Author: Kata Indonesia

Warganet Perlu Aktif Tangkal Radikalisme di Medsos Oleh : Zainudin Paham radikal bisa muncul di mana saja, dan dapat menyerang siapa saja, apalagi paham ini juga menggunakan media sosial untuk menghembuskan paham radikal kepada warganet, dengan harapan menambah jumlah anggota. Pengguna internet tentu saja perlu waspada dan mengedepankan critical thingking ketika bermain media sosial. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyebutkan bahwa media sosial dapat menjadi alat untuk mencegah serta menangkal radikalisme, hoax dan ujaran kebencian bernuansa SARA. Sebab, era digital saat ini mampu membuka peluang bagi siapapun untuk melakukan segala aktivitas melalui media digital. Dekan Fakultas Psikologi Universitas Merdeka (Umer)…

Rencana program konversi kompor listrik yang akan dilakukan PLN akhirnya resmi batal. Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengapresiasi langkah PT PLN (Persero) yang membatalkan program konversi kompor LPG ke kompor listrik. Menurutnya, dengan keputusan ini akan meredam polemik mengenai penggunaan kompor listrik di masyarakat. “Saya kira ini keputusan yang bijak dari PLN karena mendengarkan masukan dari masyarakat dan _stakeholder_ yang lain sehingga bisa mengambil keputusan dibatalkan karena tidak memperlebar polemik di masyarakat. Dengan demikian isu ini harusnya sudah selesai,” tutur Mamit. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menilai keputusan PLN membatalkan program konversi LPG ke kompor listrik…

Pemerintah Tidak Terburu-Buru Tetapkan Akhir Pandemi COVID-19 Oleh : Aditya Akbar Pemerintah menegaskan sama sekali tidak akan terburu-buru untuk menerapkan akhir dari pandemi Covid-19 karena masih terdapat beberapa hal yang terus butuh difokuskan dan digencarkan, termasuk salah satunya adalah perluasan vaksinasi booster atau dosis ketiga harus ke seluruh masyarakat. Seperti telah banyak diketahui, bahwa memang pandemi Covid-19 masih belum benar-benar berakhir di dunia, termasuk di Indonesia. Hal tersebut terbukti karena masih saja ada kasus positif meski kurvanya sangat landai dan penanganan serta pengendaliannya pun sangat bagus, tapi bukan berarti virusnya lantas sudah hilang begitu saja. Maka dari itu, Pemerintah akan…

Lukas Enembe Harus Bertanggung Jawab di Muka Hukum Oleh : Rebecca Marian Sudah sepatutnya Lukas Enembe harus benar-benar bisa bertanggung jawab di muka hukum terkait kasus korupsi yang menjeratnya. Terlebih karena Indonesia adalah negara hukum, sehingga semua pihak akan diperlakukan sama di mata hukum tanpa terkecuali. Beberapa hari ini, nama Lukas Enembe terus menjadi bahan pemberitaan dan menjadi sebuah topik perbincangan masyarakat. Pasalnya dirinya diduga terlibat dalam kasus korupsi dan juga gratifikasi, termasuk juga beberapa aliran dana yang mencurigakan menyangkut namanya. Mengenai hal tersebut, Menko Polhukam, Mahfud MD menyampaikan bahwa sejauh ini memang seolah terus terdapat beberapa hal yang mengganjal…

Pengamat: Penyaluran Bantalan Sosial Kebijakan Tepat Mitigasi Dampak Penyesuaian Harga BBM Para pengamat sepakat bahwa kebijakan penyaluran bantalan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang belakangan ini digencarkan pemerintah untuk mengatasi dampak penyesuaian harga BBM memang sudah sangat tepat dilakukan. Setelah resmi melakukan penyesuaian harga BBM, pemerintah saat ini tengah berfokus untuk bisa terus menjaga daya beli masyarakat rentan agar inflasi tidak terlalu melonjak. Caranya adalah dengan melakukan penyaluran BLT BBM hanya kepada masyarakat rentan yang benar-benar membutuhkan. Pakar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan, Dr. Emrus Sihombing, mengatakan kebijakan penyaluran BLT BBM yang telah dilakukan oleh pemerintah ini merupakan keputusan…

Soal BLT, Ekonom Apresiasi Pemerintah Cara Sosialisasi dan Penyaluran BLT kepada Masyarakat Ekonom SigmaPhi Indonesia, Hardy Hermawan menyatakan, Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan langkah yang tepat untuk dilakukan di tengah naiknya harga komoditas belakangan ini. Lebih lanjut, dirinya menerangkan bahwa BLT yang disebarkan untuk masyarakat sangat penting dan perlu untuk dieksekusi. Menurutnya, tidak hanya bantuan sosial dari pemerintah pusat, namun juga perlunya bantuan dari pemerintah daerah dan dana desa. Selain itu, yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah penyaluran bantuan-bantuan tersebut yang harus tepat sasaran dan mengurangi internal dan eksternal error. Supaya masyarakat dapat segera menerimanya dan digunakan untuk hal yang…

