Penyesuaian BBM Dorong Migrasi Transportasi Ramah Lingkungan

Penyesuaian BBM Dorong Migrasi Transportasi Ramah Lingkungan

Oleh : Rizki Kurnia

Penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang telah ditetapkan oleh pemerintah menjadi suatu momentum penting untuk bisa lebih jauh mendorong adanya penggunaan transportasi yang lebih ramah lingkungan dengan pemanfaatan sebaik-baiknya pada energi terbarukan.

Sejak 3 September 2022 lalu, Pemerintah RI memang sudah secara resmi mengambil kebijakan untuk menyesuaikan harga BBM mulai dari jenis Pertalite, Pertamax hingga Solar.

Ternyata, terdapat sebuah perspektif baru dari dampak penyesuaian harga tersebut, yakni sebenarnya merupakan sebuah momentuum terbaik bagi pemerintah sendiri untuk kembali mengembangkan dan berfokus pada energi alternatif berbasis energi baru terbarukan (EBT).

Bahkan bukan hanya pemerintah saja, namun project tersebut bisa dilakukan dengan kerja sama menggandeng sektor swasta mengenai transisi energi itu.

Pasalnya, sebagaimana diketahui, sebenarnya pemerintah Indonesia sendiri sudah memiliki target sangat baik ke depannya, yakni porsi penggunaan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) setidaknya harus bisa terjadi sebesar 23 persen pada tahun 2025.

Kemudian untuk target lebih panjangnya, setidaknya porsi penggunaan EBT terus meningkat hingga 31 persen pada tahun 2050 mendatang.

CEO sekaligus Founder Baran Energy, Victor Wirawan menyatakan dalam sebuah keterangan tertulisnya pada bahwa pihaknya bahkan sudah bersedia untuk menjalin kerja sama, entah itu dengan swasta ataupun pemerintah dalam pengembangan energi alternatif berbasis EBT yang terkenal ramah lingkungan ini.
Baginya, dengan adanya penyesuaian harga BBM subsidi yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini disamping adanya ancaman krisis energi, maka memang menjadi momentum sangat emas untuk segera melakukan masa transisi energi, khususnya bagi para pelaku industri EBT untuk jauh lebih mengembangkan energi alternatif.
Lebih lanjut, dirinya berharap supaya pemerintah ataupun swasta mampu memberikan edukasi yang sangat luas kepada seluruh masyarakat mengenai betapa pentingnya kesadaran akan lingkungan dan sangat menguntungkannya penggunaan energi alternatif, supaya ke depan masyarakat tidak lagi terlalu tergantung kepada penggunaan energi berbasis fosil saja karena memang persediaannya terbatas, selain itu juga sangat berpotensi merusak lingkungan.
Sementara itu, Kadishub Bali, Wayan Gede Samsi Gunarta juga turut memberikan respon atas penyesuaian harga BBM yang telah dilakukan oleh pemerintah. Menurutnya hal tersebut bisa terus didorong supaya perlahan masyarakat segera melakukan migrasi kendaraan pribadi berbasis BBM menuju ke kendaraan berbasis listrik yang jauh lebih ramah lingkungan.
Tidak tanggung-tanggung, bahkan di Bali sendiri, momentum penyesuaian harga BBM benar-benar dibaca dengan baik untuk perlahan melakukan peralihan atau transisi energi menjadi EBT. Samsi Gunarta menambahkan bahwa Pemprov Bali sekarang ini tengah terus melakukan upaya untuk bekerja sama dengan Bank BPD Bali supaya bisa memberikan bantuan pembiayaan kepada masyarakat ketika hendak memiliki kendaraan listrik, sehingga migrasi ke transportasi ramah lingkungan benar-benar didukung sepenuhnya.
Bukan hanya itu, namun ekosistem atas berlakunya kendaraan listrik juga sangat didorong di Bali dengan semakin diperbanyaknya Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), termasuk juga telah disediakan pula penukaran-penukaran baterai di beberapa SPBU. Kadishub Bali tersebut juga menambahkan bahwa ke depan, akan ada proyek kereta listrik yang saat ini tengah terus digodok wacananya dengan berbagai macam proses kajian yang komprehensif agar arahnya menjadi sangat jelas. Pasalnya, dia mengaku bahwa urgensi dari peralihan transportasi ramah lingkungan itu belakangan menjadi sangat terlihat nyata.
Pada kesempatan lain, Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Harya S Dillon juga menyampaikan bahwa memang momentum untuk mulai beralih dan memperbesar penggunaan energi non-BBM menjadi lebih jelas setelah penyesuaian harga BBM dilakukan oleh pemerintah. Dengan tegas dirinya menyatakan bahwa untuk bisa mencapai transisi tersebut maka harus disertai dengan kemauan politik yang sangat kuat.
Merujuk pada beberapa negara lain seperti Perancis, di sana mereka sudah banyak berfokus untuk penggunaan transportasi non-BBM karena dampaknya sangat baik bagi lingkungan termasuk juga menekan biaya serta mengurangi emisi. Dirinya berharap supaya ke depan penggunaan energi non-fosil bisa benar-benar menekan subsidi energi yang selama ini dilakukan oleh pemerintah, termasuk juga mampu mengurangi impor BBM.
Harya menyatakan bahwa untuk tahap awal transisi energi alternatif, sebenarnya bisa dilakukan dengan migrasi ke Bahan Bakar Gas (BBG) berjenis Compressed Natural Gas (CNG). Pasalnya, menurutnya pembiayaan untuk menggunakan BBG ternyata jauh lebih murah apabila dibandingkan dengan pembiayaan kendaraan yang masih menggunakan BBM.
Selain itu, jika memang BBG sudah mulai dicanangkan, maka langkah pertama yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah mulai menambah jaringan Stasiun Pengisian BBG (SPBG) untuk memudahkan dalam pengisian dan memotivasi migrasi ke BBG. Karena dengan banyaknya akses dan kemudahan akses untuk pengisian ulang, maka masyarakat juga tidak akan khawatir dan menjadi lebih optimis kalau ke depannya project ramah lingkungan akan benar-benar sukses dilakukan.
Dampak sangat positif di balik kebijakan penyesuaian harga BBM yang diterapkan oleh pemerintah adalah menjadi momentum sangat emas untuk bisa mendorong masyarakat perlahan-lahan mulai beralih menggunakan transportasi ramah lingkungan dengan energi baru dan terbarukan (EBT). Selain harganya akan jauh lebih terjangkau, ternyata hal tersebut juga bisa dilakukan secara berkelanjutan karena risikonya bagi alam tidaklah eksploitatif seperti penggunaan energi fosil.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner 

