Author: Kata Indonesia

Otsus Papua Sesuai UUD 1945 Oleh : Rebecca Marian Otonomi Khusus (Otsus) Papua merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memajukan Papua dari beragam sektor. Kebijakan tersebut pun disusun dengan berdasarkan UUD 1945. Majelis Rakyat Papua (MRP) mengajukan judicial review atas undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua(UU Otsus Papua) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan pembentukan UU Otsus Papua sudah sesuai dengan prinsip dan mekanisme UUD 1945. Dalam kesempatan sidang pembacaan keterangan/jawaban Presiden atas permohonan pengujian Undang-Undang No 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua,…

Jumlah Penerima Vaksin Covid-19 Terus Meningkat Oleh : Made Raditya Vaksinasi nasional menjadi fokus pemerintah pada tahun 2021 dan pada November ini jumlah yang menerimanya sudah lebih dari 85 juta orang. Dengan adanya peningkatan vaksinasi ini maka diharapkan Indonesia cepat keluar dari pandemi Covid-19. Apakah Anda sudah divaksin? Saat ini hampir semua orang mendapatkan pertanyaan ini, karena vaksinasi Corona adalah sebuah kewajiban. Di masa pandemi, penolakan terhadap vaksinasi sama saja dengan memilih jalan untuk bertemu dengan virus Covid-19, yang belum tentu selamat (kemungkinan terburuknya adalah kematian). Sehingga vaksinasi adalah hal yang memang harus dilakukan agar bisa melewati masa buruk ini…

Mengapresiasi Kebijakan Luar Negeri dan Upaya Menegakkan HAM Oleh : Zakaria Indonesia memiliki kebijakan politik luar negeri yang bebas dan aktif, sehingga memudahkan untuk diterima dalam pergaulan dunia. Di sisi lain, masyarakat pun mengapresiasi upaya penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang saat ini terus diupayakan Pemerintah. Selain memiliki kebijakan politik dalam negeri, Indonesia juga memiliki kebijakan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Hal ini dicanangkan sejak era orde baru, sehingga kita bisa menentukan sikap dalam forum internasional dan tidak terbawa dalam arus pergaulan. Penentuan sikap ini penting karena beberapa negara ada yang membuat kubu tertentu, karena memiliki kesamaan. Pemerintah…

Moderasi Beragama Efektif Tangkal Radikalisme Oleh : Abdul Razak Moderasi beragama diyakini masihi efektif untuk menangkal radikalisme. Masyarakat dan tokoh agama pun diminta untuk berperan aktif untuk menyosialisasikan pentingnya moderasi beragama. Moderasi beragama adalah cara pandang beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrem, baik ekstrem kanan maupun kiri. Pemahaman ini amat penting karena memang kita tidak boleh berlebihan dalam melakukan segala sesuatu. Jangan sampai jadi ekstrimis, pun jangan pula jadi terlalu liberalis. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Batang H.M Aqsho M.Ag menyatakan bahwa moderasi beragama adalah cara beragama untuk memeluk agama. Agama sejatinya mengajarkan nilai kebaikan…

Mendukung KPK Mengungkap Korupsi Bansos Covid-19 Oleh : Putu Prawira Masyarakat mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk terus mengungkap korupsi Bansos Covid-19. Korupsi Bansos merupakan kejahatan besar yang tidak saja menghambat penanganan Covid-19 namun juga menambah penderitaan masyarakat luas. Kasus Korupsi Bansos memang harus diungkap, bantuan sosial yang semestinya menjadi daya sokongan bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 tentu saja sangat tidak manusiawi jika dipotong oleh oknum pejabat. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah berupaya untuk mencari kerugian negara dalam pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan pandemi Covid-19 di Kementerian sosial tahun anggaran 2020. Diketahui KPK tengah menyelidiki adanya dugaan korupsi dalam pengadaan…

Pemerintah Berkomitmen Memajukan SDM Papua Oleh : Jansen Warobay Papua merupakan wilayah yang terus mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat di sektor pembangunan, pembangunan yang dimaksud tentu saja tidak hanya soal infrastruktur tetapi juga pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Mantan Presiden RI Jusuf Kalla sempat menekankan perihal pembangunan sumber daya manusia terkait dengan upaya menyejahterakan masyarakat Papua. Dengan begitu masyarakat Papua akan dapat mengelola sumber daya alamnya dengan baik. Pria yang akrab dipanggil JK tersebut berharap agar generasi muda Papua dapat belajar lebih giat agar dapat mengetahui cara mengelola sumber daya alam Papua yang amat melimpah. Sementara itu Staf Ahli Gubernur…