Duta Besar RI Nairobi, DR. Mohamad Hery Saripudin, bekerjasama dengan Kemenlu, Kemendag, dan Organizing Committee TEI 2022 memimpin penyelenggaraan hybrid meeting di Kinshasa untuk memperkenalkan Trade Expo Indonesia (TEI) 2022 kepada kalangan pengusaha di Republik Demokratik Kongo/RDK dan perwakilan Kementerian Perdagangan Luar Negeri RDK (27/9). Pertemuan dihadiri oleh tidak kurang dari 15 orang pimpinan, pengurus, dan anggota dari Kamar Dagang dan Industri RDK baik secara fisik maupun online. Dalam pertemuan hybrid tersebut, Dubes Hery Saripudin menggarisbawahi pentingnya memanfaatkan momentum global pemulihan dari pandemi COVID-19 untuk meningkatkan kembali interaksi langsung antara pelaku ekonomi dari Indonesia dan Republik Demokratik Kongo, baik secara…

Target Investasi RI Kian Tercapai Berkat UU Cipta Kerja Oleh : Singgih Permadi Target investasi RI yang sudah dirancang akan semakin mudah tercapai, seluruhnya merupakan bentuk dari penerapan UU Cipta Kerja yang sudah diresmikan oleh Pemerintah sehingga mempermudah segala iklim di dunia usaha, termasuk kemudahan dalam melakukan penanaman modal. Setelah penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19 sukses dilakukan oleh pemerintah RI, dengan bukti bahwa kurva kasus terus mengalami pelandaian sampai saat ini, belakangan pemerintah kemudian berfokus untuk secepatnya mengejar percepatan pemulihan ekonomi nasional pascapandemi. Segala upaya juga terus dilakukan, termasuk salah satunya adalah terus mengejar target investasi. Terkait hal tersebut, Kementerian…

Pengesahan RKUHP Hapus Aturan Warisan Kolonial Oleh : Alula Khairunisa Pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang dicanangkan oleh pemerintah perlu mendapat dukungan masyarakat. Hal tersebut karena tujuan utamanya adalah supaya bisa menghapus seluruh aturan warisan dari kolonial Belanda, yang mana memang sudah ditemui banyak sekali ketidakcocokan jika masih terus dipaksakan diterapkan di jaman modern seperti saat ini. Pemerintah sudah memiliki rencana untuk segera mengganti KUHP lama yang merupakan sumber sistem aturan hukum dan mengikat di tengah kehidupan bermasyarakat di Indonesia, menjadi RKUHP. Guru besar ilmu hukum Unissula, Prof Dr Sri Endah W menyatakan, RUU KUHP dibuat untuk nantinya…

Soal BLT, Ekonom Apresiasi Pemerintah Cara Sosialisasi dan Penyaluran BLT kepada Masyarakat Ekonom SigmaPhi Indonesia, Hardy Hermawan menyatakan, Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan langkah yang tepat untuk dilakukan di tengah naiknya harga komoditas belakangan ini. Lebih lanjut, dirinya menerangkan bahwa BLT yang disebarkan untuk masyarakat sangat penting dan perlu untuk dieksekusi. Menurutnya, tidak hanya bantuan sosial dari pemerintah pusat, namun juga perlunya bantuan dari pemerintah daerah dan dana desa. Selain itu, yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah penyaluran bantuan-bantuan tersebut yang harus tepat sasaran dan mengurangi internal dan eksternal error. Supaya masyarakat dapat segera menerimanya dan digunakan untuk hal yang…

Tokoh Agama Tolak Radikalisme Oleh : Alif Fikri Radikalisme telah terbukti merusak keharmonisan suatu negara, paham radikal tidak ubahnya seperti parasit, yang jika dibiarkan akan merusak. Sehingga keberadaan paham tersebut sudah semestinya tertolak dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ketua Umum Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Palangka Raya yang juga Penasehat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palangka Raya, Sofyan Sori, secara tegas mengajak masyarakat di daerah setempat untuk menolak paham-paham radikal dan intoleran yang dapat mengganggu keamanan daerah. Sofyan mengatakan, sebenarnya dalam Islam itu tidak ada yang namanya radikal, tetapi adanya adu domba dan dalam Islam sudah jelas dikatakan jika ada…

Tetap Taat Prokes Percepat Transisi ke Endemi Covid-19 Oleh : Oka Rizki Masyarakat diminta untuk tetap mematuhi protokol kesehatan (Prokes), karena saat ini masih masa pandemi Covid-19. Jika semuanya tertib maka transisi dari masa pandemi ke endemi akan lebih cepat dan berlangsung dengan mulus. Pandemi covid-19 terjadi sejak bulan Maret 2020 lalu, dan menjelang akhir 2022 ini masih berlanjut. Masyarakat sudah lelah karena di masa pandemi tak hanya terancam kena penyakit fisik, tetapi juga penyakit mental. Penyebabnya karena mereka takut tertular dan akhirnya mematuhi Prokes dengan ketat. Prokes seperti memakai masker dan mencuci tangan harus ditaati karena menjadi jalan untuk…