Author: Kata Indonesia

Oleh : Syarifuddin Bom yang meledak di sebuah rumah ibadah di Makassar membuat masyarakat marah, karena merusak perdamaian di Indonesia. Takutnya akan ada kecurigaan terhadapkelompok tertentu dan menyebabkan munculnya kembali isu SARA yang sangat sensitif. Kasus ini harus diselesaikan sampai tuntas, agar pelaku tertangkap dan tidak mengulangi perbuatannya. Minggu 28 maret 2021 adalah hari yang tragis bagi warga Indonesia, karena ada pengeboman di sebuah Gereja Katedral di Makassar. Peristiwa pengeboman tentu langsung menggemparkan, baik oleh netizen maupun warga sipil, karena terjadi ketika keadaan damai. Dalam artian jarak dengan pengeboman di darah lain sudah bertahun-tahun yang lalu. Belum diketahui siapa kelompok…

Menuju perayaan 1 Abad Gontor makin dirasakan oleh alumni Pondok Pesantren Gontor. Walaupun dibilang masih cukup lama, yaitu pada Tahun 2026 mendatang usia genap 100 Tahun. Sudah banyak alumni Pondok Pesantren Gontor yang saat ini mempersiapkan dalam memeriahkan acara 1 Abad Gontor. Terlihat ketika alumni Gontor angkatan 80an sudah mempersiapkan sejumlah acara untuk memeriahkannya. Ahmad Tavip Budiman selaku ketua Fananie Center Cabang Bogor mengatakan, bahwa persiapan acara 1 Abad Gontor sudah kami susun dengan ciamik. “Alhamdulillah kami hari ini Rabu 24 Maret sedang berkumpul di Rumah Makan Gubug Gurame di Tapos, Depok yang pemiliknya Ustadz Kamil Rayana alumni Gontor 1982…

Oleh : Doni Kurniawan Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Regulasi tersebut merupakan turunan dari undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan adanya Peraturan tersebut maka pemerintah memiliki niat ingin memberikan kemudahan berusaha sektor ketenagalistrikan. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana menyatakan, melalui undang-undang Cipta Kerja ini, pengurusan perizinan berusaha ketenagalistrikan dapat dilaksanakan secara lebih cepat dan dapat menciptakan lapangan kerja. Rida juga mengatakan bahwa, turunan Omnibus Law ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Regulasi turunan UU Ciptaker tersebut…

Oleh : Abner Wanggai Otonomi khusus yang telah berjalan sejak 2001, membuat Papua makin berkembang. Tak hanya dari segi infrastruktur, tetapi juga pendidikan dan beberapa bidang lain. Perkembangan ini sangat baik, karena membuat tidak ada ketimpangan kemajuan antara Indonesia timur dan barat. Sehingga ada pemerataan pembangunan dan kecerdasan masyarakat. Otonomi khusus di Papua berlangsung selama 20 tahun, dan tahun 2021 ini akan dimulai perpanjangannya dengan durasi yang sama. Keberadaan Otsus jilid 2 sangat dinanti oleh masyarakat di Bumi Cendrawasih, karena dananya bisa digunakan untuk pembangunan di berbagai sektor, mulai dari ekonomi hingga keagamaan. Dana Otsus jilid 2 dipastikan naik, karena…

Oleh : Muhammad Yasin Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengeluarkan larangan Ormas terlarang untuk tampil di Televisi maupun Radio. Keputusan ini dianggap tepat agar situasi bulan Ramadhan tetap kondusif dan masyarakat dapat beribadah dengan tenang. Dakwah di media baik televisi maupun radio tentu akan semakin jamak ditemukan saat Ramadhan. Momentum ini tentu jangan sampai dimanfaatkan oleh pendakwah yang terlibat ormas terlarang untuk mendapatkan panggung baik di TV ataupun Radio untuk menyebarkan paham yang bisa saja bertentangan dengan Pancasila. Pelarangan tersebut disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yang melarang lembaga penyiaran, baik televisi maupun radio, menampilkan pendakwah dari organisasi terlarang. Aturan tersebut…

Oleh : Raavi Ramadhan PPKM mikro akan diperpanjang hingga 22 maret 2021. Perpanjangan ini dilakukan karena sejak ada PPKM tahap pertama, kasus penularan corona jadi menurun. Masyarakat diharap tertib dan menaati segala peraturan saat PPKM, serta tetap mematuhi protokol kesehatan. Tak terasa pandemi telah dilalui selama setahun. Dalam 12 bulan, kehidupan masyarakat berubah drastis, karena anak-anak belajar di rumah dan mayoritas orang tuanya bekerja dari rumah. PSBB diberlakukan dan mobilitas dibatasi. Saat ini, istilah PSBB diganti dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan pergerakan masyarakat masih tetap dibatasi. Sejak awal 2021 diberlakukan PPKM mikro dan mulai 9 maret akan diperpanjang…

