Oleh: Indra Kurniawan
Banjir melanda Jakarta sejak Rabu (1/12/2020) telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa hingga kerugian material lainnya. Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta gagal mengantisipasi banjir seiring datangnya musim hujan di Jakarta.
Cuaca tampaknya memang sedang tak berpihak kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Hujan yang mengguyur ibukota hingga mengakibatkan banjir musiman ini menimbulkan sejumlah masalah. Kemacetan yang bertambah parah hingga keluhan masyarakat karena mandeknya aktivitas mereka.
Menurut Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga, angkat bicara terkait bencana banjir yang tengah melanda sebagian besar wilayah DKI Jakarta pada 1 Januari tahun 2020 ini. Menurutnya, banjir yang menggenangi wilayah ibu kota turut membuktikan bahwa Pemprov DKI tidak siap dalam upaya mengantisipasi banjir saat musim hujan tiba.
Dia menilai parahnya banjir yang terjadi saat ini karena Anies menyetop program normalisasi di sepanjang sungai Ciliwung. Yakni, Anies menggantinya dengan proyek naturalisasi, tetapi tidak ada kesepakatan atau perbedaan konsep penanganan normalisasi dan naturalisasi antara Pemprov DKI dan juga pihak pemerintah pusat.
Selain itu, Nirwono turut mengkritik langkah Dinas Sumber Daya Air yang tidak melanjutkan pembebasan lahan secara optimal. Padahal, pertengahan tahun lalu sempat terjadi banjir di sejumlah wilayah. Ia menganggap proyek revitalisasi situ, danau, embung, dan waduk juga berjalan melambat. Padahal seharusnya segera dilakukan pengerukan dan diperdalam. Bahkan pembangunan waduk baru juga terhenti.
Nirwono menambahkan bahwa banjir besar juga terjadi karena buruknya sistem saluran air di Jakarta. Menurutnya, saluran air yang ada saat ini tidak cukup memadai untuk menampung banyak air. Pemprov DKI juga dinilai gagal menambah luas ruang terbuka hijau secara signifikan sehingga berdampak pada resapan air yang tak bertambah.
Sehingga dapat disimpulkan banjir ini penyebabnya ialah kombinasi antara hujan lokal, saluran air tidak berfungsi secara maksimal, dan minimnya daerah resapan air. Terlebih Banjir kiriman dari Puncak dan Bogor juga memperparah kondisi di wilayah Jakarta.
Sejalan dengan pendapat Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti, PDIP menilai kejadian banjir yang terjadi di Jakarta seharusnya mampu diminimalisir dan dihindari jika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan serius dalam upaya merealisasikan program penanggulangan banjir ini.
Tentunya hal ini menjadi bahan renungan kita bersama bahwa janji kampanye terkait banjir di Jakarta bukanlah janji yang mudah untuk dipenuhi, diperlukan pemimpin dengan aksi kongkrit yang nyata, bukan hanya sekadar solusi yang bersifat pendekatan kata-kata, bahwa janji politik juga harus disertai dengan solusi yang realistis serta terukur, imbuh Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta Gembong Warsono.
Gembong menyatakan, selama dua tahun Anies menjabat tidak ada eksekusi program penanggulangan banjir yang nyata Program normalisasi seolah hanya narasi fiksi tanpa eksekusi yang nyata. Padahal Gubernur DKI harus benar mengerti masalah banjir di Jakarta sehingga ada pembangunan infrastruktur yang lebih efektif dan efisien.
Pihak PDIP merasa bahwa program yang dilakukan selama ini hanya fokus kepada masalah estetika atau beautifikasi tanpa memikirkan fungsi dan juga manfaat. Fraksi sepenuhnya sadar bahwa hal ini terjadi karena tidak adanya kejelasan langkah-langkah preventif yang seharusnya menjadi prioritas utama Pemprov DKI Jakarta.
Dengan demikian dirinya menilai perlu adanya pemetaan masalah dan solusi yang lebih mumpuni lagi terkait banjir di Jakarta. Misalnya saja penerapan program Vertical Drainage yang sangat dibanggakan oleh Gubernur ternyata tidak bisa dijadikan suatu solusi.
Di lain pihak, guna memastikan kondisi jalan tetap aman untuk pengguna jalan, saat ini petugas Jasa Marga Regional wilayah Jabodetabek hingga Jabar tengah menyiagakan pompa-pompa di lokasi genangan untuk mempercepat penyedotan air akibat banjir.
Pihak Jasa Marga juga ditengarai memasang rambu-rambu, serta penempatan petugas sebelum lokasi genangan air. Hal ini bertujuan agar pengguna jalan dapat mengurangi kecepatan kendaraan serta dapat mengantisipasi genangan banjir.
Meski banjir yang dinilai sebagai langganan kota Jakarta sudah biasa dialami. Namun, seharusnya penanggulangannya tetap harus diprioritaskan. Mengingat kiprahnya sebagai orang nomor 1 di Jakarta sudah dua tahun berjalan. Tentunya dalam kurun waktu dua tahun ini bukankah waktu yang cukup guna menyiapkan segala antisipasi terkait banjir. Memang, pekerjaan Gubernur tak hanya mengurusi proyek ini, namun sesuai janji harusnya realisasinya harus dinomorsatukan. Sebab, Permasalahan ibu kota Jakarta berkenaan dengan banjir ini memang selalu menjadi topik utama. Mungkinkah memang sang Gubernur hanya pandai beretorika? Ah, Jakarta tak butuh rayuan atau kata-kata namun perwujudan nyata agar Jakarta menjadi lebih baik lagi.
