Soal BLT, Ekonom Apresiasi Pemerintah Cara Sosialisasi dan Penyaluran BLT kepada Masyarakat

Soal BLT, Ekonom Apresiasi Pemerintah Cara Sosialisasi dan Penyaluran BLT kepada Masyarakat

Ekonom SigmaPhi Indonesia, Hardy Hermawan menyatakan, Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan langkah yang tepat untuk dilakukan di tengah naiknya harga komoditas belakangan ini. Lebih lanjut, dirinya menerangkan bahwa BLT yang disebarkan untuk masyarakat sangat penting dan perlu untuk dieksekusi.

Menurutnya, tidak hanya bantuan sosial dari pemerintah pusat, namun juga perlunya bantuan dari pemerintah daerah dan dana desa. Selain itu, yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah penyaluran bantuan-bantuan tersebut yang harus tepat sasaran dan mengurangi internal dan eksternal error. Supaya masyarakat dapat segera menerimanya dan digunakan untuk hal yang nantinya membantu keberlangsungan hidup bangsa.

Hardy Hermawan menjelaskan, BLT yang diberikan untuk masyarakat yang terdampak akibat penyesuaian BBM dinilai sudah menjadi langkah yang sangat tepat. Selain itu, penyaluran BLT langsung kepada masyarakat yang membutuhkan lebih adil daripada subsidi BBM yang lebih banyak diterima oleh kalangan masyarakat mampu.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Peneliti Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Adinova Fauri yang membeberkan penyebab naiknya harga komoditas pangan di Tanah Air. Dia menjelaskan, faktor pemicunya di antaranya karena adanya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 sehingga memberi tekanan pada harga komoditas.

Faktor berikutnya adalah adanya konflik Rusia-Ukraina yang mengakibatkan terhambatnya produksi dan pengiriman lintas batas sehingga menambah beban harga pada komoditas.

Adinova menilai, karena tren harga komoditas yang meningkat kemudian diikuti adanya konflik dua negara tersebut, banyak negara yang kekurangan pasokan komoditas di mana seharusnya mendapat pasokan dari dua negara yang tengah berkonflik itu.

Sehingga mau tidak mau pemerintah di luar negara tersebut mengambil jalan restriksi ekspor komoditas yang gunanya untuk menjaga pasokan domestik.

Ekonomon SigmaPhi Indonesia, Hardy Hermawan memberikan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah agar masyarakat menerima penyesuaian harga BBM tersebut, antara lain untuk terus melakukan sosialisasi dan komunikasi dua arah kepada masyarakat.

“Informasikan bahwa Indonesia sekarang sudah menjadi nett importer minyak bumi, yang mana penyesuaian harga BBM dibutuhkan agar pemerintah memiliki tahun fiskal yang lebih leluasa untuk menghadapi ancaman resesi global pasca-pandemi,” terangnya.

Masukan lainnya, Hardy Hermawan menambahkan, selain itu dapat juga menginformasikan kegiatan penyaluran bantuan sosial agar masyarakat bisa memahami manfaatnya dan turut mengawasi pelaksanaan tersebut.

“Jika keduanya telah dilaksanakan, maka dipastikan antara pemerintah dan masyarakat akan jauh dari kesalahpahaman, sehingga sama-sama kuat untuk membuat Indonesia menjadi negara kesatuan dan saling bersinergi membangun Tanah Air,” tambahnya.

Sebelumnya, Agus Pambagio selaku pengamat kebijakan publik Agus menilai keputusan pemerintah mengalihkan subsidi BBM ke BLT sangat wajar. Menurutnya, masyarakat membutuhkan dana untuk tetap menjaga daya belinya terutama membeli kebutuhan pokok.

“Pada prinsipnya negara berkewajiban menjaga agar inflasi tidak melambung tinggi dan daya beli masyarakat tetap kuat,” kata Agus.

Serta Pakar Komunikasi Politik, Emrus Sihombing menilai bahwa kebijakan bantalan sosial sebagai bentuk keberpihakan pemerintahan Jokowi – Ma’ruf kepada kelompok masyarakat golongan ekonomi yang terdampak dari kenaikan BBM bersubsidi.

“Seperti ungkapan bijak mengatakan  “setetes air lebih bermanfaat di musim kemarau darpada sebakul air di musim hujan”. Itulah filososi, menurut hemat saya, kebijakan dan program bantalan sosial”, ungkap Emrus.