Oleh : Putu Prawira Sejauh ini pemerintah tidak ikut mencampuri urusan internal partai politik, termasuk polemik Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat. Hal ini disebabkan karena selama ini pemerintah menghormati independensi partai itu sendiri. Dalam kicauannya di Twitter, Menkopolhukam Mahfud MD melalui akunnya @mohmahfudmd mengatakan bahwa “sejak era Megawati, SBY sampai dengan Jokowi, pemerintah tidak pernah melarang KLB atau Munaslub yang dianggap sempalan karena menghormati independensi parpol. Risikonya, pemerintah dituding cuci tangan. Tapi Kalau melarang atau mendorong bisa dituding intervensi, memecah belah dan lain sebagainya. Mahfud menilai jika kasus KLB Partai Demokrat didaftarkan ke Kemenkumham. Maka dari itu, pihaknya bakal menelitinya…

Peristiwa bom bunuh diri baru saja terjadi di depan Gereja Katedral Makassar Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Minggu (28/03/2020) pagi, sekitar pukul 10.28 WITA. Menanggapi hal itu, Ketua Forum Pegiat Media Sosial Independen (FPMSI) mengecam dan mengutuk keras aksi terorisme tersebut. “Saya sangat mengutuk keras aksi terorisme yang terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan, Tidak ada alasan untuk membenarkan tindakan ini,” kecam Rusdil saat dihubungi Kata Indonesia di Jakarta. Rusdil mengingatkan Warganet agar eksistensi dan penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara terus disosialisasikan di ruang media publik salah satunya media sosial. Rusdil juga meminta kepada masyarakat dan warganet untuk tidak…

Oleh : Putu Prawira Sejak Covid-19 menjadi pandemi, sektor lapangan kerja adalah salah satu yang paling terdampak sehingga banyak pekerja maupun karyawan yang dirumahkan, angka pengangguran-pun meningkat seiring kebijakan PSBB. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang dapat menyerap tenaga kerja utamanya saat pandemi belum berakhir, seperti UU Cipta Kerja. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang menyebutkan bahwa UU Cipta Kerja dapat membantu mengurangi dampak negatif Covid-19, utamanya di sektor lapangan kerja. Airlangga menjelaskan bahwa UU Cipta Kerja akan menjadi jembatan antara program penanganan Covid-19 jangka pendek dan breakform struktural di jangka panjang. Sebagai pemain sentral dalam perekonomian Indonesia,…

Oleh : Muhammad Yasin Pemerintah telah membubarkan dan melarang FPI sejak Desember 2020. Tidak ada yang menyesali pembubarannya, malah masyarakat bahagia karena Indonesia makin damai tanpa FPI. Ketika ada ormas yang radikal dibubarkan, maka segenap WNI tak lagi takut saat akan beraktivitas, karena tiada lagi ancaman sweeping dari mereka. Indonesia adalah negara pancasila dan masyarakatnya majemuk, serta memiliki keyakinan yang berbeda-beda. Namun, perbedaan ini tetap satu jua alias bhinneka tunggal ika. Sayang sekali prinsip ini tidak dipahami oleh FPI. Mereka memaksakan kehendak untuk membuat negara khilafiyah dan menolak pancasila. Padahal sejak Indonesia merdeka, semua orang sepakat bahwa pancasila adalah dasar…

Oleh : Timotius Gobay Otsus Papua telah memberikan dampak signifikan bagi masyarakat, khususnya pemuda di Papua. Dengan adanya program tersebut, banyak generasi muda Papua melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Perkembangan zaman terus berjalan, termasuk di dalamnya terdapat otoritas daerah yang juga ikut berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Tiap-tiap pemerintah daerah terus berupaya untuk memberikan dan menjadikan daerah tempat mereka mengabdi turut ikut didalamnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap pembangunan di tiap daerah, yang mematokkan anggaran khusus untuk setiap perkembangan yang terjadi. Kaum muda yang berdiri atas nama Aliansi Mahasiswa dan Milenial Indonesia, menyatakan bahwa mereka sepenuhnya…

Oleh : Zakaria Pelaksanaan vaksinasi mandiri merupakan solusi efektif untuk mengejar target vaksinasi nasional. Banyak pihak mendukung langkah tersebut dalam rangka percepatan terbentuknya kekebalan kolektif. Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Slamet Budiarto menuturkan, pihaknya telah menyetujui terkait dengan wacana pemerintah dalam melaksanakan vaksinasi Covid-19 secara mandiri. Dirinya menilai, justru vaksinasi secara mandiri dapat mempercepat target vaksinasi Covid-19 secara nasional. Menurut Slamet, jika waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 70 persen penduduk yang divaksinasi cukup lama, maka dengan vaksinasi secara mandiri akan membantu memenuhi kuota penduduk yang harus divaksinasi. Sehingga, target mencapai kekebalan komunitas (herd immunity) bisa…