Author: Kata Indonesia

Sejumlah Tokoh Masyarakat Papua Kecam Tindakan Korupsi Lukas Enembe Gubernur Papua Lukas Enembe yang kembali mangkir dari panggilan kedua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak. Tidak hanya itu, sejumlah tokoh Papua juga mengecam keras tindakan Lukas Enembe yang doyan berjudi. Sekretaris Umum Sinode Kingmi Papua, Jones Wenda menjelaskan bahwa judi merupakan penyakit sosial yang tidak pantas dilakukan, apalagi oleh seorang pemimpin daerah. Menurutnya, Lukas harus memberikan teladan yang baik kepada masyarakat. “Kami dari tokoh gereja sudah beberapa kali berbicara soal judi ke publik, kami sampaikan bahwa pejabat di Papua ini tidak boleh main judi karena…

PT PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendukung arahan Presiden terkait peralihan LPG 3 kg ke kompor listrik yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif pada Kamis (23/9). PLN terus fokus dalam pendampingan dan evaluasi bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk program uji coba yang telah dilaksanakan kepada 1.000 KPM di Solo dan 1.000 KPM di Denpasar. “Arahan pemerintah sangat jelas dan PLN menindaklanjuti dengan berbagai perbaikan pada program uji coba di dua kota tersebut. Kami terus memberikan pendampingan kepada masyarakat penerima manfaat, sampai benar-benar dapat mengoperasikan penggunaannya…

Tokoh Lintas Agama Desak Lukas Enembe Patuhi Hukum dan Jaga Situasi Kondusif Desakan agar Gubernur Papua Lukas Enembe mematuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengemuka. Publik pun mendesak agar Gubernur Papua Lukas Enembe menaati hukum yang berlaku demi jaga situasi kondusif. Pengasuh Pondok Pesantren Al Hidayah Firdaus Koya Jayapura Ustad Ismail Asso, meminta Gubernur Papua menjalani proses hukum pasca ditetapkan tersangka oleh KPK. “Sebagai Tokoh Agama, saya tetap konsisten dan mengimbau jika memang kepala suku besar, Gubernur Papua Bapak Lukas Enembe statusnya sudah ditetapkan sebagai tersangka, saya minta Gubernur Lukas Enembe segera menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan di depan hukum,”…

Pemeriksaan Lukas Enembe Murni Penegakan Hukum Oleh : Moses Waker Seluruh proses kasus dugaan korupsi yang melibatkan Gubernur Papua Lukas Enembe memang merupakan murni sebuah langkah penegakan hukum. Bukan hanya itu, bahkan langah-lankah tersebut adalah bukti penerapan Undang-Undang dan juga sebagai bentuk menjawab laporan dari masyarakat Papua sendiri. Belakangan ramai diperbincangkan, nama Gubernur Papua, Lukas Enembe yang terseret dalam sebuah dugaan kasus korupsi. Bukan hanya itu, dirinya juga memang sudah resmi berstatus sebagai seorang tersangka. Mengenai hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menegaskan bahwa kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Lukas Enembe memang…

Pandemi Covid 19 Belum Berakhir, Tetap Taat Prokes Oleh : Reza Herlambang Pandemi Covid-19 masih berlangsung di Indonesia dan seluruh dunia. Oleh karena itu masyarakat tetap harus taat Prokes (protokol kesehatan) agar selalu sehat. Jangan melepas masker dan melanggar poin lain dalam Prokes, agar tetap aman dari bahaya Corona. Tidak terasa pandemi sudah berlangsung selama 2,5 tahun. Dalam masa pandemi, pemerintah terus mensosialisasikan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan atau memakai hand sanitizer, menjaga jarak, dan mengurangi mobilitas. Sosialisasi dilakukan karena kenyataannya masih terdapat masyarakat yang melanggar Prokes. Sayang sekali jika ada yang masih nekat melanggar Prokes dan melepas…

Waspadai Ancaman Radikalisme Susupi Generasi Muda Oleh : Abdul Razak Generasi muda perlu mewaspadai penyebaran radikalisme. Hal ini disebabkan tidak ada pihak yang imun dari paham terlarang tersebut. Kelompok radikal terus saja mengancam dan mencoba untuk menyebarluaskan paham mereka sejauh-jauhnya. Target sasaran mulai banyak menyasar ke para kalangan muda dan juga para pelajar. Sudah sepatutnya hal tersebut memang benar-benar bisa diwaspadai agar para generasi penerus Bangsa ini tidak terdoktrin oleh ajaran-ajaran radikalisme yang tentunya sangat berbahaya bagi kesatuan dan persatuan Indonesia. Maka dari itu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), melalui Sub Koordinator Perlindungan Kepentingan Nasional BNPT Republik Indonesia, Nanda Fajar…

