Anggota Kontingen Garuda pada Misi Perdamaian PBB MONUSCO di Kongo Meninggal dalam Tugas

“Selamat Jalan Garuda-Kita, manusia hanya bisa berusaha, berikhtiar dan berdoa, namun Tuhan juga yang menentukan akhir perjalanan hidup anak manusia.”

Demikian sambutan Duta Besar Dr. Mohamad Hery Saripudin pada acara pelepasan jenazah almarhum Kopda Jarot Budi Utomo yang gugur saat menjalankan tugas sebagai anggota Pasukan Kontingen Garuda yang tergabung dalam Pasukan Perdamaian PBB Monusco di Republik Demokratik Kongo (DRC).

Kopda Jarot Budi Utomo meninggal di Rumah Sakit Aga Khan University, Nairobi Kenya, pada hari Minggu, 1 Mei 2022, hari terakhir bulan suci Ramadhan 1443.

Almarhum menjalani perawatan di rumah sakit selama sebelas hari, setelah diterbangkan dari DRC ke Nairobi, pada tanggal 21 April 2022, karena keterbatasan fasilitas kesehatan yang ada di negara tersebut. Alhmarhum Kopda Jarot meninggal disebabkan menderita sakit keras.

Selama berada di RS Aga Khan University Nairobi, selain didampingi oleh Lettu. Ckm dr. Yudi Dwi Atmanto yang juga merupakan anggota Pasukan Kontingen Garuda untuk MONUSCO, Tim Pelindungan WNI di Luar Negeri KBRI Nairobi terus memantau perkembangan kesehatan almarhum Kopda Jarot Budi Utomo.

KBRI juga memfasilitasi secara penuh dokter anggota Pasukan Kontingen Garuda yang mendampingi Kopda Jarot Budi Utomo selama menjalani perawatan di Nairobi.

KBRI Nairobi dan PBB telah bekerjasama dalam penanganan proses repatriasi jenazah Kopda Jarot Budi Utomo ke tanah air, termasuk penanganan administrasi yang disyaratkan.

Sebelum diberangkatkan ke tanah air, jenazah dilepas secara resmi oleh Duta Besar Indonesia di Nairobi, Dr. Mohamad Hery Saripudin, dan istri serta para diplomat KBRI Nairobi.

Sebelumnya dilakukan pemulasaraan secara islam dan disholatkan oleh keluarga besar KBRI Nairobi. Jenazah diterbangkan ke tanah air pada jumat, 6 Mei 2022.

Kopda Jarot Budi Utomo adalah anggota Satgas Kompi Zeni, Kontingen Garuda (KonGa) XX-S/MONUSCO 2022 yang rencananya akan bertugas selama satu tahun. Indonesia aktif menyumbangkan pasukan perdamaiannya yang dilaksanakan oleh PBB sejak tahun 1957 melalui misi United Nations Emergency Force (UNEF) di Mesir.

Sedangkan partisipasi pasukan tentara kita dalam misi perdamaian dunia PBB untuk DRC berlangsung sejak tahun 1960, ketika DRC masih bernama Zaire melalui misi UNOC.

Sejak pertama kali Indonesia aktif, bersama anggota misi perdamaian PBB lainnya, membantu pemerintah DRC dalam upaya menjaga perdamaian dan stabilitas keamanan dalam negerinya sampai sekarang tidak pernah absen menyumbangkan anggota pasukannya.

Saat ini terdapat 1038 anggota Tentara Nasional Indonesia yang tergabung dalam MONUSCO. Selain tentara, Indonesia juga menempatkan polisi di DRC sebanyak 4 anggota Polisi yang tergabung dalam misi PBB United Nations Police (UNPOL), dengan tujuan secara umum melaksanakan tugas kepolisian PBB.

 

Pemerintah Perkuat Agenda Penyelesaian Kasus HAM, Masyarakat Jangan Terjebak Provokasi

By 0

Pemerintah Perkuat Agenda Penyelesaian Kasus HAM, Masyarakat Jangan Terjebak Provokas  Oleh: Arief Nugroho Masyarakat perlu melihat berbagai persoalan hak asasi manusia secara jernih dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, terutama narasi yang berpotensi memperbesar ketegangan di tengah masyarakat. Penyelesaian persoalan HAM membutuhkan ketenangan, keterbukaan, dan kerja bersama yang berkelanjutan. Pemerintah terus melakukan berbagai langkah untuk memperkuat penyelesaian persoalan HAM melalui evaluasi kebijakan, penguatan kelembagaan, pemulihan korban, dialog, serta upaya mencari solusi yang menyentuh akar persoalan. Karena itu, berbagai perkembangan tersebut penting dipahami secara utuh agar masyarakat dapat menilai proses penyelesaian HAM berdasarkan fakta dan perkembangan nyata di lapangan. Salah satu langkah yang menunjukkan keseriusan tersebut terlihat dari evaluasi Kedeputian Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia Kemenko Kumham Imipas. Evaluasi yang dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai target, sekaligus memetakan kegiatan yang membutuhkan percepatan dan kendala yang harus segera diselesaikan. Evaluasi tidak hanya diarahkan pada penyerapan anggaran, tetapi juga kesesuaian pelaksanaan program dengan target kinerja sehingga kebijakan HAM dapat memberikan hasil yang terukur. Langkah evaluatif semacam ini penting karena penyelesaian persoalan HAM tidak cukup hanya dengan membangun komitmen. Komitmen harus diterjemahkan menjadi program, anggaran, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Ketika masih ditemukan kendala, pemerintah memiliki ruang untuk melakukan perbaikan dan percepatan. Dengan demikian, agenda HAM dapat terus bergerak dari perencanaan menuju pelaksanaan yang lebih efektif. Upaya tersebut juga berjalan melalui penguatan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Di Papua, Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua mempertemukan unsur pemerintah, aparat keamanan, organisasi masyarakat sipil, lembaga bantuan hukum, akademisi, mahasiswa, tokoh masyarakat, dan jurnalis. Ruang dialog semacam ini menjadi penting untuk mempertemukan perspektif, memperkuat mekanisme pengaduan, meningkatkan pertukaran informasi, serta memastikan berbagai persoalan HAM memperoleh perhatian berdasarkan informasi yang dapat diverifikasi. Penguatan jaringan kerja juga menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan HAM tidak semata-mata menjadi urusan satu institusi. Kepala Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua Frits B. Ramandey menekankan pentingnya membangun relasi dengan berbagai pihak dengan tetap menjaga prinsip independensi dan imparsialitas. Pendekatan tersebut diperlukan agar informasi mengenai situasi HAM dapat diperoleh, diperiksa, dan menjadi dasar bagi pelaksanaan tugas secara objektif.…

All Rights Reserved © 2025