Program MBG Mampu Hapus Kesenjangan Antar Siswa Menjadi Setara Di Lingkungan Sekolah

Program MBG Mampu Hapus Kesenjangan Antar Siswa Menjadi Setara Di Lingkungan Sekolah

*Palu* – Guru Besar Universitas Tadulako (Untad) Palu Nur Sangadji mengatakan program MBG dapat menjadi instrumen pemerataan sosial yang mampu menghapus kesenjangan antar siswa menjadi setara di lingkungan sekolah. Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan inklusif yang menghadirkan kesetaraan di lingkungan sekolah dengan memberikan akses makanan yang sama bagi seluruh siswa tanpa membedakan latar belakang ekonomi, sehingga menciptakan dampak psikologis positif, memperkuat rasa kebersamaan, serta menjadi fondasi penting dalam membangun generasi yang lebih adil dan berkualitas.

Hal tersebut diungkapkan Guru Besar Universitas Tadulako (Untad) Palu Nur Sangadji saat ditemui awak media di Palu Sulawesi Tengah.

 

Menurutnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menjadikan para siswa setara antara yang dari keluarga kaya dengan miskin.

 

“Kalau kita kasih semua, akan ada dampak psikologis yang baik. Karena, tidak ada yang merasa lebih kaya, dan tidak ada merasa lebih miskin,” ujarnya.

 

Hal tersebut disampaikan dengan tegas oleh Guru Besar Untad ketika menanggapi adanya kritikan, mengapa MBG tidak diberikan kepada kelompok tertentu saja. Misalnya anak-anak sekolah yang miskin, atau pada tingkat pendidikan tertentu saja dengan menyesuaikan efektifitas dan ketersediaan anggaran.

 

“Program ini menunjukkan adanya kesamaan dan kesetaraan, saat mereka bersama-sama makan dengan makanan yang sama dan dari omprengan yang sama,” tuturnya.

 

Ia menambahkan program makan gratis untuk siswa sudah dilaksanakan di berbagai negara seperti Brasil sejak tahun 1940-an, Prancis, India, Jepang hingga China. Bahkan, kata dia, program makan siang gratis dari pemerintah China ditambahkan lagi program tidur siang untuk siswa.

 

Sementara itu, hal senada juga disampaikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Haryo Soekartono (BHS). Dia menyebutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya nyata meningkatkan kualitas gizi anak sekaligus langkah strategis menghapus kesenjangan sosial di lingkungan sekolah.

 

Melalui program MBG seluruh siswa dapat memperoleh porsi gizi yang seimbang tanpa membedakan latar belakang ekonomi, jelasnya.

 

Bambang Haryo menambahkan, pelajar saat ini merupakan generasi harapan masa depan bangsa.

 

Ia menilai konsumsi makanan bergizi sejak dini akan membantu tumbuh kembang dan peningkatan produktivitas di masa mendatang.

 

“Generasi ini diharapkan menjadi cerdas, energik, produktif, dan mampu bersaing dengan generasi muda di seluruh dunia. Indonesia punya peluang besar untuk itu,” ucapnya.

 

Pada Kesempatan berbeda, PIC MBG SMA 6 Palu Mohammad Ikra mengatakan Program MBG merupakan program yang positif bagi perkembangan para siswa.

 

“Program ini sangat positif dan bisa dikatakan sangat diharapkan para peserta didik,” kata Mohammad Ikra.

 

Ia menjelaskan secara ekonomi, para peserta didik di sekolahnya berada pada klaster kelas menengah ke bawah. Total penerima manfaat program MBG di SMA 6 Palu sebanyak 800 orang.

 

“Tingginya antusias siswa karena faktor perekonomian keluarga yang sangat terbatas. Bahkan beberapa anak tidak memiliki uang jajan untuk makan siang sehingga program MBG sangat bermanfaat sekali,” pungkasnya.

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden 

By 0

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden  Oleh: Fajar Dwi Santoso Taklimat Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna kembali memperlihatkan arah kebijakan pemerintah yang tidak hanya berfokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penguatan kualitas sumber daya manusia dan reformasi tata kelola pemerintahan. Di hadapan jajaran kabinet, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan nasional harus menyentuh persoalan mendasar masyarakat, mulai dari pemenuhan gizi anak hingga penyederhanaan birokrasi melalui digitalisasi layanan publik. Kedua agenda tersebut saling berkaitan sebagai fondasi menuju Indonesia yang lebih produktif, inklusif, dan berdaya saing. Komitmen pemerintah terhadap peningkatan kualitas generasi penerus kembali ditegaskan melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden memandang program tersebut bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia unggul. Menurut Presiden, masih tingginya angka stunting dan masih adanya anak-anak yang belum memperoleh asupan makanan yang memadai menjadi alasan utama mengapa negara harus hadir secara langsung melalui program pemenuhan gizi. Presiden juga menilai berbagai kritik terhadap MBG perlu dilihat secara proporsional. Alih-alih hanya memperdebatkan besaran anggaran, perhatian publik seharusnya diarahkan pada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Dalam pandangannya, indikator keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari angka makroekonomi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga stabilitas harga pangan, memastikan pupuk tersedia bagi petani dengan harga terjangkau, serta menjamin anak-anak memperoleh makanan bergizi di sekolah. Penegasan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia merupakan dua agenda yang berjalan beriringan. Pendekatan tersebut sejalan dengan berbagai kajian internasional yang menempatkan investasi pada gizi anak sebagai salah satu instrumen paling efektif untuk meningkatkan produktivitas nasional dalam jangka panjang. Anak yang memperoleh gizi memadai sejak dini memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh sehat, memiliki kemampuan belajar yang baik, serta menjadi tenaga kerja produktif pada masa depan. Karena itu, keberlanjutan MBG memiliki dimensi strategis yang jauh melampaui pemberian makanan semata. Pandangan serupa juga pernah disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang. Ia menjelaskan bahwa fokus pemerintah tidak hanya memperluas jangkauan penerima manfaat, tetapi juga memastikan kualitas layanan, keamanan pangan, dan tata kelola program terus diperbaiki agar manfaat MBG benar-benar dirasakan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program bergantung pada pengawasan yang baik, keterlibatan pemerintah daerah, serta sinergi dengan pelaku usaha lokal sehingga manfaat ekonomi turut mengalir ke daerah. Di sisi lain, Presiden juga memberikan penekanan kuat terhadap reformasi birokrasi sebagai prasyarat percepatan pembangunan. Ia mengakui Indonesia telah berada pada jalur pembangunan yang benar, namun efektivitas pemerintahan masih perlu terus ditingkatkan. Salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah banyaknya regulasi yang tumpang tindih dan prosedur birokrasi yang belum sepenuhnya efisien. Karena itu, pemerintah memilih mempercepat transformasi digital melalui pengembangan GovTech serta implementasi Single National Identity Card. Gagasan ini menjadi langkah penting untuk menyederhanakan pelayanan publik yang selama ini tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Dengan identitas digital nasional yang terintegrasi, masyarakat diharapkan tidak lagi menghadapi proses administrasi yang berulang, sementara pemerintah dapat meningkatkan akurasi data serta efektivitas penyaluran berbagai program.…

All Rights Reserved © 2025