PDIP mempertanyakan reshuffle kabinet menteri yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). PDIP mengungkit reshuffle kabinet terbaru tak dihadiri oleh presiden terpilih Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta.
“Kita juga mempertanyakan apakah reshuffle kabinet itu juga hasil dari Pak Jokowi dengan presiden terpilih, yaitu Pak Prabowo? Karena kita lihat tadi Pak Prabowo tidak menghadiri acara pelantikan dan pengambilan sumpah reshuffle tadi pagi, saya melihat beliau tidak hadir,” kata Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2024).
Djarot menilai pergantian menteri kabinet dengan sisa masa jabatan yang kurang dari dua bulan tak efektif untuk pemerintahan. Mantan Gubernur Jakarta itu menilai perombakan kabinet kental dengan muatan politis.
“Sebab apa? Sebab, dengan kebijakan-kebijakan strategis ini bisa membebani pemerintah berikutnya, misalnya dengan penempatan seseorang dalam jabatan strategis, bayangkan cuma kurang dua bulan 43 hari efektif,” ujarnya.
“Oleh sebab itu, kami anggap bahwa ini merupakan suatu peristiwa politik dan menjadi event atau kesempatan dari Pak Jokowi untuk mengkonsolidir kekuasaannya, kekuatannya, dalam rangka mengontrol atau mendesakkan orang-orangnya pada pemerintahan yang akan datang,” katanya.
Djarot mengatakan apa yang dilakukan Presiden Jokowi tak lazim dilakukan oleh presiden pada pengujung masa jabatannya. Dia menyinggung kebijakan yang diambil Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri, menjelang pergantian kekuasaan ke Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Oleh karena itu, di dalam pemerintahan meskipun itu hak prerogatif presiden tetapi ada etika, etika pemerintahan, Bu Mega sebelum lengser sebelum berhenti tidak pernah mengambil kebijakan-kebijakan strategis yang akan membebani pemerintahan Pak SBY,” katanya.