By 0

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner  Oleh: Samuel Harbi  Demokrasi Indonesia menempatkan kritik publik sebagai bagian penting dari mekanisme kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan yang selama ini aktif menyuarakan aspirasi masyarakat. Namun, di tengah kompleksitas tantangan pembangunan dan derasnya arus informasi, kritik tidak cukup hanya bersifat reaktif, melainkan perlu didasarkan pada fakta, objektivitas, dan orientasi perbaikan agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menilai demonstrasi mahasiswa merupakan fenomena yang wajar dalam setiap era pemerintahan. Meski demikian, penilaian terhadap kinerja negara perlu dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan capaian yang telah dihasilkan. Di tengah berbagai agenda strategis yang sedang dijalankan, pemerintah menunjukkan komitmen melalui penguatan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Karena itu, ruang demokrasi perlu diisi dengan kritik yang konstruktif agar evaluasi terhadap negara tetap berpijak pada fakta, bukan semata persepsi atau sentimen sesaat. Komitmen pemberantasan korupsi ini berjalan beriringan dengan penataan regulasi komoditas guna membendung intervensi internasional yang merugikan kepentingan domestik. Kebijakan ketat untuk melarang praktik penentuan harga ekspor yang terlalu rendah diterapkan agar seluruh margin keuntungan tercatat secara transparan demi kemaslahatan masyarakat. Langkah sistemis ini sejalan dengan aspirasi kalangan akademis. Koordinator Aliansi BEM se-Bogor Raya, Indra Mahfuzhi, menegaskan perlunya dorongan bersama terhadap pengesahan regulasi yang mampu memiskinkan koruptor serta merampas aset mereka untuk dikembalikan kepada rakyat. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan visi antara orientasi penegakan hukum pemerintah dan ekspektasi moral mahasiswa dalam membersihkan tata kelola negara. Selain penegakan hukum, fokus utama pemerintah terletak pada agenda pengentasan kemiskinan melalui program inklusif yang berdampak langsung bagi masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis dirancang untuk meringankan beban ekonomi keluarga prasejahtera sekaligus menggerakkan roda ekonomi perdesaan melalui ekosistem pasokan pangan lokal yang melibatkan para peternak dan petani setempat. Meskipun menghadapi tantangan logistik, manajemen program terus dievaluasi secara radikal, termasuk penerapan moratorium penambahan fasilitas dapur baru demi menjaga kualitas dan efisiensi anggaran negara. Sifat program yang fleksibel dan terbuka terhadap kritik terlihat dari kebebasan institusi pendidikan untuk menentukan partisipasi mereka, mencerminkan kepemimpinan yang akomodatif dan senantiasa menerima perbaikan bersama. Di sektor pendidikan, keberpihakan pemerintah terhadap masa depan generasi muda terwujud melalui penyediaan anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang mencapai belasan triliun rupiah untuk menjangkau lebih dari satu juta mahasiswa. Selain itu, rehabilitasi infrastruktur sekolah dilakukan secara bertahap dalam skala puluhan ribu unit per tahun dengan skema penyaluran dana langsung ke pihak sekolah demi mempercepat pembangunan. Langkah mendirikan sekolah rakyat khusus bagi anak-anak dari lapisan sosial terendah mempertegas keyakinan bahwa pendidikan adalah instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Seluruh intervensi kebijakan ini membuktikan bahwa negara sedang bekerja keras mengurai benang kusut kemiskinan terstruktur yang diwariskan dari masa lalu. Melihat keseriusan agenda kerja pemerintah yang terbilang masih di awal periode, gerakan mahasiswa seyogianya memberikan kesempatan yang proporsional bagi eksekutif untuk merealisasikan target capaian. Ketua Umum GM FKPPI, Sandi Mandela Simanjuntak, mengingatkan agar elemen mahasiswa tidak memposisikan diri sebagai hakim yang sekadar menjatuhkan vonis, melainkan bertindak secara elegan melalui argumen terbuka dan kajian mendalam. Suara yang paling keras di jalanan belum tentu membawa kebenaran mutlak apabila tidak disertai dengan tawaran solusi yang konkret. Ketika unjuk rasa bergeser menjadi tindakan reaksioner yang sekadar ikut-ikutan tanpa basis data yang valid, substansi permasalahan justru menjadi kabur dan rentan dimanfaatkan oleh agenda terselubung yang merugikan persatuan bangsa.…

All Rights Reserved © 2025