Oleh : Edward Krey
Gerakan separatis di Papua tampaknya ingin semakin menunjukkan eksistensinya, Tiga kelompok separatis bersenjata di Papua telah mendeklarasikan bahwa mereka telah membentuk Tentara West Papua (Papuan West Army). Sementara para aktifis pendukung kemerdekaan menyatakan sekarang mereka siap “mengambil – alih negara kami”.
Kelompok – kelompok pemberontak bersenjata selama ini bertindak sendiri – sendiri dalam upayanya untuk merdeka dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bulan ini-pun sekaligus menandai 50 tahun Papua menjadi bagian dari negara Indonesia.
Para Tentara West Papua ini dikabarkan akan berada di bawah komando organisasi payung United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), yang dipimpin oleh Benny Wenda dari pengasingan. ULMWP selama ini menempuh cara – cara politik dan diplomatik untuk mencapai kemerdekaan Papua.
“Secara politis dan militer kami bersatu sekarang. Masyarakat Internasional sekarang tanpa ragu – ragu dapat melihat bahwa kami siap untuk mengambil alih negara kami,>” seperti yang dikutip dalam website ULMWP.
Papua yang kini berbagi pulau dengan Papua Nugini, tengah berada dalam cengkeraman konflik kemerdekaan yang telah berlangsung lama.
Dr Camellia Webb-Gannon, koordinator Proyek Papua Barat di Universitas Wollongong Australia, mengatakan bahwa pembentukan Tentara West Papua menandai persatuan yang signifikan antara aktifis politik dan militer.
Pengamat juga memberikan peringatan akan perkembangan terbaru ini dapat meningkatkan ketegangan dengan militer Indonesia.
Dr Webb-Gannon, begitu anggota gerakan kemerdekaan bersenjata meningkatkan aktifitas atau lebih banyak muncul di Papua Barat, militer Indonesia akan merespon.
“Ini juga memberikan tekanan pada masyarakat internasional untuk menepis narasi soal Papua Barat,” tuturnya.
Juru Bicara ULWMP Jacon Rumbiak mengatakan pembentukan Tentara West Papua itu menyatukan sayap politik, intelijen dan militer menjadi satu kelompok diplomatik yang akan mendorong kampanye kemerdekaan ke depan.
“Persatuan ini akan menunjukkan kepada Indonesia dan dunia, bahwa kami orang Papua Barat siap mendapatkan kemerdekaan hari ini juga,” tuturnya.
“Militer kami secara otomatis akan berada di bawah kendali penuh seorang komandan. Kami memiliki agenda yang sangat jelas untuk menjadi pejuang kebebasan terbaik,” ucap Jacob.
Tiga kelompok bersenjata yang bersatu tersebut termasuk pula Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNB) yang menyerang sebuah situs konstruksi pada bulan Desember dan menewaskan 31 orang. Serangan itu memicu tindakan keras yang brutal dari militer Indonesia di wilayah tersebut.
Sebelumnya pada bulan Mei 2019, Satgas Pamtas Yonif 328/DGH mengamankan enam orang simpatisan kelompok separatis bersenjata dari organisasi Tentara Revolusi West Papua (TRWP) di perbatasan Papua – Papua Nugini (PNG). Mereka kemudian dibawa ke Pos Satgas Pamtas untuk pemeriksaan lanjutan.
Dansatgas Yonif 328/DGH, Mayor Inf Erwin Iswari mengatakan, pengamanan simpatisan TWRP tersebut bermula ketika anggota Satgas yang berada di Pos Kotis Batas melaksanakan pemeriksaan rutin terhadap para pelintas batas RI – PNG, Seperti biasanya, para pelintas akan diperiksa oleh anggota yang bertugas disana.
“Ketika memeriksa enam pelintas dari PNG, anggota Provost Satgas, Praka Purnomo menemukan sejumlah agenda serta satu unit HT (Handy Talki), yang terkait TRWP,” ujar Erwin dalam rilis tertulisnya di Keerom, Papua.
Petugas kemudian mengamankan keenam orang tersebut ke Pos Satgas Pamtas untuk pemeriksaan lanjutan. Setelah didalami Tim Intel, ternyata rombongan tersebut terbagi dalam dua kelompok, yaitu pimpinan ZW (38) dan pimpinan A (48).
Tim Intel yang selesai memeriksa enam orang tersebut kemudian memberikan pemahaman kepada mereka. Tim menyampaikan, perbuatan yang mereka lakukan salah dan bertentangan dengan aturan yang berlaku.
“Kami juga menegaskan bahwa saat ini Indonesia sudah merdeka dan Papua merupakan bagian dari Indonesia, karena itu, tidak ada dalam negara berdiri sebuah negara,” tuturnya.
Selain itu kedaulatan NKRI dari Sabang sampai Merauke sudah diakui oleh negara di seluruh dunia dan sudah mendapatkan legalitas oleh badan dunia tertinggi PBB melalui Resolusi PBB 2504, dan sampai sekarang resolusi itu belum pernah dikoreksi apalagi dicabut.
Sebagian pengamat juga mencurigai pembentukan Tentara West Papua tersebut sebagai klaim sepihak dari Benny Wenda yang diragukan kekuatannya dalam mendukung kampanye pro kemerdekaan.
