Koperasi Desa Merah Putih Dorong Merek Kolektif untuk Perkuat Daya Saing UMKM

Koperasi Desa Merah Putih Dorong Merek Kolektif untuk Perkuat Daya Saing UMKM

Jakarta – Transformasi koperasi desa melalui program Koperasi Desa Merah Putih dinilai memiliki potensi besar dalam memperkuat ekonomi lokal, namun masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar yang perlu segera dibenahi.

 

Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia, Bambang Soesatyo, menyoroti bahwa jumlah koperasi di Indonesia sebenarnya sangat besar, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan kualitas dan keberlanjutan yang diharapkan.

 

Data Kementerian Koperasi tahun 2025 mencatat sekitar 220.000 koperasi, namun banyak yang tidak aktif dan hanya menyisakan papan nama tanpa kegiatan ekonomi nyata.

 

Ia menjelaskan, salah satu kendala utama koperasi produksi adalah belum adanya produk unggulan dengan identitas merek yang kuat.

 

“Melalui merek kolektif, anggota koperasi tidak lagi berjalan sendiri-sendiri. Mereka terhubung dalam satu ekosistem produksi dan pemasaran yang saling menguatkan. Ini akan meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan anggota,” kata Bamsoet.

 

Ia menegaskan, Koperasi Merah Putih harus berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi daerah dengan peran yang lebih luas, mulai dari produksi hingga distribusi.

 

“Kita ingin koperasi menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Ketika produk lokal memiliki merek yang kuat dan sistem distribusi yang efisien, maka dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat di sekitar koperasi,” jelasnya.

 

Sementara itu, Menteri Koperasi, Ferry Joko Juliantono, menyatakan pemerintah tengah mempercepat pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk mengejar ketertinggalan koperasi dari sektor lain.

 

“Kalau kemarin berapa puluh tahun badan usaha milik swastanya maju, badan usaha milik negaranya maju, tapi badan usaha koperasinya ketinggalan jauh dari sisi aset, peluang usaha, maupun partisipasi masyarakat,” kata Ferry.

 

Ia menambahkan bahwa langkah ini merupakan arahan langsung Presiden sejak awal pemerintahan.

 

“Presiden sejak awal terpilih sudah minta kepada kami untuk menjalankan pembaruan koperasi untuk mengejar ketertinggalan itu,” lanjutnya.

 

Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, menilai keberhasilan koperasi sangat bergantung pada keterkaitannya dengan ekonomi lokal.

 

“Koperasi bukan bekerja hanya untuk koperasi, tapi untuk menggerakkan ekonomi dasar. Jadi semestinya ada efek multiplier-nya termasuk terhadap penciptaan lapangan pekerjaan,” ujarnya.

 

Ia menekankan pentingnya peran koperasi sebagai agregator produk lokal yang menghubungkan pelaku usaha kecil dengan pasar yang lebih luas.

 

Namun, ia juga mengingatkan agar pengembangan koperasi tidak justru mengganggu pelaku usaha yang sudah ada.

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden 

By 0

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden  Oleh: Fajar Dwi Santoso Taklimat Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna kembali memperlihatkan arah kebijakan pemerintah yang tidak hanya berfokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penguatan kualitas sumber daya manusia dan reformasi tata kelola pemerintahan. Di hadapan jajaran kabinet, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan nasional harus menyentuh persoalan mendasar masyarakat, mulai dari pemenuhan gizi anak hingga penyederhanaan birokrasi melalui digitalisasi layanan publik. Kedua agenda tersebut saling berkaitan sebagai fondasi menuju Indonesia yang lebih produktif, inklusif, dan berdaya saing. Komitmen pemerintah terhadap peningkatan kualitas generasi penerus kembali ditegaskan melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden memandang program tersebut bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia unggul. Menurut Presiden, masih tingginya angka stunting dan masih adanya anak-anak yang belum memperoleh asupan makanan yang memadai menjadi alasan utama mengapa negara harus hadir secara langsung melalui program pemenuhan gizi. Presiden juga menilai berbagai kritik terhadap MBG perlu dilihat secara proporsional. Alih-alih hanya memperdebatkan besaran anggaran, perhatian publik seharusnya diarahkan pada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Dalam pandangannya, indikator keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari angka makroekonomi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga stabilitas harga pangan, memastikan pupuk tersedia bagi petani dengan harga terjangkau, serta menjamin anak-anak memperoleh makanan bergizi di sekolah. Penegasan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia merupakan dua agenda yang berjalan beriringan. Pendekatan tersebut sejalan dengan berbagai kajian internasional yang menempatkan investasi pada gizi anak sebagai salah satu instrumen paling efektif untuk meningkatkan produktivitas nasional dalam jangka panjang. Anak yang memperoleh gizi memadai sejak dini memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh sehat, memiliki kemampuan belajar yang baik, serta menjadi tenaga kerja produktif pada masa depan. Karena itu, keberlanjutan MBG memiliki dimensi strategis yang jauh melampaui pemberian makanan semata. Pandangan serupa juga pernah disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang. Ia menjelaskan bahwa fokus pemerintah tidak hanya memperluas jangkauan penerima manfaat, tetapi juga memastikan kualitas layanan, keamanan pangan, dan tata kelola program terus diperbaiki agar manfaat MBG benar-benar dirasakan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program bergantung pada pengawasan yang baik, keterlibatan pemerintah daerah, serta sinergi dengan pelaku usaha lokal sehingga manfaat ekonomi turut mengalir ke daerah. Di sisi lain, Presiden juga memberikan penekanan kuat terhadap reformasi birokrasi sebagai prasyarat percepatan pembangunan. Ia mengakui Indonesia telah berada pada jalur pembangunan yang benar, namun efektivitas pemerintahan masih perlu terus ditingkatkan. Salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah banyaknya regulasi yang tumpang tindih dan prosedur birokrasi yang belum sepenuhnya efisien. Karena itu, pemerintah memilih mempercepat transformasi digital melalui pengembangan GovTech serta implementasi Single National Identity Card. Gagasan ini menjadi langkah penting untuk menyederhanakan pelayanan publik yang selama ini tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Dengan identitas digital nasional yang terintegrasi, masyarakat diharapkan tidak lagi menghadapi proses administrasi yang berulang, sementara pemerintah dapat meningkatkan akurasi data serta efektivitas penyaluran berbagai program.…

All Rights Reserved © 2025