UU Cipta Kerja Terobosan Tingkatkan Investasi Oleh : Rizki Kurnia Investasi telah menjadi salah satu komponen untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia, sehingga perlu adanya regulasi yang mengatur tentang proses tersebut. Pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki regulasi investasi di Indonesia. Regulasi yang dimaksud adalah undang-undang (UU) Cipta Kerja. Terkait hal tersebut, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) meyakini bahwa target realisasi investasi sebesar Rp 1.200 triliun dapat dicapai pada 2022. Salah satu terobosan yang mendukung target tersebut adalah implementasi UU Cipta Kerja atau UU Ciptaker. Direktur Promosi Wilayah Asia Tenggara, Selandia Baru dan Pasifik Kementerian Investasi, Saribua Siahaan, mengaku bahwa pihaknya…

RKUHP Wujudkan Harmonisasi Sistem Hukum Nasional Oleh : Panji Saputra Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila, di mana hal ini memerlukan sistem hukum nasional yang harmonis dan dinamis. Upaya mewujudkan sistem hukum tersebut adalah dengan cara merevisi serta merekodifikasi hukum pidana nasional dengan tujuan mengganti KUHP lama yang sudah usang dengan RKUHP. RKUHP sendiri mulai dirancang sejak 1970, namun upaya agar RKUHP tersebut diserahkan kepada pembahasannya kepada DPR rupanya tidak kunjung terwujud. Lalu pada tahun 2004, tim pembuatan RKUHP dibentuk, selanjutnya diserahkan oleh Presiden RI yang kala itu Susilo Bambang Yudhoyono kepada DPR untuk dibahas lebih lanjut. Delapan…

BLT BBM Bantu Cegah Kenaikan Kemiskinan dan jaga APBN Pemerintah telah mengambil kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak yang dibarengi dengan penyaluran Bantuan Langsung Tunai atau BLT. Sejumlah pihak meyakini bantalan sosial itu berdampak positif bagi masyarakat. Menurut mantan Menristek/Kepala BRIN, Prof. Bambang Brodjonegoro, pemberian bantuan langsung kepada masyarakat dinilai lebih efektif dibandingkan dengan pemberian subsidi kepada produk. “Ini cara pemerintah membantu ekonomi masyarakat yang membutuhkan, bukan melalui subsidi harga komoditas, yang ditentukan oleh pasar internasional. Kalau yang sampai ke masyarakat harus bantuan langsung,” ucap Bambang dalam serial webinar Moya Institute bertajuk Langkah Penyelamatan APBN: Perlu atau Tidak, Jumat (23/9).…

Penyesuaian BBM Dorong Migrasi Transportasi Ramah Lingkungan Oleh : Rizki Kurnia Penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang telah ditetapkan oleh pemerintah menjadi suatu momentum penting untuk bisa lebih jauh mendorong adanya penggunaan transportasi yang lebih ramah lingkungan dengan pemanfaatan sebaik-baiknya pada energi terbarukan. Sejak 3 September 2022 lalu, Pemerintah RI memang sudah secara resmi mengambil kebijakan untuk menyesuaikan harga BBM mulai dari jenis Pertalite, Pertamax hingga Solar. Ternyata, terdapat sebuah perspektif baru dari dampak penyesuaian harga tersebut, yakni sebenarnya merupakan sebuah momentuum terbaik bagi pemerintah sendiri untuk kembali mengembangkan dan berfokus pada energi alternatif berbasis energi baru terbarukan (EBT).…

BLT BBM Bantu Cegah Kenaikan Kemiskinan dan jaga APBN Pemerintah telah mengambil kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak yang dibarengi dengan penyaluran Bantuan Langsung Tunai atau BLT. Sejumlah pihak meyakini bantalan sosial itu berdampak positif bagi masyarakat. Menurut mantan Menristek/Kepala BRIN, Prof. Bambang Brodjonegoro, pemberian bantuan langsung kepada masyarakat dinilai lebih efektif dibandingkan dengan pemberian subsidi kepada produk. “Ini cara pemerintah membantu ekonomi masyarakat yang membutuhkan, bukan melalui subsidi harga komoditas, yang ditentukan oleh pasar internasional. Kalau yang sampai ke masyarakat harus bantuan langsung,” ucap Bambang dalam serial webinar Moya Institute bertajuk Langkah Penyelamatan APBN: Perlu atau Tidak, Jumat (23/9).…

BLT BBM Bentuk Keberpihakan Pemerintah Pada Rakyat Secara Optimal Pengamat Kebijakan Publik, Sirojudin Abbas, Ph.D menilai pemerintah telah melakukan perbaikan yang signifikan terkait percepatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM. Ia memberikan apresiasi kepada pemerintah yang telah meningkatkan kualitas penyaluran BLT BBM yang jauh lebih baik dibandingkan BLT Covid lalu. “Pemerintah berusaha keras memastikan delivery cepat dan tepat waktu. Sehingga berbagai channel yang memungkinkan masyarakat bisa mendapatkan haknya itu di kerahkan oleh pemerintah. Saya kira ini ada keberpihakan pemerintah pada rakyat yang membutuhkan”, ujarnya kepada awak media. Abbas juga mengingatkan kembali bahwa masalah kenaikan BBM tidak hanya terjadi di Indonesia,…