Keberhasilan Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Kesejahteraan Bangsa Oleh : Kurnia Wibowo Pemerintah terus mengoptimalkan pengelolaan Sumber Daya Alam yang ada di Indonesia. Pemanfaatan tersebut merupakan upaya Pemerintah untuk memberikan kesejahteraan seluas-luasnya kepada masyarakat. Pada tahun 2020 lalu Presiden RI Joko Widodo mengatakan bahwa pihaknya tidak ingin terus-menerus mengekspor hasil sumber daya alam (SDA) yang masih dalam bentuk mentah agar dapat berdaulat di bidang ekonomi dan politik. Dirinya mengaku ingin hasil bumi itu diolah terlebih dahulu menjadi bahan setengah jadi ataupun jadi sebelum dijual ke negara lain. Dia menyatakan kemandirian di bidang ekonomi membuat Indonesia tak mudah ditekan oleh negara…

Reuni 212 Diduga Didanai Ormas Terlarang Oleh : Zainudin Zidan Reuni 212 diduga didanai Ormas terlarang untuk menyebarkan pengaruh serta memprovokasi masyarakat untuk memusuhi Pemerintah. Aksi tersebut mendapat kecaman dari berbagai pihak, sehingga sebaiknya dibatalkan saja. Reuni 212 rupanya masih akan digulirkan, padahal urgensi dari acara ini masih dipertanyakan. Direktur Eksekutif Komite Pemberantasan Mafia Hukum (KPMH) Muannas Alaidid mengungkapkan jika Reuni Akbar 212 yang rencana digelar di Monas pada 2 Desember 2021 mendatang, ternyata dibiayai oleh organisasi terlarang. Muannas mengatakan, dua organisasi terlarang yang menopang anggaran untuk acara tersebut adalah Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Lantaran…

Sidang Perdana Tersangka Kasus Dugaan Terorisme Munarman Bakal Digelar 1 Desember 2021 Tersangka kasus dugaan terorisme Munarman akan menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 1 Desember mendatang. Hal itu dibenarkan oleh kuasa hukumnya, Aziz Yanuar. “Betul, tanggal 1 Desember 2021 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur,” ucap Aziz, Senin (22/11/2021).

Pemerintah Diminta Tegas Berantas Potensi Terorisme Pemerintah diminta tegas memberantas potensi terorisme. Penangkapan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ahmad Zain An-Najah membuktikan terorisme telah masuk lembaga vital. “Tentunya kasus seperti ini jangan dibiarkan berlarut-larut oleh Polri. Aparat kepolisian dan jajaran harus melakukan tindakan tegas dan langkah-langkah progresif dalam menyelidiki jaringan-jaringan terorisme di negeri ini,” kata peneliti Jaringan Muslim Madani (JMM), Lukman Hakim, melalui keterangan tertulis, Selasa, 23 November 2021. Dia menyebut terorisme yang masuk lembaga-lembaga, seperti MUI, sangat berbahaya. Sebab, ‘virus’ tersebut bakal berkembang cepat.

BIN Bantah Kecolongan soal Aktivitas Terduga Teroris Farid Okbah dkk Badan Intelijen Negara (BIN) membantah kecolongan soal penangkapan tersangka teroris Farid Okbah, Ahmad Zain An-Najah, dan Anung Al Hamad oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Polri. Deputi VII BIN Wawan Hari Purwanto menyatakan, BIN bersama Polri-TNI, BNPT, dan PPATK mengamati aktivitas jaringan terorisme dalam waktu yang panjang. “Karena itu, pada dasarnya tidak ada pihak yang kecolongan terkait pengungkapan jaringan kelompok teroris Farid Okbah Cs ini,” kata Wawan dalam keterangan tertulis, Selasa (23/11/2021).

RSUD Jayapura Nol Pasien COVID-19 Pasien COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura tak ada lagi. Penurunan pasien COVID-19 di rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah daerah ini, mulai dirasakan sejak tiga bulan terakhir. Direktur RSUD Jayapura, Anton Mote menjelaskan walau tak ada lagi pasien COVID-19, namun RSUD Jayapura tetap menyediakan ruangan isolasi dan perawatan bagi pasien COVID-19. “RSUD Jayapura menjadi salah satu rumah sakit rujukan COVID-19 di Papua. Bagaimanapun ketersediaan ruangan (pasien COVID-19) tetap ada,” jelas Mote, Jumat (19/11).