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner 

By 0

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner  Oleh: Samuel Harbi  Demokrasi Indonesia menempatkan kritik publik sebagai bagian penting dari mekanisme kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan yang selama ini aktif menyuarakan aspirasi masyarakat. Namun, di tengah kompleksitas tantangan pembangunan dan derasnya arus informasi, kritik tidak cukup hanya bersifat reaktif, melainkan perlu didasarkan pada fakta, objektivitas, dan orientasi perbaikan agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menilai demonstrasi mahasiswa merupakan fenomena yang wajar dalam setiap era pemerintahan. Meski demikian, penilaian terhadap kinerja negara perlu dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan capaian yang telah dihasilkan. Di tengah berbagai agenda strategis yang sedang dijalankan, pemerintah menunjukkan komitmen melalui penguatan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Karena itu, ruang demokrasi perlu diisi dengan kritik yang konstruktif agar evaluasi terhadap negara tetap berpijak pada fakta, bukan semata persepsi atau sentimen sesaat. Komitmen pemberantasan korupsi ini berjalan beriringan dengan penataan regulasi komoditas guna membendung intervensi internasional yang merugikan kepentingan domestik. Kebijakan ketat untuk melarang praktik penentuan harga ekspor yang terlalu rendah diterapkan agar seluruh margin keuntungan tercatat secara transparan demi kemaslahatan masyarakat. Langkah sistemis ini sejalan dengan aspirasi kalangan akademis. Koordinator Aliansi BEM se-Bogor Raya, Indra Mahfuzhi, menegaskan perlunya dorongan bersama terhadap pengesahan regulasi yang mampu memiskinkan koruptor serta merampas aset mereka untuk dikembalikan kepada rakyat. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan visi antara orientasi penegakan hukum pemerintah dan ekspektasi moral mahasiswa dalam membersihkan tata kelola negara. Selain penegakan hukum, fokus utama pemerintah terletak pada agenda pengentasan kemiskinan melalui program inklusif yang berdampak langsung bagi masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis dirancang untuk meringankan beban ekonomi keluarga prasejahtera sekaligus menggerakkan roda ekonomi perdesaan melalui ekosistem pasokan pangan lokal yang melibatkan para peternak dan petani setempat. Meskipun menghadapi tantangan logistik, manajemen program terus dievaluasi secara radikal, termasuk penerapan moratorium penambahan fasilitas dapur baru demi menjaga kualitas dan efisiensi anggaran negara. Sifat program yang fleksibel dan terbuka terhadap kritik terlihat dari kebebasan institusi pendidikan untuk menentukan partisipasi mereka, mencerminkan kepemimpinan yang akomodatif dan senantiasa menerima perbaikan bersama. Di sektor pendidikan, keberpihakan pemerintah terhadap masa depan generasi muda terwujud melalui penyediaan anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang mencapai belasan triliun rupiah untuk menjangkau lebih dari satu juta mahasiswa. Selain itu, rehabilitasi infrastruktur sekolah dilakukan secara bertahap dalam skala puluhan ribu unit per tahun dengan skema penyaluran dana langsung ke pihak sekolah demi mempercepat pembangunan. Langkah mendirikan sekolah rakyat khusus bagi anak-anak dari lapisan sosial terendah mempertegas keyakinan bahwa pendidikan adalah instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Seluruh intervensi kebijakan ini membuktikan bahwa negara sedang bekerja keras mengurai benang kusut kemiskinan terstruktur yang diwariskan dari masa lalu. Melihat keseriusan agenda kerja pemerintah yang terbilang masih di awal periode, gerakan mahasiswa seyogianya memberikan kesempatan yang proporsional bagi eksekutif untuk merealisasikan target capaian. Ketua Umum GM FKPPI, Sandi Mandela Simanjuntak, mengingatkan agar elemen mahasiswa tidak memposisikan diri sebagai hakim yang sekadar menjatuhkan vonis, melainkan bertindak secara elegan melalui argumen terbuka dan kajian mendalam. Suara yang paling keras di jalanan belum tentu membawa kebenaran mutlak apabila tidak disertai dengan tawaran solusi yang konkret. Ketika unjuk rasa bergeser menjadi tindakan reaksioner yang sekadar ikut-ikutan tanpa basis data yang valid, substansi permasalahan justru menjadi kabur dan rentan dimanfaatkan oleh agenda terselubung yang merugikan persatuan bangsa.…

All Rights Reserved © 2025