh Jokowi dan semata-mata hanya untuk melaksanakan kepentingannya saja, bukan kepentingan partai politik sebagai organisasi yang bersatu. Golkar harus sadar bahwa partai politiknya terancam untuk dikuasai oleh Jokowi dan dinasti politiknya, Jokowi terlihat tidak ingin melanjutkan PSI sebab partai tersebut masih tergolong kecil dan tidak dapat membuat dirinya ‘berkuasa’ di Indonesia.
Pertemuan-pertemuan yang didasarkan kepada kepentingan koalisi pemilihan umum harus diartikan sebagai ancang-ancang Jokowi sedang memperdaya Golkar agar dapat menerima dirinya sebagai seseorang yang terhormat dan layak dijadikan ketua umum. Rekam jejak Jokowi yang buruk dengan parpol juga harus diwaspadai oleh Golkar sebab tidak ada yang mengetahui akal bulus Jokowi yang pada akhirnya memilih untuk mengkhianati partai Golkar yang sudah ingin ‘menampungnya’.
Tentang Jokowi, tidak memilih berdiri sendiri tapi milih berkoalisi sama oligarki. Tentang Golkar, dikenal sebagai wadah politik kelompok oligarki. Skenario jokowi dengan golkar adalah membuat barisan nasional partai partai taklukan di bawah golkar sebagai kekuatan dominan. Inilah jalan jokowi menghancurkan demokrasi dengan menguasai arus dominan ke depannya. Ini baru skenario politik dinasti menembus lewat taun 2045.
Dengan adanya desas-desus ini, Jokowi telah menggerus suara PDIP ke arah partai Golkar. Terlihat bahwa Ia ingin pengikutnya mengikuti dirinya dan mengganti pedoman politik dari PDIP ke arah yang Jokowi ridhoi.
