• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Headline»Begini Manfaat PON untuk Papua Menurut Stafsus Jokowi, Billy Mambrasar

Begini Manfaat PON untuk Papua Menurut Stafsus Jokowi, Billy Mambrasar

  • Kata Indonesia
  • - Tuesday, 16 March 2021

Setelah sempat ditundanya pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 dan Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) XVI, maka tahun ini perhelatan olahraga terbesar di Indonesia tersebut akan digelar kembali. Papua sebagai lokasi penyelenggaraan PON 2021 yang rencana nya akan dilangsungkan pada tanggal 2 s.d.15 Oktober ini sedang melaksanakan berbagai persiapan agar PON 2021 berjalan sukses dan lancar.

Billy Mambrasar staff khusus presiden menyatakan, sebagai orang asli Papua ikut berbangga dan turut antusias mengenai akan diadakan nya PON 2021 di tanah kelahiran nya di Papua. Hal itu diungkapkannya setelah Rapat Terbatas terkait PON 2021, yang dipimpin langsung oleh Presiden, pada hari ini.

“Komitment Pak Jokowi untuk terus melanjutkan Perhelatan ini, sangat besar. Bapak (baca: Jokowi) ingin agar acara ini dapat mendorong percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat, dan tentunya, ini merupakan berita baik yang kita, masyarakat Papua harus sambut”, Ujar Billy Mambrasar

Sebelum Ratas hari ini, Billy memberikan 4 (empat) usulan untuk memaksimalkan manfaaat dari PON untuk Papua, terkhususnya untuk masyarakat asli Papua. Berikut adalah 4 usulannya:

“Usulan pertama yaitu menggunakan atlet senior maupun junior sebagai duta atlet untuk mempromosikan PON 2021 melalui media elektronik maupun cetak secara masif. Duta atlet papua yang terpilih tentu saja adalah atlet berbakat dan telah diseleksi yang nantinya akan dimasukkan kedalam basis data yang telah terintegrasi”.

Menurut Billy, banyak sekali atlet senior yang sangat membanggakan Indonesia di kancah nasional, maupun internasional. Melalui PON 2021 ini, atlet senior secara simbolik akan meneruskan semangatnya kepada atlet Junior, agar kejayaan prestasi mereka dapat diteruskan.

“Usulan kedua yaitu melibatkan wirausaha muda papua yang memiliki produk atau jasa yang relevan dengan perayaan PON 2021, didorong untuk menjadi penyuplai, sehingga bisnis berkembang dan secara umum akan menyerap tenaga kerja baru”.
Lanjut Billy dalam Penjelasannya, dengan pelibatan wirausahawan muda ini, maka akan terjadi perputaran dan efek berganda, dari acara PON 2021 ini. Dampak ekonomi dari kegiatan jual beli barang dan jasa yang mereka punyai, akan merangsang bisnis mereka untuk dapat bertumbuh lebih besar lagi.

“Usulan ketiga yaitu mengiklankan komoditas lokal untuk dikenang dari PON 2021, seperti kopi, coklat dan tempat wisata”

Billy memberikan penjelasan bahwa PON 2021 ini dapat menjadi “panggung” untuk memperkenalkan komoditas-komoditas utama dari Tanah Papua, yang dapat dikenal lebih luas lagi, setelah perhelatan ini berlangsung.
“Usulan keempat yaitu menyusun daftar lokasi wisata, mempromosikan, dan menggandeng para pemangku kepentingan, seperti investor, untuk ikut membangun yang terkait agar nantinya diberikan promosi yang sifatnya massive dan meluas”, tandas Billy.

Maksud Billy Mambrasar, adalah bahwa setelah PON 2021, masyarakat Indonesia akan dapat mengenal titik pariwisata menarik lain di Papua, dan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan tersebut ke dua Provinsi paling timur di Indonesia.

Billy juga berharap agar tempat, bangunan, dan infrastruktur pendukung untuk PON 2021 ini dapat dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat bagi masyarakat, misalnya, untuk memberikan pelayanan Publik, yang dapat memberikan dampak ekonomi, setelah PON 2021 diselenggarakan.

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

November 7, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

Posisi Cadangan Devisa Oktober Jadi Indikator Ketahanan Eksternal RI

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Posisi Cadangan Devisa Oktober Jadi Indikator Ketahanan Eksternal RI Jakarta – Bank Indonesia (BI) melaporkan…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.